Jakarta, Kabartujuhsatu.news, Dukungan terhadap rencana masuknya investasi di Kecamatan Beutong Ateuh Banggalang, Kabupaten Nagan Raya, Aceh, disuarakan langsung sejumlah tokoh masyarakat ke Komisi III DPR RI.
Aspirasi tersebut disampaikan Juru Bicara Tokoh Masyarakat Beutong Ateuh Banggalang, Muhammad Amin, saat bertemu Ketua dan Anggota Komisi III DPR RI di Gedung MPR/DPR RI, Senayan, Jakarta, Selasa (15/9/2026).
Rombongan masyarakat diterima Ketua Komisi III DPR RI Habiburokhman bersama Anggota Komisi III Nazaruddin Dek Gam yang juga menjabat Ketua Mahkamah Kehormatan Dewan (MKD) DPR RI, serta Muhammad Rahul.
Tak datang dengan tangan kosong, rombongan turut membawa petisi dukungan investasi yang telah ditandatangani 1.115 penduduk atau sekitar 76,2 persen masyarakat Kecamatan Beutong Ateuh Banggalang.
Bagi masyarakat, dukungan tersebut terutama berkaitan dengan kebutuhan lapangan pekerjaan bagi generasi muda.
“Yang pertama sekali, kami membawa aspirasi masyarakat bahwa masyarakat di Kecamatan Beutong Ateuh Banggalang sejauh ini ingin ada lapangan kerja untuk masa depan anak-anak mereka,” kata Muhammad Amin.
Amin menegaskan, masyarakat tidak sekadar berharap perusahaan datang membawa investasi. Mereka ingin kehadiran investasi berdampak langsung terhadap kehidupan masyarakat lokal.
Jika dilaksanakan sesuai peraturan perundang-undangan, investasi diharapkan mampu membuka lapangan kerja sekaligus mendorong peningkatan kualitas sumber daya manusia.
Harapan masyarakat juga mencakup program beasiswa, peningkatan pelayanan kesehatan, serta pemberdayaan masyarakat.
“Kami ingin masa depan anak-anak Beutong Ateuh punya masa depan yang lebih baik dibandingkan orang-orang tua yang ada di Kecamatan Beutong Ateuh Banggalang saat ini,” ujarnya.
Menurut Amin, kondisi geografis yang relatif jauh dari pusat pemerintahan selama ini menjadi salah satu tantangan pengembangan ekonomi masyarakat.
Hasil pertanian masyarakat, misalnya, harus dibawa ke wilayah lain dengan jarak cukup jauh. Kondisi itu membuat biaya transportasi dan distribusi menjadi beban tersendiri bagi petani.
Karena itu, investasi dinilai dapat menjadi salah satu pintu untuk memperluas akses ekonomi sekaligus menciptakan kesempatan kerja di daerah.
Meski mendukung investasi, masyarakat menegaskan pembangunan tidak boleh mengabaikan lingkungan maupun nilai-nilai lokal.
Amin menyebut setiap kegiatan usaha harus tunduk pada ketentuan hukum dan regulasi yang berlaku. Pemerintah juga dinilai memiliki mekanisme pengawasan untuk memastikan investasi berjalan dengan memperhatikan kelestarian lingkungan serta hak masyarakat.
“Kita punya aturan, punya pemerintah, dan punya regulasi yang harus diikuti oleh perusahaan atau para investor,” tegasnya.
Menurut dia, pembangunan ekonomi dan perlindungan lingkungan harus berjalan beriringan.
Masyarakat juga berkepentingan menjaga kawasan yang memiliki nilai sejarah dan budaya, termasuk situs cagar budaya serta makam-makam bersejarah.
Satu hal yang juga menjadi perhatian masyarakat adalah keterlibatan putra-putri daerah dalam investasi.
Amin berharap masyarakat lokal tidak hanya menjadi penonton ketika perusahaan beroperasi. Mereka harus memperoleh kesempatan untuk bekerja sekaligus meningkatkan kompetensi.
Keterbatasan kemampuan tenaga kerja lokal pada bidang tertentu, kata dia, bukan alasan untuk menutup kesempatan. Perusahaan, pemerintah, dan masyarakat dapat membangun pola pembinaan dan peningkatan kapasitas.
“Kita bisa bekerja sama dengan perusahaan. Anak-anak kita yang mungkin belum memiliki kapasitas sesuai yang dibutuhkan, bisa dibimbing dan dibina, bahkan disekolahkan terkait bidang-bidang yang dibutuhkan oleh perusahaan,” katanya.
Ia berharap komunikasi dengan pihak perusahaan terus dibangun agar kesempatan kerja, pendidikan, dan pengembangan kapasitas masyarakat lokal benar-benar menjadi bagian dari pelaksanaan investasi.
Amin menyebut perjuangan tersebut merupakan bagian dari tanggung jawab moral sebagai putra daerah.
“Ini beban moral yang paling berat yang harus saya pikul. Tentunya saya berharap apa pun yang terbaik untuk anak-anak Beutong Ateuh akan saya perjuangkan semaksimal mungkin,” tuturnya.
Ia berharap investasi di Beutong Ateuh Banggalang nantinya memberikan manfaat nyata bagi masyarakat dengan tetap menghormati hukum, lingkungan, kearifan lokal, adat istiadat, serta situs bersejarah.
Menurut Amin, petisi yang ditandatangani 1.115 warga menjadi salah satu bentuk aspirasi masyarakat yang mendukung rencana investasi tersebut.
“Dengan didukung oleh 76,2 persen masyarakat di Beutong Ateuh yang telah menandatangani investasi ini menunjukkan bahwa masyarakat senang dengan masuknya investasi di Kecamatan Beutong Ateuh Banggalang,” pungkasnya.
Ketua Komisi III DPR RI Habiburokhman mengatakan pihaknya telah menerima aspirasi tokoh masyarakat Beutong Ateuh Banggalang mengenai pembangunan daerah melalui investasi.
“Sebagai wakil rakyat, kami telah menampung aspirasi kawan-kawan dari Beutong Ateuh Banggalang terkait investasi yang masuk ke wilayahnya. Insyaallah, kami siap membantu kalau itu memang keinginan mayoritas masyarakat di Beutong Ateuh Banggalang,” ungkap Habiburokhman.
(Red)
