Wasir Muhaimin Aktivis Lingkungan dan Alim Hendra perwakilan Perusahaan PT. BTIIG (ist)
Makassar, Kabartujuhsatu.news, Polemik pelaksanaan konsultasi publik Analisis Dampak Lingkungan (AMDAL) yang melibatkan perusahaan kawasan industri kembali memanas. Kali ini, aktivis masyarakat Morowali, Wazir Muhaemin, angkat suara menanggapi rilis hak jawab dari pihak perusahaan yang menyebut proses konsultasi publik telah berjalan sesuai prosedur.
Namun, pernyataan tersebut langsung dibantah keras. Wazir menilai narasi yang disampaikan perusahaan tidak sejalan dengan fakta di lapangan. Ia bahkan menyebut informasi yang beredar justru berpotensi menyesatkan publik dan menutup ruang partisipasi masyarakat terdampak.
Menurutnya, kegiatan yang awalnya disebut hanya sebagai agenda “ramah tamah” mendadak berubah menjadi forum konsultasi publik AMDAL.
Perubahan agenda tersebut, kata dia, tidak disertai pemberitahuan yang jelas kepada masyarakat yang berada di lingkar kawasan industri.
“Ini yang menjadi persoalan utama. Bagaimana mungkin konsultasi publik dilakukan tanpa melibatkan masyarakat yang terdampak langsung? Bahkan banyak warga tidak mengetahui bahwa itu adalah forum resmi AMDAL,” ujarnya.
Wazir menegaskan, konsultasi publik seharusnya menjadi ruang terbuka bagi masyarakat untuk menyampaikan keberatan, masukan, maupun kekhawatiran terkait dampak lingkungan.
Jika sejak awal proses tidak transparan, maka hasilnya pun dinilai berpotensi tidak merepresentasikan kondisi sebenarnya.
Ia juga menyoroti pentingnya kejujuran dalam tahapan AMDAL. Menurutnya, proses tersebut bukan sekadar formalitas administrasi, melainkan bagian krusial untuk menjamin perlindungan lingkungan dan kepentingan masyarakat.
“Kalau dari awal saja sudah tidak jujur, bagaimana masyarakat bisa percaya pada hasilnya? AMDAL bukan dokumen biasa. Ini menyangkut masa depan lingkungan dan kehidupan warga,” tegasnya.
Tak hanya itu, Aliansi Masyarakat Lingkar Kawasan Industri menyatakan sikap tegas. Mereka menolak hasil konsultasi publik yang dilaksanakan di Makassar dan mendesak adanya evaluasi terhadap seluruh pihak yang terlibat dalam proses tersebut.
Aliansi juga menuntut agar ke depan, setiap tahapan AMDAL benar-benar melibatkan masyarakat terdampak secara langsung, bukan hanya perwakilan tertentu.
Mereka menganggap keterlibatan penuh masyarakat menjadi syarat mutlak agar proses berjalan adil dan transparan.
Situasi pun semakin memanas setelah muncul rencana aksi lanjutan. Wazir menyebut saat ini pihaknya tengah melakukan konsolidasi untuk menggelar aksi unjuk rasa dalam waktu dekat.
Agenda tersebut direncanakan akan melibatkan masyarakat lingkar kawasan industri yang merasa tidak dilibatkan dalam proses konsultasi.
“Kami sedang konsolidasi. Rencana aksi unjuk rasa sedang disiapkan. Ini bentuk sikap masyarakat yang merasa haknya diabaikan,” ungkapnya. Jumat (24/4/2026).
Rencana aksi tersebut disebut-sebut akan digelar pada Selasa, 28 April 2026. Jika benar terlaksana, aksi ini diperkirakan akan menjadi sorotan karena menyangkut proyek industri besar dan isu transparansi AMDAL.
Di sisi lain, masyarakat berharap polemik ini bisa menjadi momentum untuk memperbaiki mekanisme konsultasi publik ke depan. Mereka menegaskan bahwa industri boleh berjalan, namun keterbukaan informasi dan keadilan bagi warga tetap harus diutamakan.
Ketegangan pun masih berlanjut. Publik kini menunggu apakah akan ada klarifikasi lanjutan dari pihak perusahaan, atau justru aksi besar benar-benar terjadi dalam beberapa hari ke depan.
(Umar)
