Jakarta, Kabartujuhsatu.news, Ancaman musim kemarau ekstrem tahun 2026 mulai menjadi perhatian serius pemerintah pusat. Dalam Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) Mitigasi dan Antisipasi Musim Kemarau yang digelar Kementerian Pertanian Republik Indonesia, sejumlah kepala daerah dari berbagai wilayah hadir untuk menyatukan langkah menghadapi potensi kekeringan, Senin (20/4/2026).
Bupati Soppeng turut ambil bagian dalam forum strategis yang berlangsung di Auditorium Gedung F Kantor Pusat Kementerian Pertanian tersebut.
Rakornas dipimpin langsung oleh Menteri Pertanian RI, Andi Amran Sulaiman, dan dihadiri bupati serta wali kota dari seluruh Indonesia yang wilayahnya memiliki potensi terdampak musim kemarau panjang.
Dalam arahannya, Menteri Pertanian menegaskan bahwa pemerintah tidak ingin kecolongan menghadapi kemarau 2026 yang diprediksi berpotensi mengganggu produksi pangan nasional.
Oleh karena itu, sejumlah program prioritas disiapkan sebagai langkah cepat menjaga stabilitas produksi, terutama pada komoditas strategis seperti padi, jagung, dan hortikultura.
Program yang disiapkan meliputi bantuan alat dan mesin pertanian (alsintan), peningkatan subsidi pupuk, hingga percepatan pembangunan irigasi dan pompanisasi dengan target mencapai 1.000.000 hektare lahan.
Pemerintah juga mendorong daerah mempercepat Luas Tambah Tanam (LTT) agar produktivitas tetap terjaga meskipun terjadi keterbatasan air.
Tak hanya itu, pemerintah pusat juga menargetkan peningkatan ekspor sektor pertanian sekaligus menekan impor, guna memperkuat ketahanan pangan nasional.
Menteri Pertanian bahkan menyebut nilai tukar petani (NTP) saat ini berada pada tren positif dan diklaim menjadi yang tertinggi dalam 34 tahun terakhir.
“Indonesia sudah mencapai swasembada dalam satu tahun dari target empat tahun. Ini harus dipertahankan. Pagu anggaran Kementan tahun 2026 sebesar Rp40,145 triliun difokuskan untuk mempercepat swasembada pangan,” tegasnya di hadapan peserta Rakornas.
Selain itu, pemerintah juga mengumumkan kebijakan penurunan harga pupuk bersubsidi sebesar 20 persen, penambahan alokasi pupuk bersubsidi sebanyak 700.000 ton, serta rencana pembangunan tujuh pabrik pupuk baru.
Lima di antaranya ditargetkan mulai beroperasi sebelum tahun 2029.
Dalam forum tersebut, kepala daerah diminta aktif melaporkan kondisi wilayah masing-masing, termasuk potensi kekeringan, kebutuhan pompanisasi, hingga kendala distribusi pupuk.
Hal ini dinilai penting agar intervensi pemerintah pusat dapat dilakukan secara tepat sasaran.
Kehadiran Bupati Soppeng dalam Rakornas ini menegaskan komitmen pemerintah daerah untuk memperkuat sektor pertanian sebagai tulang punggung ekonomi masyarakat.
Sinergi antara pemerintah pusat dan daerah diharapkan mampu mengantisipasi dampak kemarau ekstrem sekaligus menjaga produktivitas pertanian tetap stabil.
Dengan langkah antisipatif yang disiapkan sejak dini, pemerintah optimistis produksi pangan nasional tetap terjaga dan target swasembada dapat dipertahankan, meskipun tantangan perubahan iklim semakin nyata.
(Red)
