Makassar, Kabartujuhsatu.news, Pemerintah Kota Makassar terus mematangkan arah pembangunan tahun 2026 melalui Forum Lintas Perangkat Daerah yang digelar Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah (Bappeda) di Hotel Four Points by Sheraton, Kamis (12/2/2026).
Forum strategis tersebut menjadi momentum penting dalam menyelaraskan ribuan usulan masyarakat hasil Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) agar tepat sasaran dan berdampak nyata.
Tercatat sebanyak 2.181 usulan masuk dalam sistem perencanaan pembangunan. Rinciannya terdiri atas 1.194 usulan Daftar Kegiatan Lingkungan (Dakel) dan 987 usulan sektoral. Selain itu, terdapat 795 usulan hasil integrasi Dakel dan sektoral yang saat ini dalam tahap sinkronisasi dan penajaman prioritas.
Wali Kota Makassar, Munafri Arifuddin, yang hadir langsung dalam forum tersebut, menegaskan bahwa angka usulan yang besar harus diimbangi dengan kualitas perencanaan dan soliditas birokrasi.
Menurutnya, keberhasilan pembangunan tidak hanya ditentukan oleh banyaknya program, tetapi oleh kekompakan dan integritas seluruh perangkat daerah.
“Bagaimana mau lintas kerja kalau secara internal masih banyak hal yang belum bisa dibenahi dengan baik,” tegas Munafri.
Dalam arahannya, Munafri kembali menyinggung istilah deep state dan state capture dalam konteks birokrasi daerah. Ia menilai fenomena tersebut bukan hanya isu nasional, tetapi bisa terjadi dalam pemerintahan kota.
Menurutnya, deep state dalam lingkup daerah terjadi ketika sistem internal justru mampu memengaruhi bahkan mengubah arah kebijakan melalui kelompok-kelompok tertentu yang tidak sejalan dengan visi pimpinan.
Selama hampir satu tahun melakukan pengamatan, Munafri mengaku menemukan indikasi praktik transaksional dalam proses pengadaan barang dan jasa. Selain itu, ia juga menyoroti kuatnya ego sektoral yang menghambat percepatan program prioritas.
“Leadership kita diuji. Kita harus memastikan laporan yang masuk tidak semuanya manis,” ujarnya.
Ia menegaskan akan melakukan pengawasan langsung serta melibatkan unsur non-pemerintahan dalam proses pengecekan pelaksanaan program.
Munafri juga menekankan pentingnya digitalisasi sistem pemerintahan untuk memperkuat transparansi dan akuntabilitas. Namun, ia mengakui belum semua perangkat daerah terbuka terhadap transformasi digital.
Selain itu, ia mengingatkan agar tidak terjadi double budgeting serta penyusunan target pendapatan yang terlalu rendah demi memudahkan pencapaian insentif.
“Jangan membangun kerajaan-kerajaan sendiri. Pastikan program tepat sasaran, tepat waktu, dan efisien,” tegasnya.
Isu kebersihan kota juga menjadi perhatian serius. Program Jumat Bersih ditegaskan sebagai kegiatan wajib hingga tingkat RT. Penataan taman kota, penertiban baliho dan spanduk semrawut, serta larangan iklan rokok di kawasan jantung kota turut menjadi agenda pembenahan.
Wakil Wali Kota Makassar, Aliyah Mustika Ilham, menekankan pentingnya penyelarasan program perangkat daerah dengan visi dan misi pembangunan kota.
“Semua harus bergerak dalam satu irama. Sinkronisasi program adalah kunci agar tujuan besar kita tercapai secara optimal,” ujarnya singkat.
Di kesempatan itu, Kepala Bappeda Makassar, Dahyal, memaparkan sejumlah rancangan program strategis hasil rekomendasi SKPD teknis yang akan menjadi arah pembangunan beberapa tahun ke depan.
Bidang Pendidikan
Rehabilitasi ruang kelas SD Inpres Bertingkat Bara-Baraya
Penataan halaman dan pemenuhan mobiler SDN KIP Maccini
Pengaktifan Unit Layanan Disabilitas (ULD) Pendidikan
Penyediaan data Anak Tidak Sekolah (ATS) by name by address
Program pembagian baju sekolah gratis.
Bidang Kesehatan
Peningkatan layanan kesehatan di Kepulauan Sangkarrang
Pelatihan bahasa isyarat bagi tenaga kesehatan
SOP pelayanan ramah disabilitas di seluruh puskesmas
Klaim pembayaran layanan ODGJ terlantar dan tidak mampu
Penguatan data posyandu untuk persiapan Penilaian Kota Sehat 2027.
Bidang Sosial
Penambahan tenaga pekerja sosial
Penguatan Rumah Perlindungan dan Trauma Center (RPTC)
Pendataan disabilitas di wilayah rawan bencana
Penganggaran penerjemah bahasa isyarat.
Infrastruktur dan Lingkungan
Akses air bersih dan sanitasi aman di wilayah pesisir
Peningkatan jalan, jembatan, dan drainase
Pengendalian banjir
Optimalisasi pengelolaan sampah berbasis masyarakat
Pengembangan bank sampah, komposter, dan TPS3R.
Perikanan, Pertanian, dan Urban Farming
Pemanfaatan lorong dan pekarangan untuk tanaman ekonomis
Penguatan sarana kelompok nelayan dan petani
Peningkatan kapasitas pelaku perikanan tangkap dan budidaya
Pariwisata dan Ekonomi Kreatif
Penguatan infrastruktur destinasi wisata
Peningkatan konektivitas udara
Pengembangan destinasi baru
Pendaftaran HAKI dan sertifikasi SDM pariwisata.
Koperasi dan UMKM
Pendampingan usaha dan kolaborasi lintas sektor
Transformasi digital koperasi
Penguatan inovasi produk dan tata kelola profesional
Menuju Pembangunan Berkelanjutan
Dahyal menegaskan bahwa seluruh usulan Musrenbang akan menjadi bahan penajaman dalam penyusunan dokumen perencanaan pembangunan Kota Makassar.
Ia berharap, ribuan aspirasi yang masuk dapat diformulasikan menjadi program yang efektif, terukur, dan berkelanjutan.
Sementara itu, Munafri mengajak seluruh jajaran perangkat daerah untuk memperbaiki sistem secara bersama-sama demi memastikan pembangunan Kota Makassar berjalan maksimal.
“Forum ini harus menjadi ruang untuk memperkuat sinergi dan integritas. Pembangunan kota harus memberi manfaat sebesar-besarnya bagi masyarakat,” pungkasnya.
(Red)
