Jakarta, Kabartujuhsatu.news, Ancaman kemarau ekstrem tahun 2026 mulai menjadi perhatian serius pemerintah pusat. Dalam Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) mitigasi musim kemarau yang digelar Kementerian Pertanian Republik Indonesia, Senin (20/4/2026), para kepala daerah dari seluruh Indonesia dikumpulkan untuk menyusun langkah cepat menjaga ketahanan pangan nasional.
Di tengah forum strategis tersebut, Bupati Soppeng, Suwardi Haseng, hadir langsung menegaskan komitmen daerahnya untuk tetap menjaga stabilitas produksi pangan.
Kehadiran orang nomor satu di Kabupaten Soppeng itu bukan sekadar formalitas. Ia menunjukkan kesiapan daerah agraris dalam menghadapi ancaman perubahan iklim yang diprediksi dapat memicu kekeringan berkepanjangan dan berdampak langsung pada sektor pertanian nasional.
Rakornas yang berlangsung di Auditorium Gedung F Kantor Pusat Kementerian Pertanian tersebut dipimpin langsung Menteri Pertanian RI, Andi Amran Sulaiman.
Forum ini menjadi ruang konsolidasi nasional untuk menyatukan strategi menghadapi potensi kemarau panjang yang berisiko menurunkan produksi pangan di berbagai wilayah.
Dalam arahannya, Menteri Pertanian memaparkan sejumlah program prioritas pemerintah pusat untuk menjaga keberlanjutan swasembada pangan.
Langkah tersebut mencakup bantuan alat dan mesin pertanian (alsintan), percepatan pembangunan irigasi, hingga program pompanisasi yang ditargetkan menjangkau satu juta hektare lahan pertanian.
Tak hanya itu, pemerintah juga menyiapkan strategi besar untuk memperkuat sektor pertanian dari hulu hingga hilir. Subsidi pupuk tetap menjadi fokus utama, termasuk rencana penurunan harga pupuk bersubsidi sebesar 20 persen.
Pemerintah juga akan menambah volume pupuk bersubsidi sebanyak 700.000 ton guna memastikan kebutuhan petani tetap terpenuhi di tengah ancaman musim kering.
Langkah besar lainnya adalah pembangunan tujuh pabrik pupuk baru untuk memperkuat ketersediaan nasional.
Dari jumlah tersebut, lima pabrik ditargetkan sudah mulai beroperasi sebelum tahun 2029. Kebijakan ini diharapkan mampu menekan biaya produksi petani sekaligus menjaga stabilitas harga pangan.
Dalam forum tersebut, Menteri Pertanian juga menyoroti tren positif Nilai Tukar Petani (NTP) yang disebut berada pada level tertinggi dalam 34 tahun terakhir. Ia menegaskan capaian tersebut harus dipertahankan melalui peningkatan luas tanam dan optimalisasi lahan pertanian.
“Indonesia sudah mencapai swasembada dalam satu tahun dari target empat tahun. Ini harus dipertahankan. Anggaran Kementerian Pertanian tahun 2026 sebesar Rp40,145 triliun difokuskan untuk mempercepat swasembada pangan,” tegasnya di hadapan para kepala daerah.
Menanggapi hal tersebut, Bupati Soppeng Suwardi Haseng menegaskan bahwa pemerintah daerah siap mengamankan dan menjalankan kebijakan pemerintah pusat.
Menurutnya, sektor pertanian menjadi fondasi utama perekonomian masyarakat Soppeng sehingga harus dijaga secara maksimal.
Ia menilai sinergi antara pemerintah pusat dan daerah menjadi kunci utama dalam menghadapi potensi kekeringan yang dapat mengganggu produksi pangan.
"Pemerintah daerah, kata dia, akan segera mengambil langkah cepat untuk menjaga stabilitas produksi, khususnya pada komoditas strategis seperti padi, jagung, dan hortikultura.
“Menteri Pertanian mengajak seluruh pemerintah daerah untuk menyatukan langkah menghadapi potensi kekeringan yang berpotensi mengganggu produksi pangan. Kami tentu siap mendukung penuh kebijakan tersebut,” ujar Suwardi.
Ia juga menambahkan bahwa pemerintah daerah diminta aktif menyampaikan kendala di lapangan, terutama terkait peningkatan Luas Tambah Tanam (LTT) dan kesiapan infrastruktur pertanian menghadapi musim kemarau.
Menurut Suwardi, Rakornas ini menjadi momentum penting untuk memperkuat koordinasi antara pemerintah pusat dan daerah. Dengan komunikasi yang intens, setiap daerah dapat segera mengantisipasi potensi kekeringan sebelum berdampak pada produksi pangan.
“Sebagai daerah agraris, sektor pertanian menjadi prioritas utama kami. Karena itu, Pemerintah Kabupaten Soppeng berkomitmen penuh mendukung peningkatan produksi pangan nasional,” tegasnya.
Kehadiran Bupati Soppeng dalam Rakornas ini dinilai sebagai langkah strategis untuk memastikan daerah siap menghadapi kemarau ekstrem 2026.
Koordinasi nasional yang diperkuat diharapkan mampu menjaga stabilitas produksi pangan, sekaligus memastikan target swasembada pangan nasional tetap terjaga di tengah ancaman perubahan iklim yang semakin nyata.
(Red)
