Jakarta, Kabartujuhsatu.news,- Kepulauan Nias setelah dimekarkan menjadi 4 (empat) kabupaten dan 1 (satu) kota yakni Kota Gunungsitoli, Kab. Nias, Kab. Nias Selatan, Kab. Nias Barat dan Kab. Nias Utara dinilai tidak ada pembangunan infrastruktur publik yang signifikan, pelayanan publik masih berkualitas rendah, kemiskinan tidak berkurang bahkan cenderung naik, angka pengangguran cenderung naik, stunting tidak teratasi dengan baik bahkan pelayanan kesehatan kurang maksimal.
Selain itu juga, sektor pemberdayaan sumber daya manusia, ekonomi kreatif berbasis kewirausahaan, pariwisata dan perikanan belum maksimal dalam pengelolaan untuk kesejahteraan masyarakat Kepulauan Nias.
Kalangan aktivis milenial mengatakan persoalan yang dihadapi oleh masyarakat Kepulauan Nias hingga hari ini adalah kualitas dan kapasitas kepemimpinan yang merosot baik pimpinan daerah dan anggota legislatif. Maksudnya adalah minimal sensitivitas terhadap penderitaan yang sedang dialami oleh masyarakat. Padahal anggaran naik tiap tahunnya tetapi tidak diikuti oleh peningkatan kesejahteraan masyarakat.
Anggota legislatif yang mewakili mereka (rakyat) cenderung melupakan apa yang menjadi komitmen terhadap rakyat. Misalnya, anggota legislatif di Nias Selatan dianggarkan pembelian baju Rp.18.000.000 perorang di tengah kondisi ekonomi rakyat yang sangat susah saat ini, ujar Edizaro Lase di Jakarta Jumat, (10/09/2021).
Kalangan aktivis milenial menawarkan solusi dan gagasan agar masyarakat Kepulauan Nias bisa naik level baik di sektor ekonomi, kesehatan, pendidikan, pariwisata dan perikanan, pelayanan publik maksimal, dan peningkatan SDM berkualitas dengan memberikan dukungan kepada generasi milenial untuk mengisi kursi kepala daerah dan anggota legislatif di tahun 2024, ujar Edizaro Lase.
Sudah terbukti, kepala daerah yang pernah berkuasa tidak sedikit masyarakat yang kecewa bahwa ada yang masuk penjara karena tindak pidana korupsi.
Masyarakat sangat berharap kepala daerah yang baru terpilih di Kepulauan Nias saat ini agar benar-benar mendengarkan keluhan dan penderitaan masyarakat biar masyarakat Kepulauan Nias kesejahteraannya lebih baik.
Kolaborasi antara kepala daerah dan anggota legislatif adalah kunci pembangunan signifikan dan kesejahteraan masyarakat, sebaliknya jika tidak masyarakat hanya menjadi komoditas janji semata, tegas Edizaro Lase.
