Aceh, Kabartujuhsatu.news, Gelombang solidaritas antardaerah kembali menjadi sorotan nasional. Di tengah upaya percepatan pemulihan pascabencana hidrometeorologi, dukungan besar mengalir ke Aceh dari dua provinsi tetangga. Nilainya tidak main-main—mencapai ratusan miliar rupiah dan langsung disalurkan untuk membantu wilayah yang masih terdampak berat. Rabu (29/4/2026).
Satuan Tugas Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi (PRR) Pascabencana Sumatera mencatat, pemerintah daerah di Sumatera Utara dan Sumatera Barat kompak memberikan hibah antar daerah. Skema ini memanfaatkan pengembalian Transfer ke Daerah (TKD) sehingga daerah yang terdampak lebih ringan bisa membantu wilayah dengan kondisi pemulihan lebih berat.
Yang mengejutkan, dari Sumatera Barat saja, sebanyak 12 pemerintah daerah ikut ambil bagian. Total dana yang terkumpul mencapai Rp27 miliar. Beberapa daerah memberikan kontribusi besar, seperti Kota Padang dengan Rp5 miliar, disusul Kota Payakumbuh dan Kota Padang Panjang masing-masing Rp3 miliar. Sementara daerah lainnya turut menyumbang antara Rp1 miliar hingga Rp2 miliar.
Sebelumnya, dukungan lebih dulu datang dari Sumatera Utara. Delapan pemerintah daerah di provinsi tersebut telah menyalurkan hibah antar daerah dengan total mencapai Rp260 miliar. Nilai yang jauh lebih besar ini menjadi tulang punggung percepatan pemulihan wilayah terdampak di Aceh.
Jika digabungkan, total bantuan dari kedua provinsi tersebut mencapai Rp287 miliar. Dana tersebut akan disalurkan langsung kepada daerah-daerah di Aceh yang masih mengalami dampak berat akibat bencana hidrometeorologi.
Ketua Satgas PRR Pascabencana Sumatera menegaskan, mekanisme hibah antar daerah ini merupakan bentuk nyata gotong royong nasional. Menurutnya, Satgas hanya berperan sebagai penghubung agar bantuan bisa langsung dirasakan oleh daerah yang membutuhkan.
Skema penyaluran juga dibuat sederhana namun tetap akuntabel. Bantuan disalurkan langsung dari rekening pemerintah daerah pemberi ke rekening pemerintah daerah penerima. Langkah ini dilakukan untuk memastikan proses lebih cepat dan tepat sasaran.
Di sisi lain, pemerintah pusat sebelumnya telah mengalokasikan dan mengembalikan Transfer ke Daerah dengan nilai mencapai Rp10,6 triliun untuk mendukung pemulihan di tiga provinsi terdampak. Kebijakan ini memberikan ruang fiskal bagi daerah yang tidak terlalu terdampak untuk membantu daerah lain yang membutuhkan dukungan lebih besar.
Sejumlah wilayah di Aceh sendiri masih menghadapi tantangan serius. Selain kerusakan infrastruktur, risiko bencana susulan seperti banjir dan longsor masih membayangi. Karena itu, percepatan intervensi melalui kolaborasi lintas daerah dinilai menjadi langkah strategis agar pemulihan berjalan merata.
Satgas PRR memastikan seluruh proses penyaluran hibah akan terus dikawal secara ketat. Mulai dari administrasi hingga implementasi di lapangan akan diawasi untuk menjamin transparansi dan efektivitas penggunaan anggaran.
Kolaborasi ini pun menjadi contoh nyata solidaritas antardaerah dalam menghadapi bencana. Bantuan ratusan miliar rupiah tersebut diharapkan mampu mempercepat pemulihan Aceh sekaligus memperkuat ketahanan daerah dalam menghadapi potensi bencana di masa mendatang.
Publik kini menyoroti model gotong royong lintas provinsi ini sebagai langkah yang bisa ditiru daerah lain. Ketika satu wilayah terdampak, daerah lain bisa langsung bergerak membantu—tanpa menunggu proses panjang dari pusat.
Dengan dana yang terus mengalir dan koordinasi yang diperkuat, optimisme pun muncul. Pemulihan Aceh diharapkan tidak hanya lebih cepat, tetapi juga lebih kuat dan berkelanjutan.
(Red)
