Postingan

Menampilkan postingan dengan label KPK

Ketua KPK Tegaskan Perihal Esensi dan Hikmah Maulid Nabi dalam Pemberantasan Korupsi

Gambar
Jakarta, Kabartujuhsatu.news ,– Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK RI) Firli Bahuri mengatakan di balik peringatan Maulid Nabi Muhammad SAW terdapat esensi dan hikmah luar biasa tentang pemberantasan korupsi. "Maulid Nabi seyogianya tidak hanya diperingati sebagai hari besar keagamaan dengan acara atau kegiatan seremonial yang meriah semata.  "Akan tetapi, seluruh hikmah dari kelahiran serta perjalanan hidup yang sarat dengan nilai-nilai keteladanan Nabi Muhammad SAW ini, seyogianya kita maknai, sebagai landasan hidup dan kehidupan segenap umat manusia serta alam semesta," kata Firli dalam keterangan tertulis yang diterima di Jakarta, Kamis (28/9/23). Para pemimpin dan pejabat negara, menurutnya harus memahami bahwa amanah bukanlah hal yang dapat dipilih- pilih. "Mereka harus memegang teguh nilai Amanah, tidak hanya dalam hal keuangan, tetapi juga dalam menjalankan tugas dan tanggung jawab mereka dengan sebaik-baiknya.  "Amanah berarti menghindari praktik-...

KPK Teken MoU dengan ACRC Korsel, Perkuat Kerja Sama Pemberantasan Korupsi

Gambar
Jakarta, Kabartujuhsatu.news , Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) RI telah menandatangani Nota Kesepahaman dengan ACRC (Anti-Corruption and Civil Rights Commission/Komisi Anti-Korupsi dan Hak Sipil) Korea Selatan untuk kerja sama dalam pemberantasan korupsi di Gedung Kompleks Pemerintah Senin (25/9/2023). Penandatanganan Nota Kesepahaman dilakukan langsung oleh Ketua KPK RI, Komjen. Pol. (Purn.) Drs. H. Firli Bahuri, M.Si. dan Mr. Kim Hong-il, Chairperson ACRC Korea Selatan. Duta Besar RI untuk Korea Selatan H.E. Gandi Sulistiyanto turut menyaksikan penandatanganan Nota Kesepahaman ini. Dari pihak KPK, hadir Ibu Kartika Handaruningrum (Direktur Pembinaan Jaringan Kerja Sama Antar Komisi dan Instansi) dan Bapak Kumbul Kusdwidjanto (Direktur Pembinaan Peran Serta Masyarakat).  Dari pihak ACRC, hadir Chung Seung Yun (Vice Chairperson /Secretary General), Im Yoon-Ju (Assistant Chairman for Planning & Coordination), Ahn Jun-Ho (Director General for Anti-Corruption Bureau), dan Kwon Seog...

Ketum AMI Apresiasi Kinerja KPK Yang Membuka Kembali Kasus Korupsi Pembangunan Gedung Pemkab Lamongan

Gambar
Lamongan, Kabartujuhsatu.news - Ketua Umum ALIANSI MADURA INDONESIA (AMI) mengapresiasi Kinerja dan komitmen KPK untuk menindaklanjuti kembali kasus korupsi pembangunan gedung pemkab Lamongan, Rabu (12/9/23) Ketua Umum Aliansi Madura Indonesia (AMI) juga menyampaikan bahwa sudah lama menunggu komitmen KPK untuk menindaklanjuti kembali kasus korupsi pembangunan gedung pemkab Lamongan dan kami berharap KPK bisa segera menetapkan tersangka dalam kasus tersebut dan kami akan terus mendukung KPK untuk menuntaskan kasus tersebut sampai tuntas. Dengan datangnya Sembilan orang petugas Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) RI yang melakukan penggeledahan di Kantor Dinas Perumahan Rakyat Kawasan Permukiman (PRKP) dan Cipra Karya Kabupaten Lamongan, bertanda KPK berkomitmen untuk berperang melawan para koruptor. Penggeledahan KPK di kantor tersebut terkait pembangunan gedung Pemkab Lamongan yang berada di Jalan KH Ahmad Dahlan, Pembangunan gedung berlantai 7 itu pada era pimpinan Bupati Lamongan Al...

Ketua KPK Dorong Efek Jera Penegakan Hukum Tindak Pidana Korupsi & Hak Politik

Gambar
Jakarta, Kabartujuhsatu.news , - Dalam upaya pemberantasan korupsi yang efektif, dibutuhkan sebuah penegakan hukum yang bisa memberikan efek jera bagi para pelakunya. "Sehingga kita bisa benar-benar menurunkan tingkat korupsi di Indonesia, karena pelaku ataupun masyarakat menjadi jera atau takut untuk melakukan korupsi," kata Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Firli Bahuri, Rabu (30/8). Oleh karena itu, menurut dia instrumen hukum dalam pemidanaan tindak pidana korupsi selain adanya penjara badan sebagai pidana pokok, juga adanya pidana tambahan.  "Pidana tambahan dalam pemberantasan korupsi diantaranya berupa pembayaran uang pengganti, yang menjadi bagian dari upaya optimalisasi asset recovery dan pencabutan hak politik," ucapnya. Ia melanjutkan, pidana tambahan pencabutan hak politik merupakan sanksi yang berakibat pada penghilangan hak politik kepada pelaku. Yang bertujuan untuk membatasi partisipasi pelaku dalam proses politik, seperti hak memilih atau dip...

Kurang Setahun Tangkap 107 Orang, OKP: Ketua KPK Balas Nyiyiran Novel Cs dengan Prestasi

Gambar
Jakarta, Kabartujuhsatu.news , - Dewan Pimpinan Pusat Lembaga Pemuda Pemerhati Indonesia Dedi Siregar menyambut baik dan memberikan apresiasi yang tinggi kepada Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Firli Bahuri atas keberhasilan kinerja jajaran KPK terhadap pelaku korupsi. Selama tahun 2023 pencapaian kerja penindakan yang dilakukan KPK tercatat menetapkan ratusan orang koruptor sebagai tersangka hingga Agustus tahun ini berjumlah 107 orang tersangka korupsi yang ditahan oleh KPK di tahun 2023. Melihat hal ini dapat dibuktikan kinerja KPK dibawah kepemimpinan Firli Bahuri semakin tajam ke atas beraksi memberantas praktik maling uang rakyat. "Kami menilai komisioner KPK Firli Bahuri masih yang terbaik dalam upaya pemberantasan korupsi di Indonesia dan KPK merupakan lembaga negara yang bekerja sesuai undang-undang meskipun Novel Cs kerap menyerang Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Firli Bahuri tidak berpengaruh malah Ketua KPK membuktikan denga kerja kerja kerja dan memb...

Mantan Gubernur Sulsel Prof Nurdin Abdullah Resmi Bebas Bersyarat

Gambar
Makassar, Kabartujuhsatu.news , Mantan Gubernur Sulawesi Selatan Prof Nurdin Abdullah resmi menghirup udara segar alias bebas bersyarat pada Jum'at 18 Agustus 2023. Nurdin yang sebelumnya divonis pidana masalah gratifikasi proyek infrastruktur di Sulawesi Selatan mendapat remisi karena telah berkelakuan baik selama di Lapas. Informasi dihimpun media ini, Nurdin Abdullah telah resmi bebas bersyarat pada hari Jumat 18 Agustus 2023. Mantan Bupati Bantaeng itu selama ini berada di Lapas Sukamiskin, Bandung Jawa Barat. Prof Nurdin Abdullah mendapat remisi sehari setelah peringatan kemerdekaan Republik Indonesia. Sebelumnya, Kerabat Nurdin Abdullah, Anzar mengatakan Nurdin atau NA mendapat remisi. “Alhamdulillah, bulan ini (Agustus) bapak bebas dan mendapat remisi kelakuan paling baik,” seperti dikutip dari akun media sosialnya, Selasa, 8 Agustus 2023. Diketahui, aturan soal kelakuan baik tertuang dalam pasal UU 10 Nomor 22 tahun 2022 tentang pemasyarakatan. Di aturan itu disebutkan sal...

Refleksi HUT RI ke-78, Ketua KPK: Terus Maju untuk Indonesia

Gambar
Jakarta, Kabartujuhsatu.news , - Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Firli Bahuri menyebut dengan menjadi pribadi antikorupsi, maka sekaligus menjadi bagian dari Perang Badar pengentasan korupsi di Indonesia. "Itu semua demi cita-cita dan tujuan Founding Father kita mendirikan NKRI dapat benar-benar terwujud dan dirasakan merata oleh segenap bangsa Indonesia, dari Sabang sampai Merauke, mulai Miangas hingga Pulau Rote," katanya di Jakarta, Jumat (18/8). Pihaknya mengatakan, dengan tema "Terus Melaju untuk Indonesia Maju" yang diusung menjadi tema besar dalam peringatan HUT RI Ke-78 tahun ini sangat tepat, mengingat terus melaju untuk Indonesia maju sejatinya adalah cerminan dari tujuan utama berdirinya republik ini, yang kita ketahui bersama dilakukan sepenuh hati oleh segenap bangsa kala itu (zaman perjuangan kemerdekaan), dengan jiwa, raga, darah serta air mata. "Estafet tindakan nyata serta heroisme para pejuang kemerdekaan Indonesia di masa lalu, seyog...

Ikuti Executive Briefing Penguatan Antikorupsi KPK, Menteri Basuki: Pejabat Harus Jadi Contoh Bagi 40 Ribu Pegawai Kementerian PUPR

Gambar
Jakarta, Kabartujuhsatu.news ,-Menteri PUPR Basuki Hadimuljono dan jajaran pejabat Eselon I Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat RI didampingi pasangan menghadiri Executive Briefing Penguatan Antikorupsi untuk Penyelenggara Negara Berintegritas (PAKU Integritas) di Kantor KPK, Kamis (25/5/2023).  PAKU Integritas merupakan salah satu program penguatan dan pendidikan antikorupsi yang diselenggarakan oleh KPK yang ditujukan bagi para pejabat penyelenggara negara.  Untuk mencegah tindakan korupsi, Menteri Basuki mengungkapkan Kementerian PUPR memiliki 9 strategi pencegahan penyimpangan (fraud), yaitu re-organisasi struktur organisasi ULP dan Pokja Pengadaan Barang/Jasa (PBJ); perkuatan SDM; perbaikan mekanisme penyusunan Harga Perkiraan Sendiri (HPS); pembinaan penyedia jasa; pemeriksaan hasil pekerjaan yang melibatkan BPKP; risk management di Unor, Balai, dan Satker; pembentukan Unit Kepatuhan Internal (UKI) pada Unor dan Balai; pembentukan Inspektorat Bidang Investiga...

Sempat Buron, KPK Tangkap Ricky Pagawak dan Sita Aset Milliaran Diduga Hasil Korupsi

Gambar
Jakarta, Kabartujuhsatu.news , - Sempat Buron, kini KPK berhasil menangkap Bupati Mamberamo Tengah non aktif Ricky Ham Pagwak dan menyita sejumlah aset. Sejumlah aset milik Ricky kini telah dilakukan penyitaan oleh tim penyidik KPK. "Sejauh ini nilai aset yang disita tim penyidik sekitar Rp 30 miliar lebih dalam bentuk aset bergerak dan tidak bergerak," jelas Kabag Pemberitaan KPK Ali Fikri kepada wartawan, Sabtu (13/5/2023). Ali mengatakan proses penelusuran aset hingga aliran uang korupsi terkait Ricky Pagawak masih dilakukan.  KPK menjamin tiap aset yang didapat Ricky Pagawak dari hasil korupsi akan disita sebagai upaya asset recovery. "Tim masih terus menelusuri aliran uang hasil korupsi sehingga penyitaan masih akan terus dilakukan agar nantinya dapat memenuhi aset recovery hasil korupsi," katanya. KPK sebelumnya telah melakukan penyitaan berbagai aset milik Ricky Pagawak di Kota Jayapura dan Kabupaten Sentani pada April 2023.  Aset yang disita mulai dari empat...

Wali Kota Bandung Terjaring OTT KPK, Ini Sosoknya

Gambar
Bandung, Kabartujuhsatu.news ,-Wali Kota Bandung, Yana Mulyana, terjaring operasi tangkap tangan (OTT) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Jumat (14/4/2023). Ia terciduk lembaga anti rasuah hanya empat hari menjelang setahun memimpin Kota Bandung. KPK menduga, Yana melakukan tindak pidana suap pengadaan CCTV dan jasa penyedia jaringan internet di Bandung. Yana dilantik oleh Gubernur Jawa Barat, Ridwan Kamil, pada 18 April 2022 lalu. Yana sebelumnya merupakan Wakil Wali Kota Bandung, mendampingi Wali Kota Bandung Oded M Danial. Namun, Oded meninggal dunia pada 10 Desember 2021. Sejak saat itu, Yana ditunjuk sebagai Pelaksana Tugas (Plt) Wali Kota Bandung hingga akhirnya dilantik jadi Walikota Bandung tahun lalu. Sebelum terjun ke politik, Yana dikenal sebagai pengusaha properti dan usaha produktif lainnya. Tak hanya itu, dia juga mendirikan stasiun radio Rase FM Bandung. Pria kelahiran Kota Bandung, 17 Februari 1965, tersebut merupakan putra dari angkatan 45, alm Letjen TNI (Pur...