Madina, Kabartujuhsatu.news, Memasuki hari pertama tahun 2026, proyek Pengembangan atau Renovasi Puskesmas Sibanggor Jae, Kabupaten Mandailing Natal (Madina), Provinsi Sumatera Utara, masih belum menunjukkan tanda-tanda penyelesaian.
Aktivitas konstruksi masih berlangsung di lokasi proyek, meskipun berdasarkan papan informasi proyek, masa pelaksanaan seharusnya berakhir pada 25 Desember 2025.
Pantauan langsung Tim Redaksi di lapangan pada awal Januari 2026 mendapati sejumlah pekerja masih melakukan pengerjaan di beberapa bagian bangunan.
Beberapa pekerjaan struktural dan finishing terlihat belum rampung sepenuhnya. Kondisi ini menegaskan bahwa target waktu yang tercantum dalam kontrak kerja tidak tercapai sesuai perencanaan awal.
Saat dimintai keterangan terkait progres pekerjaan dan penyebab keterlambatan, para pekerja di lokasi memilih bungkam.
Mereka enggan memberikan penjelasan dan terlihat menghindari interaksi dengan awak media.
Sikap tersebut semakin memunculkan tanda tanya publik mengenai kondisi sebenarnya dari pelaksanaan proyek tersebut.
Proyek renovasi Puskesmas Sibanggor Jae sendiri memiliki nilai kontrak yang cukup besar, diperkirakan berada pada kisaran Rp5,08 miliar hingga Rp5,1 miliar.
Dengan nilai anggaran tersebut, proyek ini menjadi salah satu kegiatan pembangunan fasilitas kesehatan yang strategis di wilayah Mandailing Natal.
Keberadaan puskesmas sangat vital dalam mendukung layanan kesehatan masyarakat, terutama bagi warga di daerah pedesaan.
Selain persoalan keterlambatan waktu, metode kerja di lapangan juga menuai sorotan.
Hingga mendekati akhir masa kontrak, masih ditemukan penggunaan mixer molen dalam pekerjaan pengecoran beton.
Hal ini menimbulkan pertanyaan mengenai kesesuaian metode pelaksanaan dengan spesifikasi teknis yang tercantum dalam dokumen kontrak serta Rencana Anggaran Biaya (RAB).
Penggunaan alat pencampur beton sederhana dinilai berpotensi memengaruhi mutu beton apabila tidak dikontrol secara ketat.
Padahal, bangunan fasilitas kesehatan seperti puskesmas menuntut standar mutu konstruksi yang tinggi, mengingat fungsinya sebagai tempat pelayanan medis dan keselamatan masyarakat dalam jangka panjang.
Sorotan publik semakin menguat dengan minimnya kehadiran konsultan pengawas di lokasi proyek.
Berdasarkan pengamatan di lapangan, pengawasan teknis dinilai tidak berjalan optimal.
Kondisi ini menimbulkan kekhawatiran bahwa kualitas pekerjaan tidak terkontrol secara maksimal dan berpotensi menimbulkan risiko struktural di masa mendatang.
Sejumlah pihak mendorong agar instansi terkait segera melakukan audit menyeluruh, baik dari sisi teknis maupun administrasi.
Audit tersebut dinilai penting untuk memastikan apakah pelaksanaan pekerjaan telah sesuai dengan kontrak, spesifikasi teknis, serta ketentuan perundang-undangan yang berlaku.
Selain itu, langkah ini juga diperlukan guna memastikan tidak adanya potensi kerugian keuangan negara.
Masyarakat berharap agar proyek ini tidak hanya selesai secara administratif, tetapi juga memenuhi standar kualitas yang layak.
Keterlambatan penyelesaian puskesmas dikhawatirkan berdampak langsung pada pelayanan kesehatan warga, terutama bagi masyarakat yang selama ini sangat bergantung pada fasilitas tersebut.
Hingga berita ini diterbitkan, Pejabat Pembuat Komitmen (PPK), pihak kontraktor pelaksana, maupun konsultan pengawas belum memberikan pernyataan resmi terkait keterlambatan pekerjaan, dugaan penyimpangan jadwal, serta kesesuaian metode kerja dengan spesifikasi teknis proyek.
Tim Redaksi masih terus berupaya melakukan konfirmasi kepada pihak-pihak terkait guna menjaga prinsip keberimbangan dan akurasi pemberitaan.
(Magrifatulloh)
