Makassar, Kabartujuhsatu.news, Wali Kota Makassar, Munafri Arifuddin, kembali menegaskan pentingnya kolaborasi yang kuat antara Pemerintah Kota Makassar dan lembaga penegak hukum, khususnya jajaran kejaksaan, dalam mengawal berbagai program pembangunan agar berjalan sesuai koridor hukum yang berlaku.
Penegasan tersebut disampaikan Munafri saat menghadiri kegiatan buka puasa bersama dalam rangka kunjungan kerja Kepala Kejaksaan Tinggi Sulawesi Selatan, yang digelar oleh Kejaksaan Negeri Makassar di Kantor Kejari Makassar, Jalan Amanagappa, Selasa (10/3/2026).
Dalam sambutannya, Munafri yang akrab disapa Appi menyampaikan bahwa kehadirannya di Kejaksaan Negeri Makassar menjadi momentum penting untuk semakin memperkuat sinergi antara pemerintah daerah dan aparat penegak hukum.
Menurutnya, kolaborasi tersebut memiliki peran strategis dalam memastikan setiap kebijakan dan program pembangunan yang dijalankan pemerintah daerah dapat berjalan secara optimal, transparan, dan tetap berada dalam koridor hukum.
“Baik antara Pemerintah Kota Makassar dan jajaran kejaksaan, khususnya dalam mengawal berbagai program pembangunan yang dijalankan pemerintah daerah,” ujar Munafri saat mengawali sambutannya.
Ia menilai, hubungan kerja sama antara pemerintah daerah dan kejaksaan selama ini telah berjalan dengan baik. Namun demikian, sinergi tersebut masih perlu terus ditingkatkan agar berbagai program strategis yang dijalankan dapat memberikan manfaat yang lebih besar bagi masyarakat.
“Sehingga saya hadir di Kejaksaan Negeri Makassar tentu merupakan kesempatan yang sangat baik untuk bagaimana kita terus meningkatkan sinergi antara Pemerintah Kota Makassar dengan kejaksaan,” jelasnya.
Munafri juga menegaskan bahwa dalam proses menjalankan berbagai program pembangunan serta menyelesaikan sejumlah persoalan di daerah, Pemerintah Kota Makassar membutuhkan dukungan dan pendampingan dari Kejaksaan Tinggi Sulawesi Selatan.
Menurutnya, peran pendampingan dari aparat penegak hukum sangat penting untuk memastikan setiap kebijakan yang diambil pemerintah daerah tetap sesuai dengan regulasi dan tidak menimbulkan permasalahan hukum di kemudian hari.
“Banyak sekali persoalan-persoalan yang kami rencanakan dan akan selesaikan, di samping beberapa persoalan yang sudah selesai, kami butuh pendampingan,” ungkapnya.
Dengan adanya pendampingan tersebut, kata dia, pemerintah daerah dapat lebih percaya diri dalam menjalankan berbagai program pembangunan yang bertujuan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
Selain menyoroti pentingnya sinergi dengan lembaga hukum, Munafri juga menekankan komitmen Pemerintah Kota Makassar untuk terus memaksimalkan potensi Pendapatan Asli Daerah (PAD).
Ia mengungkapkan bahwa saat ini Pemkot Makassar tengah melakukan berbagai langkah evaluasi dan pembenahan sistem guna memastikan potensi penerimaan daerah dapat digali secara maksimal.
Upaya tersebut juga sejalan dengan arahan Kepala Kejaksaan Tinggi Sulawesi Selatan yang mendorong optimalisasi pengelolaan potensi pendapatan daerah melalui sistem yang lebih baik serta pengawasan yang lebih kuat.
“Seperti yang disampaikan Pak Kajati tadi, dalam proses memaksimalkan PAD Kota Makassar, kami melihat memang ada beberapa potensi yang harus dimaksimalkan lebih detail,” kata Munafri.
Menurutnya, peningkatan PAD menjadi salah satu kunci penting dalam memperkuat kemampuan fiskal pemerintah daerah untuk menjalankan berbagai program pembangunan.
Munafri juga menegaskan bahwa optimalisasi pendapatan daerah tidak hanya dilakukan melalui perbaikan sistem pengelolaan pajak, tetapi juga melalui peningkatan kesadaran dan keterbukaan para pelaku usaha.
Pemerintah Kota Makassar, kata dia, akan terus mendorong para pelaku usaha untuk lebih jujur dan transparan dalam melaporkan penghasilan mereka sehingga kewajiban pajak daerah dapat dipenuhi secara optimal.
“Selain memperbaiki sistem yang ada di Kota Makassar, kita juga memberikan penekanan kepada para pelaku usaha untuk bisa lebih terbuka dan jujur dalam proses pelaporan penghasilan mereka,” tuturnya.
Dengan pengelolaan pajak yang lebih transparan dan sistem yang semakin baik, diharapkan potensi penerimaan daerah dapat meningkat secara signifikan.
Lebih lanjut, Munafri menegaskan bahwa optimalisasi pajak daerah merupakan salah satu strategi penting dalam memperkuat ruang fiskal Pemerintah Kota Makassar.
Dengan ruang fiskal yang lebih kuat, pemerintah daerah akan memiliki kapasitas yang lebih besar untuk menjalankan berbagai program pembangunan yang berdampak langsung pada masyarakat.
“Karena intinya adalah bagaimana kita bisa memaksimalkan ruang fiskal yang dimiliki oleh Pemerintah Kota Makassar untuk bersama-sama membangun kota ini menjadi lebih baik ke depan,” jelasnya.
Ia berharap upaya peningkatan PAD yang saat ini dilakukan dapat menjadi fondasi penting bagi pembangunan Kota Makassar di masa mendatang.
Pada kesempatan tersebut, Munafri juga menyampaikan apresiasi kepada Kejaksaan Tinggi Sulawesi Selatan dan Kejaksaan Negeri Makassar atas dukungan serta kerja sama yang selama ini telah terjalin dengan baik bersama Pemerintah Kota Makassar.
Ia berharap kolaborasi yang telah berjalan dapat terus diperkuat sehingga tercipta pola kerja sama yang semakin solid dalam mendukung pembangunan daerah.
“Atas segala kontribusi dan kolaborasi, kami mengucapkan terima kasih atas kerja sama yang sudah terjalin dengan sangat baik. Insyaallah ke depan ini akan kita tingkatkan untuk memberikan pola kebersamaan yang lebih baik lagi,” tutupnya.
Kegiatan buka puasa bersama tersebut turut dihadiri oleh Kepala Kejaksaan Tinggi Sulawesi Selatan beserta jajaran, Kepala Kejaksaan Negeri Makassar, serta unsur Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) Kota Makassar.
Sejumlah pejabat yang hadir di antaranya perwakilan Kodim 1408/Makassar, Ketua DPRD Makassar, serta jajaran Polrestabes Makassar yang ikut memperkuat momentum kebersamaan dan sinergi lintas lembaga dalam mendukung pembangunan Kota Makassar.
(Red)
