Soppeng, Kabartujuhsatu.news,– Gagasan penataan kawasan wisata dan pusat ekonomi masyarakat kembali mengemuka dalam sebuah diskusi bertema “Budaya dan Politik” yang digelar di Warkop Camidu, Jalan Kesatria, Watansoppeng, Sabtu malam (6/6/2026).
Diskusi yang menghadirkan akademisi, politisi, dan mahasiswa UIN Alauddin Makassar tersebut berlangsung hangat. Berbagai isu strategis dibahas, mulai dari pelestarian budaya, perlindungan satwa kelelawar yang menjadi ikon Kabupaten Soppeng, hingga pengembangan kawasan wisata dan pusat kuliner yang dinilai dapat mendorong pertumbuhan ekonomi masyarakat.
Akademisi Jamal Hasan Basir dalam pemaparannya menyoroti pentingnya menjaga keseimbangan antara pembangunan, budaya, dan lingkungan. Menurutnya, langkah pemerintah menertibkan pedagang kaki lima (PKL) di sekitar kawasan Taman Kalong merupakan bagian dari upaya menjaga wajah kota sekaligus mempertahankan daya tarik wisata daerah.
Ia menilai Taman Kalong bukan sekadar ruang publik, tetapi telah menjadi identitas Kabupaten Soppeng yang dikenal luas karena keberadaan ribuan kelelawar yang hidup dan berkembang di kawasan tersebut.
“Pelestarian satwa kelelawar sebagai ikon daerah harus menjadi perhatian bersama. Penataan kawasan wisata harus tetap mempertimbangkan aspek lingkungan dan keberlanjutan,” ujarnya.
Selain itu, Jamal juga menekankan pentingnya menjaga kebersihan dan ketertiban kawasan kuliner yang saat ini berada di Pelataran Masjid Agung Soppeng. Ia berharap kawasan tersebut tetap terawat dan tidak dilakukan penambahan box kuliner yang berpotensi mengurangi kenyamanan pengunjung maupun estetika kawasan.
Sementara itu, Anggota DPRD Kabupaten Soppeng, H. Ismail H. Cedang, membahas perkembangan situasi politik daerah. Menurutnya, dinamika politik di Kabupaten Soppeng saat ini berlangsung dalam suasana yang kondusif dan jauh dari gesekan politik yang berlebihan.
Ia menegaskan bahwa menjelang pelaksanaan Musyawarah Daerah (Musda) Golkar Soppeng, suasana politik tetap berjalan normal dan tidak menimbulkan gejolak berarti di tengah masyarakat.
“Kalau melihat situasi sekarang, politik di Soppeng adem-adem saja. Semua berjalan dengan baik,” katanya.
Namun, salah satu gagasan yang paling banyak mendapat perhatian peserta diskusi datang dari Ketua Bappilu Partai Demokrat Soppeng, Andi Malillingkara.
Dalam pandangannya, kawasan Taman Kalong memiliki potensi besar untuk dikembangkan sebagai pusat wisata terpadu yang mampu menggerakkan perekonomian masyarakat lokal.
Untuk mewujudkan hal tersebut, Andi Malik mengusulkan agar lapangan tenis yang berada di sebelah barat Masjid Agung dipindahkan ke kawasan Gapis atau sekitar Waduk Ompo.
Menurutnya, lokasi lapangan tenis saat ini memiliki nilai strategis karena berada dalam satu kawasan dengan Taman Kalong, Pelataran Masjid Agung, dan sejumlah titik keramaian masyarakat.
Ia menilai area tersebut lebih tepat dimanfaatkan sebagai pusat kuliner modern yang mampu menampung lebih banyak pelaku usaha mikro dan pedagang lokal.
“Kalau lokasi lapangan tenis itu dijadikan pusat kuliner, setidaknya bisa menampung sekitar 80 unit box usaha. Ini tentu akan membuka peluang ekonomi yang lebih besar bagi masyarakat,” ungkap Andi.
Menurutnya, hampir semua destinasi wisata yang berkembang membutuhkan dukungan fasilitas kuliner yang memadai. Kehadiran pusat kuliner yang tertata baik tidak hanya memberikan kenyamanan bagi wisatawan, tetapi juga meningkatkan lama kunjungan dan perputaran ekonomi di kawasan wisata.
Tak hanya itu, Andi Malik juga mengusulkan penataan lalu lintas di sekitar kawasan Taman Kalong. Salah satu konsep yang ia tawarkan adalah menutup ruas jalan yang berada di sisi timur Taman Kalong serta jalan yang menghubungkan Lapangan Gasis dengan Pelataran Masjid Agung.
Dengan konsep tersebut, kawasan wisata dapat memiliki ruang yang lebih luas untuk aktivitas masyarakat dan wisatawan tanpa terganggu oleh lalu lintas kendaraan.
Dalam skema yang diusulkannya, kendaraan akan diarahkan melalui Jalan Kesatria menuju Jalan Lamungpatue, kemudian ke Jalan Pengayoman dan berputar hingga ke Jalan Pemuda.
Ia meyakini konsep tersebut dapat menciptakan kawasan wisata yang lebih nyaman, aman, dan menarik bagi pengunjung.
Meski demikian, Andi Malik menegaskan bahwa seluruh usulan tersebut bukanlah keputusan yang harus langsung diterapkan.
Menurutnya, pemerintah daerah perlu melakukan kajian yang mendalam sebelum mengambil kebijakan.
Kajian tersebut harus mencakup berbagai aspek, mulai dari dampak ekonomi, sosial, lingkungan, hingga rekayasa lalu lintas agar kebijakan yang diambil benar-benar memberikan manfaat bagi masyarakat.
“Kita perlu kajian khusus. Yang terpenting adalah bagaimana ekonomi masyarakat meningkat tanpa mengabaikan pelestarian budaya, perlindungan satwa kelelawar, dan kelestarian lingkungan,” tegasnya.
Diskusi yang berlangsung hingga malam hari itu menunjukkan tingginya perhatian berbagai kalangan terhadap masa depan kawasan Taman Kalong sebagai salah satu ikon wisata Kabupaten Soppeng.
Berbagai gagasan yang muncul diharapkan dapat menjadi masukan konstruktif bagi pemerintah daerah dalam merancang penataan kawasan yang lebih terintegrasi, berkelanjutan, dan berdampak langsung terhadap kesejahteraan masyarakat.
“Pelestarian budaya, perlindungan satwa kelelawar, pengembangan pariwisata, dan peningkatan ekonomi masyarakat harus berjalan bersama, bukan saling mengorbankan,” pungkas Andi Malillingkara.
(Red)
