Soppeng, Kabartujuhsatu.news,– Keluhan terhadap penerapan Aplikasi Setara di lingkungan Aparatur Sipil Negara (ASN) Kabupaten Soppeng terus menjadi perbincangan. Menariknya, keberatan yang disampaikan tidak hanya datang dari ASN yang berdomisili jauh dari tempat kerja, tetapi juga dari pegawai yang tinggal di sekitar kantor.
Fakta tersebut memunculkan penilaian bahwa persoalan yang dirasakan para ASN tidak semata-mata berkaitan dengan jarak tempuh menuju lokasi kerja. Sebaliknya, banyak pegawai menilai mekanisme penggunaan aplikasi yang diterapkan saat ini masih perlu dievaluasi agar lebih efektif dan tidak menambah beban administrasi dalam pelaksanaan tugas sehari-hari.
Sejumlah ASN mengaku berharap sistem absensi dapat disederhanakan. Mereka menginginkan mekanisme yang lebih praktis dengan absensi cukup dilakukan saat masuk kerja dan saat pulang kerja, sebagaimana yang diterapkan di berbagai instansi pemerintah lainnya.
Menanggapi berbagai aspirasi tersebut, Ketua LSM SIDIK, Mahmud Cambang, menilai pemerintah daerah perlu membuka ruang evaluasi terhadap implementasi Aplikasi Setara. Menurutnya, masukan yang datang dari berbagai kalangan ASN merupakan hal yang wajar dan perlu menjadi perhatian.
“Keluhan yang kami terima tidak hanya berasal dari ASN yang rumahnya jauh dari kantor. ASN yang tinggal dekat dengan kantor pun menyampaikan harapan yang sama, yaitu agar sistem absensi dapat lebih sederhana dan tidak menyulitkan pengguna,” ujarnya.
Mahmud mengatakan tujuan utama digitalisasi birokrasi adalah memberikan kemudahan dalam bekerja, meningkatkan efisiensi, dan memperkuat kualitas pelayanan publik. Karena itu, setiap kebijakan berbasis teknologi perlu dievaluasi secara berkala untuk memastikan manfaatnya benar-benar dirasakan oleh pengguna.
Menurutnya, teknologi seharusnya menjadi alat pendukung yang membantu ASN menjalankan tugas dengan lebih produktif. Jika dalam praktiknya muncul keluhan yang cukup luas dan dirasakan oleh berbagai kelompok pegawai, maka hal tersebut menjadi indikator bahwa evaluasi perlu dilakukan.
“Transformasi digital harus berorientasi pada manfaat. Jangan sampai teknologi yang diterapkan justru menambah pekerjaan administratif dan mengurangi fokus ASN dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat,” katanya.
Selain persoalan absensi, LSM SIDIK juga menerima berbagai aspirasi lain terkait pengaturan jam kerja, khususnya pada hari Jumat. Sejumlah ASN berharap adanya penyesuaian kebijakan yang dianggap lebih efektif dan sesuai dengan kebutuhan pelaksanaan tugas di lapangan.
Mahmud menegaskan bahwa setiap kebijakan tentu memiliki dasar dan pertimbangan tersendiri dari pemerintah daerah. Namun demikian, masukan dari ASN sebagai pengguna sistem sehari-hari juga perlu menjadi bahan pertimbangan dalam penyempurnaan kebijakan, apalagi diketahui ada nilai bisnis didalamnya.
LSM SIDIK menilai komunikasi yang terbuka antara pemerintah daerah dan ASN sangat penting untuk menciptakan solusi yang tepat. Dengan adanya dialog yang konstruktif, pemerintah dapat memperoleh gambaran yang lebih objektif mengenai kelebihan dan kekurangan sistem yang diterapkan.
“Pemerintah tentu memiliki tujuan baik dalam menerapkan digitalisasi. Namun suara ASN sebagai pengguna juga perlu didengar agar kebijakan yang diambil benar-benar efektif dan memberikan manfaat maksimal,” jelasnya.
Lebih lanjut, LSM SIDIK mendorong agar evaluasi yang dilakukan tidak hanya berfokus pada aspek teknis aplikasi, tetapi juga mencakup tingkat kemudahan penggunaan, efektivitas pelaksanaan, penerimaan pengguna, hingga dampaknya terhadap produktivitas kerja ASN.
Menurut Mahmud, kesamaan keluhan yang muncul dari ASN yang tinggal jauh maupun dekat dengan kantor merupakan sinyal penting yang tidak boleh diabaikan. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa persoalan yang dirasakan kemungkinan berada pada sistem yang diterapkan, bukan semata-mata faktor lokasi tempat tinggal pegawai.
“Jika keluhan yang sama muncul dari ASN yang jauh maupun dekat dengan kantor, tentu ini menjadi masukan penting bagi pemerintah daerah. Evaluasi diperlukan agar kebijakan yang diterapkan benar-benar memberikan manfaat dan tidak menjadi beban tambahan,” tegasnya.
Ia juga mengingatkan agar digitalisasi birokrasi tetap berorientasi pada peningkatan kualitas layanan publik. Keberhasilan sebuah aplikasi tidak hanya diukur dari kecanggihan teknologi yang digunakan, tetapi juga dari kemampuan sistem tersebut dalam memberikan kemudahan, kenyamanan, dan efisiensi bagi para pengguna.
Hingga saat ini, perhatian publik masih tertuju pada langkah yang akan diambil pemerintah daerah dalam merespons berbagai aspirasi yang berkembang. Sejumlah pihak berharap evaluasi yang dilakukan nantinya mampu menghasilkan solusi terbaik yang mengakomodasi kebutuhan pemerintah sekaligus memberikan kenyamanan bagi ASN sebagai pengguna sistem.
Bagi banyak ASN, transformasi digital akan dianggap berhasil apabila mampu mendukung pekerjaan secara efektif, meningkatkan produktivitas, dan memperkuat pelayanan kepada masyarakat tanpa menimbulkan beban administratif yang berlebihan.
(Red)
