Luwu Raya, Kabartujuhsatu.news, Perjuangan pembentukan Provinsi Luwu Raya memasuki babak baru. Badan Pekerja Pembentukan Daerah Otonom Baru (BPP DOB) Provinsi Luwu Raya menyatakan telah menuntaskan seluruh agenda konsolidasi dan koordinasi dengan kepala daerah se-Tana Luwu sebagai bagian dari upaya memperkuat langkah menuju terbentuknya provinsi baru di kawasan tersebut.
Dalam kurun waktu sekitar tiga bulan terakhir, tim yang dipimpin Koordinator Wilayah BPP DOB Provinsi Luwu Raya, Hasbi Syamsu Ali, secara intensif melakukan pertemuan dengan seluruh kepala daerah yang masuk dalam wilayah calon Provinsi Luwu Raya. Konsolidasi tersebut mencakup Pemerintah Kabupaten Luwu, Kota Palopo, Kabupaten Luwu Utara, Kabupaten Luwu Timur, hingga Kedatuan Luwu.
Menurut Hasbi, rangkaian pertemuan tersebut merupakan langkah strategis untuk memastikan seluruh dukungan politik, administrasi, dan kelembagaan dapat terbangun secara kuat dan terarah.
“Konsolidasi ini menjadi bagian penting dalam perjuangan pembentukan Provinsi Luwu Raya. Selain memperkuat dukungan, kami juga menuntaskan berbagai kebutuhan dokumen administratif yang dibutuhkan dari masing-masing daerah,” ujarnya dalam keterangan tertulis.
Rangkaian konsolidasi dimulai pada 7 April 2026 saat tim BPP DOB melakukan pertemuan dengan Bupati Luwu di Belopa. Keesokan harinya, rombongan melanjutkan agenda silaturahmi dengan Wali Kota Palopo di rumah jabatan wali kota.
Tidak hanya bertemu dengan unsur pemerintahan, tim BPP DOB juga melakukan kunjungan ke Istana Kedatuan Luwu untuk bersilaturahmi dengan Datu Luwu. Pertemuan tersebut dinilai memiliki makna penting karena perjuangan pembentukan Provinsi Luwu Raya tidak hanya bertumpu pada aspek administratif dan politik, tetapi juga memiliki akar historis serta kultural yang kuat.
Memasuki Juni 2026, konsolidasi berlanjut ke wilayah utara dan timur Tana Luwu. Tim BPP DOB melakukan pertemuan dengan Bupati Luwu Utara di Masamba dan dilanjutkan dengan pertemuan bersama Bupati Luwu Timur di Malili.
Dengan selesainya seluruh agenda tersebut, BPP DOB menilai proses konsolidasi bersama seluruh kepala daerah di wilayah calon Provinsi Luwu Raya telah rampung sepenuhnya.
Hasbi mengatakan, keberhasilan menyelesaikan tahapan ini menunjukkan adanya kesamaan visi dan komitmen dari seluruh pemerintah daerah untuk terus mengawal cita-cita pembentukan Provinsi Luwu Raya yang telah diperjuangkan selama puluhan tahun.
Menurutnya, perjuangan pemekaran wilayah bukan sekadar agenda kelompok tertentu, melainkan menjadi harapan bersama masyarakat Tana Luwu yang menginginkan percepatan pembangunan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat.
“Provinsi Luwu Raya adalah mimpi besar masyarakat Tana Luwu. Ini adalah cita-cita yang telah diperjuangkan sejak lama dan harus menjadi perjuangan bersama seluruh elemen masyarakat,” katanya. Rabu (10/6/2026).
Selain dukungan politik daerah yang terus menguat, BPP DOB juga menilai fondasi akademik pembentukan Provinsi Luwu Raya saat ini berada pada posisi yang semakin kokoh. Sejumlah kajian dan naskah akademik yang telah disusun sebelumnya dinilai telah memberikan argumentasi komprehensif mengenai kelayakan pembentukan provinsi baru tersebut.
Dua dokumen utama yang menjadi rujukan perjuangan saat ini berasal dari Institut Otonomi Daerah (IOTDA) serta tim akademisi Universitas Andi Djemma Palopo. Kedua dokumen tersebut membahas berbagai aspek yang menjadi syarat pembentukan daerah otonom baru, mulai dari aspek administratif, kemampuan ekonomi daerah, kondisi sosial masyarakat, hingga tata kelola pemerintahan.
Hasbi menjelaskan bahwa pihaknya bahkan telah melakukan sinkronisasi terhadap kedua dokumen tersebut untuk menghasilkan rumusan yang lebih lengkap dan sesuai dengan perkembangan regulasi nasional.
Menurutnya, hasil sinkronisasi tersebut justru semakin memperkuat argumentasi dan memperkaya pilihan strategi dalam memperjuangkan pembentukan Provinsi Luwu Raya di masa mendatang.
Meski demikian, jalan menuju pembentukan Provinsi Luwu Raya masih menghadapi tantangan besar. Hingga saat ini pemerintah pusat masih memberlakukan moratorium pembentukan daerah otonom baru, sehingga proses pemekaran belum dapat dilanjutkan ke tahap berikutnya.
Karena itu, BPP DOB memilih memanfaatkan momentum saat ini untuk memastikan seluruh persyaratan yang dibutuhkan dapat dipenuhi dan tetap terjaga dengan baik. Langkah tersebut dinilai penting agar ketika pemerintah pusat membuka kembali peluang pembentukan daerah otonom baru, Provinsi Luwu Raya telah berada dalam posisi siap.
BPP DOB juga mengajak seluruh elemen masyarakat untuk mengambil bagian dalam perjuangan tersebut. Dukungan diharapkan datang dari pemerintah daerah, tokoh politik, akademisi, dunia usaha, tokoh adat, organisasi kemasyarakatan, organisasi kepemudaan, hingga masyarakat umum.
“Kami mengajak seluruh masyarakat Tana Luwu untuk menyatukan visi dan semangat perjuangan. Pembentukan Provinsi Luwu Raya bukan hanya tugas BPP DOB, tetapi menjadi tanggung jawab bersama seluruh anak bangsa yang menginginkan kemajuan daerah,” tegas Hasbi.
Setelah tahapan konsolidasi dengan seluruh kepala daerah berhasil dituntaskan, fokus perjuangan selanjutnya adalah memperluas dukungan publik, memperkuat komunikasi lintas sektor, serta menjaga kesiapan seluruh dokumen dan persyaratan administratif.
Dengan fondasi politik yang semakin solid, dukungan akademik yang dinilai kuat, serta semangat kolektif masyarakat yang terus terpelihara, perjuangan pembentukan Provinsi Luwu Raya kini memasuki fase baru. Sebuah fase yang tidak hanya bertumpu pada dukungan pemerintah daerah, tetapi juga pada kekuatan persatuan masyarakat Tana Luwu dalam menyambut peluang lahirnya provinsi baru di masa depan.
(Red)
