Jayapura, Kabartujuhsatu.news,– Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Muhammad Tito Karnavian meninjau langsung pelaksanaan program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) di Kampung Mosso, Kecamatan Muara Tami, Kota Jayapura, Papua, Minggu (21/6/2026).
Kunjungan tersebut menjadi bagian dari upaya pemerintah memastikan program perumahan rakyat yang diinisiasi Presiden Prabowo Subianto berjalan efektif dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat, khususnya di wilayah Indonesia Timur.
Dalam kesempatan itu, Mendagri menyampaikan bahwa kunjungannya ke Kampung Mosso merupakan simbol dimulainya pelaksanaan renovasi atau bedah rumah dalam skala besar di seluruh wilayah Tanah Papua.
“Jadi hari ini kita datang ke titik ini, simbol sebetulnya, simbol untuk melaunching kegiatan renovasi atau bedah rumah sebanyak 22.379 rumah di seluruh wilayah Tanah Papua dan khusus Provinsi Papua sebanyak 4.500 rumah,” ujar Tito Karnavian.
Menurutnya, program tersebut merupakan wujud nyata perhatian Presiden Prabowo terhadap kebutuhan dasar masyarakat, terutama kelompok berpenghasilan rendah yang masih menempati rumah dengan kondisi kurang layak huni.
Karena itu, Tito mengajak seluruh pemerintah daerah untuk memberikan dukungan penuh terhadap pelaksanaan program tersebut. Sinergi antara pemerintah pusat dan daerah dinilai sangat penting agar target pembangunan dan renovasi rumah dapat berjalan sesuai rencana serta menjangkau lebih banyak warga yang membutuhkan.
Dalam peninjauan tersebut, Mendagri didampingi Kepala Badan Pusat Statistik (BPS) Amalia Adininggar Widyasanti serta sejumlah pejabat terkait. Mereka berdialog langsung dengan dua warga penerima bantuan BSPS, yakni Jems Nufri dan Sem Nota Foa, yang telah lama menetap di Kampung Mosso.
Mendagri juga melihat secara langsung kondisi rumah yang ditempati kedua warga tersebut. Berdasarkan hasil peninjauan, rumah-rumah tersebut dinilai memang layak mendapatkan bantuan renovasi karena mengalami kerusakan cukup berat.
Beberapa bagian bangunan terlihat mengalami pelapukan pada dinding, fondasi yang kurang kuat, hingga atap rumah yang sering mengalami kebocoran ketika hujan turun. Kondisi tersebut tidak hanya mengurangi kenyamanan penghuni, tetapi juga berpotensi membahayakan keselamatan keluarga yang tinggal di dalamnya.
Tito menegaskan bahwa persoalan rumah tidak layak huni masih menjadi tantangan besar di Tanah Papua. Berdasarkan data yang dimiliki pemerintah, persentase rumah tidak layak huni di wilayah Papua Raya masih tergolong tinggi dibandingkan daerah lain di Indonesia.
“Kalau dihitung persentase yang selalu tertinggi di Papua Raya, satu dari tiga orang memiliki rumah yang tidak layak, sekitar 30 persen,” katanya.
Ia menjelaskan bahwa pemerintah daerah tidak mungkin bekerja sendiri dalam menyelesaikan persoalan tersebut. Keterbatasan anggaran daerah membuat APBD harus dibagi untuk berbagai kebutuhan penting lainnya seperti pendidikan, kesehatan, pembangunan jalan, hingga belanja pegawai.
Karena itu, kehadiran pemerintah pusat melalui Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) menjadi langkah strategis untuk mempercepat penanganan rumah tidak layak huni di berbagai daerah, termasuk di Papua.
Menurut Tito, program renovasi puluhan ribu rumah yang dilaksanakan saat ini merupakan terobosan besar yang belum pernah dilakukan sebelumnya. Program tersebut diharapkan mampu meningkatkan kualitas hidup masyarakat sekaligus memperkuat pemerataan pembangunan hingga ke wilayah timur Indonesia.
“Itu sangat lompatan yang belum pernah ada sebelumnya. Sudah, mari kepala daerah untuk dukung penuh,” tegasnya.
Pemerintah berharap pelaksanaan BSPS tidak hanya menghadirkan hunian yang lebih layak dan aman bagi masyarakat, tetapi juga menjadi bagian dari upaya meningkatkan kesejahteraan serta kualitas hidup warga secara berkelanjutan.
Turut hadir dalam kegiatan tersebut Gubernur Papua Mathius D. Fakhiri, Wali Kota Jayapura Abisai Rollo, serta sejumlah pejabat pemerintah pusat dan daerah lainnya.
Dengan dimulainya program renovasi 22.379 rumah di Tanah Papua, pemerintah optimistis angka rumah tidak layak huni dapat ditekan secara signifikan dalam beberapa tahun ke depan, sehingga semakin banyak masyarakat yang dapat menikmati hunian yang sehat, aman, dan nyaman.
(Red)
