Makassar, Kabartujuhsatu.news,– Siapa sangka, pertemuan santai di sebuah kafe ternyata menyimpan pembahasan penting yang menyangkut masa depan masyarakat Sulawesi Selatan.
Bertempat di salah satu kafe hits di Jalan Hertasning, Makassar, jajaran Kantor Wilayah Kementerian Imigrasi Sulsel menggelar pertemuan yang dikemas dengan konsep “ngopi bareng”. Namun jangan salah, di balik suasana santai tersebut, tersimpan agenda besar yang jadi sorotan!
Dipimpin langsung oleh Kepala Kanwil Imigrasi Sulsel, Friece Sumolang, pertemuan ini turut dihadiri oleh sejumlah pejabat penting, termasuk perwakilan dari Kantor Imigrasi Palopo dan Parepare. Tak hanya itu, hadir pula tokoh-tokoh dari LSM LIDIK PRO yang selama ini dikenal vokal dalam mengawal isu-isu sosial.
Meski terlihat akrab dan penuh canda, diskusi yang berlangsung ternyata cukup serius. Fokus utama pembahasan adalah program Desa Binaan Imigrasi yang digadang-gadang menjadi solusi dalam menekan angka Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO).
Isu ini memang bukan hal sepele. Banyak masyarakat, khususnya di daerah, yang masih rentan terjebak menjadi Pekerja Migran Indonesia (PMI) non-prosedural akibat minimnya pemahaman.
“Edukasi adalah kunci utama,” menjadi benang merah dari diskusi tersebut.
Dalam pertemuan itu, pihak LSM LIDIK PRO menyoroti masih maraknya praktik percaloan yang membidik masyarakat awam. Rayuan pekerjaan dengan iming-iming gaji tinggi seringkali berujung petaka.
Sekretaris Jenderal LIDIK PRO, M. Darwis K, secara tegas mengingatkan masyarakat agar tidak mudah tergiur.
Menurutnya, kolaborasi antara pemerintah dan LSM sangat penting untuk memutus rantai praktik ilegal tersebut.
Tak hanya berhenti di diskusi, pihak Imigrasi Sulsel juga menunjukkan komitmen kuat untuk terus bersinergi dengan berbagai pihak, mulai dari NGO, media, hingga masyarakat luas.
Kantor Imigrasi Palopo dan Parepare bahkan menyatakan siap turun langsung ke lapangan untuk melakukan sosialisasi secara masif.
Program pelayanan inklusif juga menjadi perhatian utama, khususnya bagi kelompok rentan seperti lansia dan penyandang disabilitas.
Dalam kesempatan tersebut, juga dibahas penguatan sosialisasi terkait penggunaan e-passport serta berbagai inovasi layanan terbaru dari Kementerian Imigrasi.
Langkah ini diharapkan mampu meningkatkan kesadaran masyarakat akan pentingnya prosedur resmi dalam pengurusan dokumen perjalanan.
Menutup pertemuan, Darwis menegaskan bahwa hubungan antara aktivis dan pemerintah tidak boleh hanya diwarnai kritik semata.
“Harus ada solusi. Kritik boleh, tapi silaturahmi tetap dijaga,” ujarnya.
Menurutnya, pendekatan kekeluargaan justru menjadi kunci dalam menciptakan pelayanan publik yang lebih baik dan berintegritas.
Di balik secangkir kopi, lahir komitmen besar untuk melindungi masyarakat dari praktik ilegal dan meningkatkan pelayanan publik. Pertemuan ini membuktikan bahwa perubahan besar bisa dimulai dari diskusi sederhana, asal dilakukan dengan serius.
(Red)
