Soppeng, Kabartujuhsatu.news, Di tengah berkembangnya berbagai spekulasi terkait pergantian pejabat di lingkungan Pemerintah Kabupaten Soppeng, LSM SIDIK memilih mendorong lahirnya solusi konstruktif dibanding memperpanjang polemik yang berkembang di ruang publik.
Ketua LSM SIDIK Mahmud Cambang menilai perdebatan mengenai apakah seorang pejabat mengundurkan diri atau diminta mengundurkan diri seharusnya menjadi momentum untuk memperkuat tata kelola Aparatur Sipil Negara (ASN) secara menyeluruh.
“Yang lebih penting bukan siapa yang pergi atau siapa yang datang. Yang harus dijaga adalah kepercayaan ASN dan masyarakat terhadap sistem birokrasi,” ujar perwakilan LSM SIDIK.
Menurutnya, salah satu faktor yang memicu munculnya berbagai spekulasi adalah minimnya informasi yang diterima masyarakat terkait proses serta pertimbangan yang mendasari pergantian pejabat. Kondisi tersebut membuat ruang diskusi publik lebih banyak diisi asumsi dibanding penjelasan resmi dari pihak berwenang.
Karena itu, LSM SIDIK mendorong pemerintah daerah untuk memperkuat prinsip transparansi, merit system, dan profesionalisme ASN dalam setiap kebijakan kepegawaian yang diambil.
LSM SIDIK berpandangan bahwa promosi, mutasi, maupun pergantian pejabat harus senantiasa didasarkan pada kompetensi, integritas, rekam jejak, dan capaian kinerja. Dengan demikian, ASN memiliki keyakinan bahwa jenjang karier ditentukan oleh prestasi dan kemampuan, bukan faktor lain di luar mekanisme yang berlaku.
Selain itu, organisasi tersebut juga mengusulkan agar proses evaluasi pejabat dilakukan secara lebih terukur melalui indikator kinerja yang jelas dan objektif. Menurut SIDIK, birokrasi modern membutuhkan kepastian sistem yang kuat, bukan ketergantungan pada figur tertentu.
“Yang perlu diperkuat adalah sistemnya. Jika sistem kuat, maka siapa pun yang datang dan siapa pun yang pergi tidak akan menjadi persoalan besar karena organisasi tetap berjalan dengan baik,” tegasnya.
Ketua LSM SIDIK juga mengingatkan bahwa stabilitas birokrasi merupakan salah satu faktor penting dalam menjaga kualitas pelayanan publik. Oleh karena itu, setiap dinamika yang terjadi dalam tubuh pemerintahan perlu dikelola dengan komunikasi yang baik agar tidak menimbulkan keresahan di kalangan ASN maupun masyarakat.
Menurutnya, birokrasi yang sehat bukanlah birokrasi yang tidak pernah mengalami pergantian pejabat, melainkan birokrasi yang mampu menjelaskan setiap keputusan secara rasional, profesional, transparan, dan dapat dipertanggungjawabkan.
“Jangan biarkan ruang spekulasi lebih besar daripada ruang informasi. Semakin jelas sistem bekerja, semakin kuat pula kepercayaan publik terhadap pemerintahan,” pungkasnya.
Publik kini berharap setiap dinamika birokrasi yang terjadi di Kabupaten Soppeng dapat menjadi momentum untuk memperkuat tata kelola pemerintahan yang lebih transparan, profesional, dan berorientasi pada pelayanan masyarakat.
(Red)
