Medan, Kabartujuhsatu.news, Dugaan tindak pidana penyanderaan, penganiayaan, dan kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) yang menyeret nama Dhayalen alias Roberto kini menjadi sorotan publik. Sabtu (28/3/2026).
Kasus yang telah resmi dilaporkan ke Polrestabes Medan itu memunculkan pertanyaan serius mengenai perlindungan terhadap korban kekerasan dan komitmen aparat dalam menegakkan hukum secara tegas.
Laporan tersebut tercatat dalam LP/B/1117/III/2026/SPKT/POLRESTABES MEDAN/POLDA SUMATERA UTARA tertanggal 18 Maret 2026, diajukan oleh Samla Dewi, ibu dari korban, Putri Saras Wati Dewi.
Kasus ini bukan sekadar laporan penganiayaan biasa. Dari kronologi, bukti fisik, serta keterangan para saksi, perkara ini diduga mengandung unsur pidana berlapis yang sangat serius.
Peristiwa bermula ketika korban memutuskan meninggalkan rumah terlapor setelah mengaku tidak lagi sanggup bertahan karena sering mengalami kekerasan fisik.
Namun, upaya korban untuk mengambil barang-barang pribadinya pada 15 Maret 2026 di Café Roberto, Jalan Teuku Umar, justru berubah menjadi mimpi buruk.
Menurut laporan, korban diduga tidak diizinkan keluar dari lokasi oleh terlapor. Situasi ini diperkuat oleh keterangan saksi yang menyebut korban sempat ditahan di dalam area usaha tersebut.
Jika dugaan ini terbukti, tindakan tersebut berpotensi memenuhi unsur penyanderaan atau perampasan kemerdekaan seseorang, sebuah tindak pidana berat dengan ancaman hukuman yang tidak ringan.
Yang menjadi perhatian, dugaan penyekapan ini disebut terjadi saat korban dalam kondisi tertekan dan terluka.
Hal ini memunculkan pertanyaan besar,
mengapa korban yang diduga membutuhkan pertolongan justru tidak segera mendapatkan akses keluar dan perawatan medis?
Kasus ini semakin menguat setelah korban ditemukan dengan sejumlah luka yang cukup serius.
Dari hasil visum dan dokumentasi foto, korban mengalami memar pada kedua mata, luka di bagian tangan,
bekas kekerasan pada dada dan leher, dugaan tindakan pencekikan.
Tidak hanya itu, korban juga disebut memiliki bekas ikatan kabel tie di bagian tangan, yang menurut pengakuannya dipasang oleh terlapor.
Temuan ini menjadi salah satu bagian paling mengkhawatirkan dalam kasus tersebut.
Jika benar korban sempat diikat, maka unsur kekerasan yang terjadi tidak lagi bisa dianggap sebagai konflik rumah tangga biasa, melainkan telah mengarah pada kekerasan fisik sistematis dan pembatasan kebebasan korban.
Lebih jauh, keberadaan rekaman pesan WhatsApp yang berisi permintaan tolong dari korban menjadi bukti digital yang sangat penting.
Pesan seperti ini sering kali menjadi alarm awal dalam kasus kekerasan domestik, karena menunjukkan adanya rasa takut, ancaman, dan posisi korban yang tidak berdaya.
Salah satu aspek yang membuat kasus ini menarik perhatian publik adalah banyaknya pihak yang disebut mengetahui kejadian tersebut.
Sedikitnya 13 orang saksi telah memberikan keterangan terkait peristiwa di lokasi.
Selain itu, terdapat pula video yang memperlihatkan korban dibawa keluar dari sebuah kamar bersama terlapor dan anak mereka.
Dalam konteks pembuktian hukum, kombinasi antara kesaksian langsung, visum medis, bukti foto, rekaman video dan jejak komunikasi digital merupakan rangkaian alat bukti yang cukup kuat untuk mendalami unsur pidana.
Karena itu, publik kini menanti sejauh mana penyidik akan bergerak cepat untuk menindaklanjuti seluruh bukti tersebut.
Yang juga menjadi perhatian adalah adanya keterangan sejumlah pihak yang menyatakan bahwa korban dan terlapor memiliki hubungan sebagai pasangan suami istri yang sah secara agama.
Keterangan ini diperkuat oleh pendeta, ketua vihara, serta kepala lingkungan setempat.
Jika hubungan rumah tangga tersebut terbukti sah, maka dugaan kekerasan yang terjadi masuk dalam ruang lingkup UU No. 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga.
Selama ini, banyak kasus KDRT berakhir tanpa proses hukum yang jelas karena tekanan keluarga, stigma sosial, atau anggapan bahwa persoalan rumah tangga adalah urusan privat.
Padahal, kekerasan fisik dalam rumah tangga adalah tindak pidana, bukan persoalan domestik yang bisa ditutup-tutupi.
Kasus ini menjadi ujian nyata bagi aparat penegak hukum untuk menunjukkan bahwa perlindungan terhadap korban tidak berhenti pada penerimaan laporan semata.
Perhatian publik terhadap kasus ini semakin besar setelah sejumlah tokoh sosial turut bersuara.
Ketua Limpol menegaskan bahwa siapa pun yang bersalah harus diproses sesuai hukum yang berlaku.
Pernyataan ini mencerminkan keresahan masyarakat terhadap banyak kasus kekerasan yang kerap mandek di tengah jalan.
Masyarakat kini berharap Polrestabes Medan tidak hanya berhenti pada tahap pemeriksaan awal, tetapi segera melakukan langkah hukum yang terukur, profesional, dan transparan.
Pernyataan dari Kasi Humas Polrestabes Medan yang menegaskan komitmen objektivitas menjadi janji yang kini sedang diawasi publik.
Sebab dalam kasus seperti ini, kecepatan dan keberanian penegakan hukum sangat menentukan rasa keadilan korban.
Kasus ini menyisakan pertanyaan yang lebih besar tentang bagaimana korban kekerasan domestik sering kali terjebak dalam situasi berbahaya tanpa akses pertolongan cepat.
Jika seluruh dugaan yang disampaikan terbukti benar, maka kasus ini bukan hanya soal pelanggaran hukum, tetapi juga soal kegagalan lingkungan sekitar untuk mencegah kekerasan berulang.
Penegakan hukum harus berjalan tanpa pandang bulu, sebab ketika dugaan penyanderaan, penganiayaan, dan KDRT terjadi dalam satu rangkaian peristiwa, negara wajib hadir untuk memastikan korban mendapatkan keadilan.
Kasus ini, kini memasuki tahap penanganan lebih lanjut di Polrestabes Medan.
Publik menunggu, apakah hukum akan benar-benar berbicara dengan tegas.
(Tim/RZ)
