Soppeng (Sulsel), Kabartujuhsatu.news,- Anggota DPRD Sulsel dari Fraksi PPP, Andi Nurhidayati Zainuddin menggelar Reses Masa Persidangan III Tahun 2020/2021 di Tempat Wisata Lejja Desa Bulue Kecamatan Marioriawa Kabupaten Soppeng, Jum'at (5/7/2021).
Dititik reses yang ketiga ini, Andi Etti sapaannya disambut ratusan masyarakat dan dihadiri Kepala Desa (Kades) Bulue, Abdul Majid dan penyuluh Dinas Kehutanan Sulsel, Andi Ahmad Afandi.
"Terimakasih atas kehadiran Ibu Andi Nurhidayati yang akrab Saya sapa Pung Etti di desa Kami. Tentu kehadiran Pung menjadi berkah tersendiri bagi kami, karena ini adalah kesempatan berharga untuk menyampaikan aspirasi," ujar Abdul Majid.
Kades yang dilantik 24 Februari oleh Bupati Soppeng, Andi Kaswadi Razak ini mengeluhkan beberapa rencana pembangunan didesanya masuk dalam kawasan hutan lindung yang membutuhkan izin dari pemerintah pusat.
"Apa yang dikeluhkan warga terkait infrastruktur jalan tani maupun jalan menjadi kewenangan desa itu benar, bahwa butuh perbaikan. Namun kendala bagi Kami Pung karena beberapa jalan tersebut masuk dalam kawasan hutan lindung dan memerlukan izin dari pemerintah pusat yang butuh proses yang tidak sebentar," ujar Majid mempertegas keluhan warganya.
Andi Nurhidayati Legislator PPP Sulsel saat merespon curhat dan keluhan warga Desa Bulue (Foto Istimewa)
Merespon keluhan warga dan Kades Bulue, Wakil Ketua Komisi B DPRD Sulsel yang bermitra dengan Dinas Kehutanan Provinsi Sulawesi Selatan berkomitmen mengawal dan memfasilitasi pemerintah dan warga desa Bulue dengan Dinas Kehutanan Sulsel.
"Ya memang persoalan kehutanan bukan lagi menjdi kewenangan kabupaten, sekarang persoalan pengelolaan dan pemanfaatan kawasan hutan menjadi kewenangan provinsi. Dan Saya sebagai wakilta di provinsi siap menjembatangi komunikasi agar bisa menghasilkan solusi terbaik di masyarakat.
Penyuluh Dinas Kehutanan Sulsel, Andi Ahmad Afandi membenarkan yang disampaikan Abdul Majid, bahwa beberapa wilayah di desa bulue masuk peta kawasan hutan konservasi yang membutuhkan rekomendasi dari pemerintah pusat.
"Kami selama ini selalu siap memfasilitasi, bahkan kalau izinnya sementara berproses bisa langsung dimanfaatkan oleh masyarakat, tidak perlu menunggu izinnya keluar, karena memang butuh waktu lama," ujar Andi Ahmad Afandi.
Selain persoalan kawasan hutan dan jalan tani, wraga Desa Bulue minta difasilitasi pelatihan pengembangan UMKM agar mampu menyiapkan ole-ole bagi tamu yang berkunjung di Lejja. Menurut warga, dengan adanya pelatihan akan meningkatkan pendapatan masyarakat di sektor pariwisata.
"Insya Allah Bu, apa yang disampaikan tadi terkait pelatihan bagi UMKM akan Kami sampaikan ke Dinas Koperasi dan UMKM untuk dibuat program yang dibutuhkan warga Bulue. Beberapa pelatihan telah Kami fasilitasi sebelumnya untuk masyarakat di Soppeng diantaranya pelatihan kemasan produk UMKM," ujar Andi Etti merespon usulan ibu-ibu yang hadir.
"Tiga hal penting menjadi keluhan warga Bulue telah Saya catat. Persolan infrastuktur jalan tani, kawasan hutan dan pelatihan UMKM akan menjadi PR (pekerjaan rumah) bagi Saya. Ketiga keluhan yang menjadi tanggung jawab dinas yang merupakan mitra kami di Komisi B, yang membidangi perekonomian. Dinas Kehutanan, Dinas Pertanian (Tanaman Pangan) dan Dinas Koperasi dan UMKM," jelasnya. (Red/Rahman).
