Makassar, Kabartujuhsatu.news, Susunan inti kepengurusan DPD I Partai Golkar Sulawesi Selatan mulai menjadi perhatian setelah Ketua DPD I Golkar Sulsel, Ilham Arief Sirajuddin (IAS), memberi sinyal terhadap sejumlah nama yang diproyeksikan mengisi posisi strategis.
Tiga nama yang mencuat adalah Supriansa, Rahman Pina, dan Amirullah Nur Saenong.
Supriansa disebut diproyeksikan menempati posisi Ketua Harian, Rahman Pina sebagai Sekretaris, sedangkan Amirullah Nur Saenong mengisi posisi Bendahara.
Pengamat politik sekaligus Direktur Nurani Strategic, Dr. Nurmal Idrus, melihat komposisi tersebut bukan sekadar penempatan figur berdasarkan kedekatan politik. Menurutnya, ketiga nama itu memiliki kekuatan yang berbeda dan justru bisa saling melengkapi.
“Saya kira itu komposisi terbaik. Ketiganya memiliki karakter dan kapasitas yang saling melengkapi,” ujar Nurmal. Minggu (6/9/2026).
Menurut Nurmal, posisi Ketua Harian membutuhkan figur yang tidak hanya memahami dinamika partai, tetapi juga memiliki kemampuan membangun komunikasi dengan berbagai kelompok.
Karena itu, Supriansa dinilai menjadi pilihan strategis.
“Supriansa bisa memback up IAS dalam membingkai kepengurusan Golkar Sulsel yang masih terserak,” katanya.
Ia menilai Ketua Harian nantinya memiliki tugas penting menjaga mesin organisasi tetap bergerak ketika Ketua DPD I menjalankan agenda politik yang lebih luas.
“Ketua harian bukan sekadar posisi administratif, tetapi harus mampu menjadi penggerak organisasi ketika ketua berada pada ruang-ruang politik yang lebih luas,” lanjutnya.
Untuk posisi Sekretaris, Nurmal menilai Rahman Pina memiliki pengalaman yang relevan.
Pengalaman dalam struktur organisasi politik serta pernah berada di posisi pimpinan DPRD menjadi modal yang dianggap penting untuk menjalankan fungsi kesekretariatan.
“Rahman Pina punya pengalaman sebagai sekretaris dan juga pengalaman sebagai pimpinan DPRD,” kata Nurmal.
Menurutnya, seorang sekretaris harus mampu mengubah keputusan politik menjadi agenda kerja organisasi.
“Ini penting karena sekretaris harus mampu menerjemahkan keputusan politik ketua menjadi kerja organisasi yang konkret,” ujarnya.
Sementara itu, posisi Bendahara yang diarahkan kepada Amirullah Nur Saenong juga memiliki konsekuensi strategis.
Nurmal menilai pengelolaan keuangan merupakan salah satu faktor penting dalam menjaga keberlangsungan organisasi politik.
“Amirullah Nur akan menjadi salah satu penopang finansial kepengurusan yang solid,” jelasnya.
Ia menambahkan, Golkar Sulsel sebagai organisasi politik dengan struktur besar membutuhkan sistem pengelolaan keuangan yang kuat dan tertata.
“Organisasi sebesar Golkar Sulsel tentu membutuhkan kemampuan pengelolaan keuangan yang kuat, transparan dan mampu menopang seluruh agenda organisasi,” katanya.
Jika tiga nama tersebut benar-benar masuk dalam posisi KSB, Nurmal menyebut IAS telah memiliki fondasi awal yang cukup kuat.
Namun, ia mengingatkan bahwa tantangan terbesar justru berada pada penyusunan struktur lengkap di bawah KSB.
“Kalau tiga nama ini benar-benar masuk dalam posisi KSB, IAS sudah memiliki mesin awal yang cukup kuat,” ujarnya.
Menurut Nurmal, IAS harus memastikan struktur berikutnya mampu mengakomodasi berbagai kekuatan yang ada di tubuh Golkar Sulsel.
“Golkar Sulsel tidak kekurangan orang hebat. Tantangannya adalah bagaimana orang-orang hebat itu bisa ditempatkan dalam satu orkestrasi yang sama,” katanya.
Ia menilai keberhasilan IAS tidak hanya akan ditentukan oleh siapa yang duduk di posisi strategis, tetapi juga kemampuannya menyatukan kelompok-kelompok yang berkembang selama proses Musda.
“Ketua, ketua harian, sekretaris dan bendahara harus menjadi simpul yang mampu mengikat seluruh kelompok,” pungkasnya.
Kini, setelah sinyal komposisi KSB mulai mengemuka, perhatian politik Sulsel beralih pada siapa saja yang akan mengisi struktur lengkap DPD I Golkar Sulsel.
Bagi IAS, penyusunan struktur tersebut menjadi momentum penting untuk membuktikan apakah kepengurusan baru mampu mengakhiri sekat-sekat internal sekaligus membangun mesin politik Golkar yang lebih solid menghadapi agenda politik mendatang.
(Red)
