Polman, Kabartujuhsatu.news,- UPTD Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kabupaten Polewali Mandar (Damkar Polman) hadir dalam Rapat Koordinasi Kesiapsiagaan Menghadapi Potensi Bencana Hidrometeorologi yang digelar secara daring oleh Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) pada hari Jumat, 22 November 2025.
Rakor yang dipimpin langsung oleh Direktur Jenderal Bina Administrasi Kewilayahan, Dr. Safrizal ZA, M.Si, diikuti oleh lebih dari 800 peserta dari seluruh Indonesia, melibatkan unsur Damkar, BPBD, dan Satpol PP baik dari tingkat provinsi maupun kabupaten/kota.
Kegiatan ini bertujuan memperkuat sinergi lintas sektor dalam menghadapi potensi bencana hidrometeorologi seperti banjir, tanah longsor, dan cuaca ekstrem yang meningkat menjelang puncak musim hujan akhir tahun.
Dalam arahannya, Dr. Safrizal menekankan pentingnya kesiapsiagaan daerah serta menindaklanjuti Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 300.2.8/9333/SJ tanggal 18 November 2025.
Surat edaran itu menginstruksikan seluruh kepala daerah untuk segera melaksanakan langkah antisipatif dan apel kesiapsiagaan bencana di wilayah masing-masing.
“Bencana hidrometeorologi masih mendominasi kejadian nasional. Diperlukan kesiapan sumber daya dan koordinasi antarinstansi untuk mengurangi risiko,” ujar Safrizal dalam rapat yang diselenggarakan oleh Direktorat Manajemen Penanggulangan Bencana dan Kebakaran, Ditjen Bina Adwil Kemendagri.
Beberapa peristiwa bencana yang menjadi sorotan antara lain tanah longsor di Cilacap dan Banjarnegara, banjir di Deli Serdang, serta erupsi Gunung Semeru.
Dirjen juga meminta daerah segera melaksanakan apel kesiapsiagaan serta mendokumentasikan pelaksanaannya untuk dilaporkan ke Kemendagri melalui sistem pelaporan digital yang telah disediakan.
Kepala UPTD Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kabupaten Polewali Mandar, Imran, S.IP., M.M., bersama staf yang mengikuti rapat dari ruang rapat Damkar Polman, menyatakan bahwa pihaknya siap menindaklanjuti hasil koordinasi nasional tersebut di tingkat daerah.
"Kami di Damkar Polman akan segera berkoordinasi dengan BPBD, Satpol PP, dan perangkat daerah lainnya untuk memastikan kesiapan personel dan sarana prasarana menghadapi potensi bencana di wilayah Polewali Mandar,” ujar Imran.
Ia menambahkan, Rakor ini menjadi momentum penting bagi daerah untuk memperkuat integrasi data, komunikasi lintas sektor, dan kesadaran publik menghadapi potensi bencana yang semakin dinamis.
"Kesiapsiagaan bukan hanya tanggung jawab petugas, tetapi juga seluruh lapisan masyarakat. Kami ingin mendorong kesadaran kolektif agar masyarakat lebih waspada dan tangguh menghadapi musim hujan,” tambahnya.
Kegiatan rapat koordinasi ini berlangsung selama hampir dua jam, dari pukul 15.30 hingga 17.10 WITA, dan berjalan lancar dengan sedikit kendala teknis.
UPTD Damkar Polman menegaskan komitmennya untuk terus mendukung kebijakan nasional di bidang kebencanaan serta memastikan kesiapsiagaan masyarakat lokal menghadapi risiko hidrometeorologi.
Laporan : Humas UPTD Damkar Polman
