Makassar, Kabartujuhsatu.news,– Pemerintah pusat bersama Pemerintah Kota Makassar mulai memetakan langkah penataan kawasan permukiman padat di Kota Makassar. Salah satunya melalui kunjungan lapangan yang dilakukan Wakil Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) RI Fahri Hamzah bersama Wali Kota Makassar Munafri Arifuddin di kawasan permukiman padat Kelurahan Pannampu, Kecamatan Tallo, Jumat (6/3/2026).
Kunjungan tersebut menjadi bagian dari agenda pemantauan langsung kondisi kawasan yang masuk kategori permukiman kumuh di sekitar Pelabuhan Baru Makassar dan area Pasar Tradisional Pannampu.
Dalam kunjungan itu, Munafri Arifuddin yang akrab disapa Appi bersama Fahri Hamzah menyusuri lorong-lorong sempit yang menjadi akses utama permukiman warga.
Mereka melihat secara langsung kondisi rumah warga yang berdempetan dengan jarak yang sangat dekat, serta lingkungan permukiman yang dihuni masyarakat dengan tingkat kepadatan tinggi.
Beberapa bangunan terlihat berdiri saling berhimpitan tanpa ruang terbuka yang memadai. Kondisi tersebut memperlihatkan tantangan besar dalam penataan kawasan, terutama terkait persoalan sanitasi, sistem drainase, hingga kualitas hunian yang layak bagi masyarakat.
Selain meninjau kondisi fisik kawasan, rombongan juga menyempatkan berdialog dengan warga setempat untuk mendengar langsung kondisi kehidupan masyarakat yang tinggal di kawasan tersebut.
Kepala Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman (Disperkim) Kota Makassar, Mahyuddin, mengatakan kunjungan Wamen PKP dilakukan untuk melihat secara langsung kondisi kawasan permukiman padat yang menjadi salah satu fokus penanganan pemerintah.
Menurutnya, Pemerintah Kota Makassar telah mengusulkan program penataan kawasan melalui pembangunan hunian vertikal yang diharapkan mendapat dukungan dari pemerintah pusat.
"Hari ini Pak Wamen PKP mengunjungi salah satu kawasan kumuh di Kecamatan Tallo untuk melihat langsung kondisi di lapangan. Kita juga mengusulkan pembangunan hunian vertikal di kawasan sekitar pasar tersebut dengan dukungan dari pemerintah pusat," ujar Mahyuddin.
Ia menjelaskan bahwa pembangunan hunian vertikal dinilai menjadi salah satu solusi yang paling memungkinkan untuk menata kawasan permukiman padat di wilayah tersebut. Selain mengoptimalkan keterbatasan lahan, konsep hunian vertikal juga diharapkan mampu meningkatkan kualitas tempat tinggal masyarakat.
Dengan konsep tersebut, kawasan yang sebelumnya padat dan tidak tertata diharapkan dapat berubah menjadi lingkungan permukiman yang lebih rapi, sehat, dan layak huni bagi masyarakat.
Pemerintah Kota Makassar juga berharap adanya sinergi yang lebih kuat dengan Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman guna mempercepat program penataan kawasan kumuh di kota tersebut.
"Kunjungan lapangan ini diharapkan menjadi langkah awal untuk memperkuat sinergi antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah dalam mempercepat penanganan kawasan kumuh di Kota Makassar," tambahnya.
Berdasarkan data yang dihimpun pemerintah, jumlah penduduk di Kelurahan Pannampu tercatat mencapai 16.697 jiwa yang tersebar dalam 3.655 kepala keluarga (KK). Tingginya jumlah penduduk tersebut turut memengaruhi kondisi permukiman yang semakin padat, khususnya di kawasan sekitar Pelabuhan Baru dan Pasar Pannampu.
Dari hasil pendataan Pemerintah Kota Makassar, masih terdapat 117 unit rumah yang masuk kategori rumah tidak layak huni (RTLH) di wilayah tersebut.
Sementara itu, jumlah kepala keluarga yang menempati rumah tidak layak huni mencapai 154 KK, dengan total penghuni sekitar 575 jiwa yang tinggal dalam kondisi hunian yang belum memenuhi standar kelayakan.
Kondisi ini menjadi salah satu fokus perhatian pemerintah dalam upaya meningkatkan kualitas hunian masyarakat, terutama bagi warga yang tinggal di kawasan padat di sekitar Pelabuhan Baru Pannampu.
Sebagai bagian dari upaya penanganan, pemerintah melalui program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) telah menyalurkan bantuan perbaikan rumah tidak layak huni pada tahun 2025 sebanyak 20 unit rumah dengan total anggaran sebesar Rp400 juta.
Pada tahun 2026, pemerintah juga kembali merencanakan program serupa dengan target penanganan 10 unit rumah tidak layak huni yang saat ini masih dalam tahap proses verifikasi.
Selain penanganan rumah tidak layak huni, pemerintah juga berencana meningkatkan kualitas infrastruktur dasar di kawasan tersebut. Program tersebut mencakup pembangunan dan perbaikan jalan lingkungan serta peningkatan sistem drainase yang akan dibiayai melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).
Langkah tersebut diharapkan mampu meningkatkan kualitas lingkungan permukiman warga, mengurangi potensi genangan air, serta menciptakan kawasan hunian yang lebih tertata, sehat, dan layak bagi masyarakat yang tinggal di wilayah tersebut.
Ke depan, pemerintah berharap program penataan kawasan permukiman di Pannampu dapat berjalan secara bertahap dengan dukungan berbagai pihak, sehingga kawasan padat penduduk tersebut dapat berubah menjadi lingkungan hunian yang lebih baik bagi masyarakat.
(Red)
