Soppeng, Kabartujuhsatu.news, Penerapan aplikasi absensi Setara di lingkungan Pemerintah Kabupaten Soppeng kembali menjadi sorotan. Sejumlah kalangan menilai sistem absensi berbasis lokasi yang mengharuskan ASN, termasuk guru, melakukan absensi hingga empat kali sehari perlu dievaluasi.
Sorotan muncul karena sebagian pegawai dan guru harus bertugas jauh dari tempat tinggalnya, bahkan kerap menghadiri rapat atau kegiatan dinas di luar lokasi kerja. Dalam kondisi tersebut, mereka tetap diwajibkan melakukan absensi di titik lokasi yang telah ditentukan aplikasi.
Pemerhati pendidikan berinisial ST menilai kebijakan tersebut berpotensi menyulitkan pegawai yang sedang menjalankan tugas kedinasan.
"Yang dibutuhkan pemerintah bukan hanya memastikan kehadiran, tetapi juga mengukur kinerja pegawai," ujarnya. Sabtu (1/8/2026).
Menurutnya, sistem tersebut juga menjadi tantangan bagi guru maupun pegawai yang bertugas di wilayah yang cukup jauh dari tempat tinggal. Tidak sedikit di antaranya harus berangkat lebih awal, menggunakan ojek, atau bergantung pada anggota keluarga untuk mengantar dan menjemput.
ST juga mempertanyakan dasar pemberian sanksi bagi pegawai yang tidak melakukan absensi melalui aplikasi. Menurutnya, perlu ada kejelasan mengenai regulasi yang mengatur mekanisme tersebut, termasuk apakah telah diatur melalui Peraturan Bupati atau ketentuan lainnya.
Sementara itu, Ketua LSM Sidik, Mahmud, turut menyoroti pengelolaan aplikasi tersebut. Ia menyebut aplikasi pada dasarnya dapat dipublikasikan melalui Play Store dan berharap seluruh proses pengadaan maupun pengelolaannya dilakukan secara transparan ataupun dilakukan sosialisasi sebelumnya.
Berdasarkan informasi yang beredar, nilai pengadaan aplikasi Setara yang tercantum dalam e-katalog mencapai sekitar Rp200 juta. Sebagian pihak menilai nilai tersebut masih wajar apabila digunakan untuk melayani ribuan ASN di Kabupaten Soppeng. Namun, ada pula yang meminta adanya evaluasi terhadap efektivitas penerapan sistem tersebut.
Hingga berita ini diterbitkan, belum ada tanggapan resmi dari Pemerintah Kabupaten Soppeng maupun pengelola aplikasi Setara terkait berbagai masukan dan kritik yang disampaikan.
Media ini masih berupaya memperoleh konfirmasi dari pihak terkait guna memenuhi prinsip keberimbangan dalam pemberitaan.
(Red)
