Kelompok Tani Klaim Hak Lahan Rp151,9 Miliar, Kuasa Khusus Disiapkan untuk Negosiasi dengan PT KPC

Kelompok Tani Klaim Hak Lahan Rp151,9 Miliar, Kuasa Khusus Disiapkan untuk Negosiasi dengan PT KPC


Kutai Timur, Kabartujuhsatu.news, Persoalan hak atas lahan garapan kembali mencuat di Kabupaten Kutai Timur, Kalimantan Timur. Kali ini, Kelompok Tani Rahmat Jaya, Barokah dan Lestari mengklaim masih memiliki hak atas sejumlah lahan yang disebut belum mendapatkan pembayaran dari PT Kaltim Prima Coal (PT KPC).

Klaim tersebut dituangkan dalam Surat Kuasa Khusus tertanggal 11 Mei 2026 yang ditandatangani Alamsyah Ismail selaku pemberi kuasa kepada Andi Muh Ingkra Irfana Arbila, S.H.

Dalam surat tersebut, Alamsyah disebut sebagai Ketua Kelompok Tani Rahmat Jaya sekaligus pihak yang bertindak untuk dan atas nama Kelompok Tani Barokah dan Kelompok Tani Lestari berdasarkan Surat Kesepakatan Bersama tertanggal 27 April 2026.

Nilai tuntutan yang dicantumkan dalam surat kuasa tersebut mencapai Rp151,9 miliar.

Rinciannya, Kelompok Tani Rahmat Jaya mengklaim masih memiliki sisa lahan seluas 275 hektare dengan perhitungan Rp350 juta per hektare. Nilainya mencapai Rp96,25 miliar.

Kemudian Kelompok Tani Barokah mencantumkan sisa lahan seluas 99 hektare dengan nilai klaim Rp34,65 miliar.

Sementara Kelompok Tani Lestari mencantumkan sisa lahan seluas 60 hektare dengan nilai klaim Rp21 miliar.

Jika seluruh angka tersebut dijumlahkan, total nilai yang diminta mencapai Rp151,9 miliar.

Melalui surat kuasa tersebut, penerima kuasa diberikan kewenangan untuk bertindak atas nama pemberi kuasa dalam melakukan komunikasi, musyawarah dan negosiasi dengan PT Kaltim Prima Coal terkait tuntutan tersebut.

Surat kuasa itu disebut berlaku sejak ditandatangani hingga pembayaran dari PT KPC kepada pihak pertama, baik melalui transfer maupun pembayaran menggunakan cek atas nama pihak pertama.

Persoalan lahan yang dikaitkan dengan aktivitas PT KPC bukan perkara baru di Kutai Timur. Sebelumnya, kelompok tani lain juga pernah menyampaikan persoalan penguasaan dan ganti rugi lahan kepada perusahaan tersebut.

Pada Juli 2026, misalnya, Kelompok Tani Bosowa I dan Bosowa II melalui kuasa hukumnya menyampaikan tuntutan penyelesaian ganti rugi atas lahan sekitar 137,5 hektare kepada PT KPC. Mereka menyebut persoalan tersebut telah berlangsung selama bertahun-tahun.

Persoalan serupa juga pernah mendapat perhatian Komisi I DPRD Kalimantan Timur yang melakukan pertemuan dengan pihak PT KPC terkait laporan kelompok tani mengenai sengketa lahan.

Namun, setiap klaim kepemilikan maupun hak garap tetap membutuhkan pembuktian dokumen dan verifikasi terhadap status serta riwayat lahan.

Dalam konteks tuntutan terbaru ini, angka Rp151,9 miliar merupakan nilai yang diklaim pihak kelompok tani berdasarkan perhitungan dalam surat kuasa, bukan putusan pengadilan ataupun pernyataan resmi PT KPC mengenai adanya kewajiban pembayaran sebesar tersebut.

Langkah berikutnya menjadi penting: apakah persoalan ini dapat diselesaikan melalui meja musyawarah dan negosiasi, atau justru berkembang menjadi sengketa hukum apabila para pihak tidak menemukan titik temu.

Hingga berita ini ditulis, belum terdapat keterangan dari pihak PT Kaltim Prima Coal mengenai klaim Rp151,9 miliar yang tercantum dalam surat kuasa tersebut.

(Red)

Lebih baru Lebih lama
Premium By Raushan Design With Shroff Templates