Makassar, Kabartujuhsatu.news, Pemerintah Kota Makassar melalui Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) mulai mematangkan sejumlah Program Strategis Daerah (PSD) yang akan menjadi prioritas pembangunan pada tahun anggaran 2026.
Sebanyak 16 program strategis tengah digodok dan diseleksi secara ketat untuk memastikan kesiapan pelaksanaan serta dampaknya bagi masyarakat.
Sekretaris Daerah (Sekda) Kota Makassar, Andi Zulkifly Nanda, mengungkapkan bahwa pembahasan awal telah dilakukan bersama TAPD dengan melibatkan berbagai organisasi perangkat daerah (OPD) terkait. Program-program tersebut masih berstatus usulan dan akan dipresentasikan kepada Wali Kota Makassar untuk ditetapkan sebagai Proyek Strategis Daerah.
“Program yang dibahas saat ini masih berupa usulan. Nantinya akan dipaparkan kepada Bapak Wali Kota untuk dipilih dan ditetapkan mana yang menjadi prioritas utama,” ujar Andi Zulkifly, Selasa (6/1/2026).
Ia menjelaskan, penetapan Program Strategis Daerah mempertimbangkan sejumlah indikator penting, di antaranya kesiapan anggaran, kemampuan fiskal daerah, dampak langsung terhadap pelayanan publik, serta kesesuaian dengan arah kebijakan pembangunan yang tertuang dalam dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Makassar.
Salah satu proyek utama yang diusulkan untuk dilaksanakan mulai 2026 adalah pembangunan stadion baru. Pemerintah Kota Makassar sebelumnya telah mengalokasikan anggaran pada tahun 2025 untuk penyusunan feasibility study (FS) sebagai dasar kajian kelayakan pembangunan stadion tersebut.
“Kajian akademik sudah rampung dan menjadi dasar untuk melanjutkan ke tahap berikutnya,” kata mantan Kepala Bappeda Makassar itu.
Pembangunan stadion direncanakan menggunakan skema multiyears pada periode 2026–2027. Tahap awal dimulai dengan tender manajemen konstruksi (MK) untuk penyusunan konsep teknis dan basic design.
Selanjutnya dilakukan pematangan lahan di wilayah Ujung Pandang sepanjang 2026, sebelum konstruksi fisik dimulai pada 2027. Stadion tersebut ditargetkan dapat difungsikan pada 2028.
Dalam pelaksanaannya, Dinas Pekerjaan Umum (PU) ditunjuk sebagai leading sector dengan dukungan lintas OPD, termasuk dinas yang menangani pertanahan, tata ruang, perizinan, lingkungan hidup, serta penyusunan dokumen Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL).
Selain sektor olahraga, Pemkot Makassar juga mengusulkan pembangunan sekolah percontohan sebagai bagian dari upaya peningkatan kualitas pendidikan. Direncanakan satu unit sekolah percontohan akan dibangun dengan aset di bawah pengelolaan Dinas Pendidikan, sementara pekerjaan fisik dilaksanakan oleh Dinas PU.
“Sekolah ini diharapkan menjadi rujukan pengembangan mutu pendidikan dan model bagi sekolah unggulan lainnya,” harap Zulkifly.
Di sektor pelayanan publik, penyelesaian pembangunan Mal Pelayanan Publik (MPP) Makassar Government Center (MGC) juga masuk dalam daftar prioritas. Proyek ini mencakup penyelesaian seluruh lantai dan interior gedung agar pelayanan publik dari berbagai OPD dapat terintegrasi dalam satu pusat layanan.
Pada sektor penataan kota, proyek penataan Kawasan Karebosi kembali diusulkan sebagai Program Strategis Daerah dengan skema multiyears. Meskipun sempat mengalami perubahan desain, tahapan tender dan pendampingan pengadaan telah masuk dalam perencanaan 2026.
Sementara di sektor kesehatan, pembangunan Puskesmas Pampang Baru direncanakan mulai dilaksanakan pada 2026. Seluruh tahapan perencanaan telah diselesaikan pada 2025, namun keterbatasan waktu membuat pelaksanaan fisik baru dapat dilakukan tahun ini.
Selain itu, beberapa puskesmas lain seperti di Kecamatan Biringkanaya dan Sudiang masih dalam tahap kajian kelayakan.
Pemkot Makassar juga memastikan kelanjutan program Seragam Gratis yang dijadwalkan mulai awal 2026. Berdasarkan evaluasi tahun sebelumnya, mekanisme pengadaan akan diperbaiki agar lebih efektif dan tepat waktu dengan melibatkan Dinas Pendidikan serta Bagian Pengadaan Barang dan Jasa (PBJ).
Di sisi lain, pengamanan aset daerah menjadi perhatian serius Wali Kota Makassar, Munafri Arifuddin. Dari sekitar 6.000 aset milik Pemkot Makassar, tercatat sekitar 4.000 aset belum bersertifikat.
Pada 2026, pemerintah memprioritaskan sertifikasi aset berupa kantor pelayanan publik, sekolah, puskesmas, kantor kecamatan, hingga aset di wilayah kepulauan.
Sebanyak 38 bangunan kantor ditargetkan mulai disertifikasi sejak Januari 2026 dengan target penyelesaian dalam satu tahun, sebagai tindak lanjut atas rekomendasi Badan Pemeriksa Keuangan (BPK).
Secara keseluruhan, terdapat sekitar 16 program prioritas yang masuk dalam perencanaan tahun anggaran 2026. Seluruh program tersebut akan diseleksi secara ketat oleh Wali Kota Makassar untuk memastikan kesiapan pelaksanaan dan menghindari program yang berpotensi tidak terealisasi.
“Fokus kami adalah memastikan program strategis yang ditetapkan benar-benar siap dilaksanakan dan memberi manfaat nyata bagi masyarakat,” pungkas Andi Zulkifly.
(Red)
