Sumut, Kabartujuhsatu.news, Pemerintah melalui Satuan Tugas (Satgas) Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi (PRR) terus mempercepat penanganan dampak bencana hidrometeorologi di wilayah Sumatera.
Hingga awal April, progres normalisasi sungai dan muara di tiga provinsi menunjukkan perkembangan yang cukup signifikan, meskipun masih menyisakan pekerjaan besar.
Berdasarkan data Satgas PRR per 5 April, dari total 79 sungai nasional yang terdampak di Provinsi Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat, sebanyak 38 sungai telah berhasil dinormalisasi.
Angka tersebut setara dengan 48 persen dari keseluruhan target penanganan oleh pemerintah pusat.
Sementara itu, untuk sungai yang menjadi kewenangan pemerintah daerah, progresnya masih berada di bawah capaian pusat.
Dari total 43 sungai daerah yang terdampak, baru 16 sungai atau sekitar 37 persen yang telah dinormalisasi.
Jika dilihat secara rinci, capaian normalisasi di masing-masing provinsi menunjukkan variasi yang cukup mencolok.
Di Aceh, dari 24 sungai nasional yang terdampak, sebanyak 13 sungai telah dinormalisasi. Sedangkan untuk sungai daerah, hanya dua dari tujuh sungai yang berhasil ditangani.
Berbeda dengan Aceh, Sumatera Utara mencatat progres yang relatif lebih lambat pada sungai nasional. Dari 23 sungai nasional terdampak, baru empat yang selesai dinormalisasi. Namun, untuk sungai daerah, capaian lebih baik dengan 10 dari 25 sungai telah ditangani.
Adapun Sumatera Barat menjadi wilayah dengan capaian tertinggi untuk sungai nasional. Dari 32 sungai terdampak, sebanyak 21 sungai telah berhasil dinormalisasi. Sementara itu, untuk sungai daerah, empat dari 11 sungai telah selesai ditangani.
Penanganan Muara Masih Berjalan
Selain sungai, pemerintah juga fokus pada normalisasi muara yang terdampak. Dari total 38 muara di tiga provinsi tersebut, baru 10 muara atau sekitar 26 persen yang telah dinormalisasi. Sisanya, sebanyak 28 muara, masih dalam tahap pengerjaan.
Kondisi ini menunjukkan bahwa penanganan muara masih membutuhkan waktu dan upaya lebih lanjut, mengingat perannya yang sangat penting dalam menjaga kelancaran aliran air menuju laut.
Ketua Satgas PRR, Muhammad Tito Karnavian, mengungkapkan bahwa sebagian besar sungai yang terdampak mengalami pendangkalan akibat sedimentasi. Kondisi ini menjadi salah satu tantangan utama dalam proses normalisasi.
Selain sedimentasi, kerusakan tanggul serta perubahan alur sungai juga menjadi faktor yang memperumit proses rehabilitasi. Setiap sungai memiliki tingkat kerusakan yang berbeda, sehingga membutuhkan penanganan yang tidak bisa disamaratakan.
Menurut Tito, proses normalisasi sungai bukan pekerjaan jangka pendek. Ia memperkirakan waktu yang dibutuhkan paling cepat mencapai dua hingga tiga tahun. Bahkan, jika berkaca pada pengalaman rehabilitasi pasca-tsunami Aceh yang berlangsung hingga lima tahun ditambah masa transisi, proses saat ini berpotensi memakan waktu lebih panjang.
Meski menghadapi berbagai tantangan, pemerintah tetap berkomitmen untuk mempercepat proses normalisasi. Hal ini dinilai penting untuk mencegah dampak yang lebih luas, terutama risiko banjir akibat aliran air yang terhambat.
Tito menegaskan bahwa jika sedimentasi pada sungai dan muara dibiarkan terlalu lama, maka potensi terjadinya banjir akan semakin besar. Oleh karena itu, penanganan tidak hanya difokuskan pada sungai, tetapi juga pada muara yang menjadi jalur akhir aliran air.
Ia juga mencontohkan penanganan di Aceh Tamiang yang mendapat perhatian langsung dari pemerintah pusat. Presiden Prabowo Subianto bahkan telah memberikan instruksi langsung kepada Menteri Pertahanan dan jajaran TNI untuk mempercepat proses normalisasi di wilayah tersebut.
Dengan luas area yang ditangani mencapai beberapa kilometer, pekerjaan normalisasi muara dinilai bukan pekerjaan kecil dan memerlukan koordinasi lintas sektor.
(Red)
