Soppeng, Kabartujuhsatu.news, Kondisi sejumlah ruas jalan provinsi di wilayah Kabupaten Soppeng yang mengalami kerusakan parah kembali menjadi sorotan publik. Pegiat Anti Korupsi, Djusman AR, menyampaikan kritik tajam terhadap lambannya respons berbagai pihak, khususnya anggota DPRD Provinsi Sulawesi Selatan, dalam memperjuangkan aspirasi masyarakat terkait infrastruktur jalan yang menjadi kebutuhan utama warga.
Menurut Djusman, kerusakan jalan di sejumlah titik telah lama dikeluhkan masyarakat karena berdampak langsung terhadap aktivitas ekonomi, transportasi, hingga keselamatan pengguna jalan.
Ia menilai wakil rakyat di tingkat provinsi harus lebih aktif mengawal aspirasi masyarakat, terutama terhadap ruas jalan yang merupakan kewenangan Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan.
“Kerusakan sejumlah ruas jalan provinsi di Kabupaten Soppeng sudah cukup lama menjadi keluhan masyarakat. Seharusnya ada langkah nyata dan percepatan dalam memperjuangkan kebutuhan tersebut,” ujarnya.
Tidak hanya DPRD provinsi, pemerintah daerah juga ikut menjadi sorotan terkait fungsi koordinasi dengan Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan.
Menurut Djusman, pemerintah kabupaten harus terus mendorong komunikasi yang intensif agar program pembangunan infrastruktur jalan dapat segera direalisasikan.
Menanggapi hal tersebut, Bupati Soppeng H. Suwardi Haseng menjelaskan bahwa pihaknya telah melakukan koordinasi langsung dengan Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan, termasuk dengan Gubernur Sulsel, Andi Sudirman Sulaiman, terkait alokasi anggaran untuk ruas jalan yang menjadi kewenangan provinsi.
Bupati Suwardi Haseng mengungkapkan bahwa pemerintah daerah telah diperlihatkan draf anggaran multiyears untuk Kabupaten Soppeng dengan nilai sekira Rp300 miliar.
Anggaran tersebut direncanakan untuk pembenahan sejumlah ruas jalan strategis di wilayah Soppeng.
Beberapa ruas jalan yang masuk dalam rencana anggaran tersebut yang akan mulai dikerjakan tahun 2026 hingga 2027 antara lain:
Poros Lapri – Lamuru – Takalala – Soppeng
Buludua – Takalala
Salonro – Wajo
Salonro – Pompanua
Takkalasi Barru – Lawo SoppengS
Soppeng- Sidrap
Selain anggaran multiyears, Bupati juga menjelaskan adanya alokasi Dana Inpres Jalan Daerah sekitar Rp51 miliar, yang mencakup pembangunan dan perbaikan ruas jalan diantarnya ruas jalan Lajoa-Labae dan Warue Soppeng kota.
Sementara itu, dari sisi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), Pemerintah Kabupaten Soppeng juga telah menyiapkan dana sekitar Rp30 miliar untuk mendukung pembangunan infrastruktur jalan di daerah tersebut.
Menurut Suwardi Haseng, Kabupaten Soppeng menjadi salah satu daerah yang memperoleh alokasi anggaran terbesar setelah Kabupaten Bone.
Ia menyebut nilai dana multiyears yang diterima Soppeng mencapai sekitar Rp301 miliar, dari total anggaran provinsi yang disebut mencapai sekira Rp3,7 triliun.
“Alhamdulillah, Kabupaten Soppeng mendapatkan porsi anggaran yang cukup besar setelah Bone. Ini merupakan hasil koordinasi dan komunikasi yang terus kami lakukan dengan pemerintah provinsi,” kata Suwardi. Sabtu (28/3/2026).
Di tengah sorotan terhadap kondisi jalan, sejumlah pihak juga memberikan apresiasi kepada mantan anggota DPRD Provinsi Sulawesi Selatan, Andi Ansari Mangkona (PDIP) dan H. Suwardi Haseng (Golkar), yang dinilai telah berperan dalam memperjuangkan sejumlah program pembangunan ruas jalan provinsi di wilayah Soppeng saat masih menjadi wakil rakyat di tingkat provinsi.
Salah satu proyek yang disebut sebagai hasil perjuangan tersebut adalah ruas jalan Poros Cabenge – Mallanroe, Soppeng, yang dinilai sangat penting dalam mendukung konektivitas antar wilayah.
Masyarakat berharap seluruh rencana anggaran yang telah disusun dapat segera direalisasikan, mengingat kondisi jalan yang rusak parah sangat memengaruhi mobilitas warga, distribusi hasil pertanian, serta pertumbuhan ekonomi daerah.
Dengan adanya dukungan anggaran dari pemerintah provinsi, dana Inpres, serta APBD daerah, warga Soppeng kini menaruh harapan besar agar perbaikan infrastruktur jalan segera diwujudkan dalam waktu dekat.
(Red)
