Soppeng, Kabartujuhsatu.news, Pemerintah Kabupaten Soppeng mempercepat transformasi digital dalam tata kelola pemerintahan. Aparatur didorong meninggalkan pola administrasi lama yang serba manual dan mulai terbiasa bekerja dengan sistem digital.
Langkah tersebut dilakukan melalui pemanfaatan Email Dinas, Tanda Tangan Elektronik (TTE), dan SRIKANDI dalam aktivitas administrasi pemerintahan.
Penguatan digitalisasi ini sejalan dengan arah reformasi birokrasi Pemkab Soppeng yang menempatkan teknologi sebagai bagian dari upaya membangun pemerintahan yang efektif, efisien, akuntabel, dan mampu memberikan pelayanan publik yang lebih baik.
Sosialisasi pemanfaatan ketiga instrumen tersebut digelar secara bertahap oleh Dinas Komunikasi dan Informatika bersama Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Soppeng.
Terbaru, kegiatan berlangsung di Aula Kantor Kecamatan Marioriwawo, Rabu (9/9/2026). Peserta berasal dari unsur kecamatan dan perangkat pelayanan terkait, seperti sekretaris kecamatan, kasubag umum dan kepegawaian, kepala tata usaha, serta operator.
Sebelumnya, sosialisasi telah dilaksanakan di sejumlah kecamatan. Kegiatan dimulai di Kecamatan Marioriawa pada 1 September, kemudian Kecamatan Ganra pada 2 September dengan peserta gabungan Ganra dan Donri-Donri.
Selanjutnya, kegiatan berlangsung di Kecamatan Lilirilau pada 3 September dan Kecamatan Liliriaja pada 8 September dengan peserta gabungan Liliriaja dan Citta.
Setelah Marioriwawo, sosialisasi dijadwalkan berlanjut di Kecamatan Lalabata pada 10 September 2026 dengan peserta gabungan Kecamatan Lalabata dan sejumlah SKPD.
Bukan Sekadar Ganti Kertas Jadi Digital
Dalam sosialisasi tersebut, aparatur diarahkan memahami bahwa digitalisasi bukan sekadar memindahkan dokumen dari kertas ke layar komputer.
Email Dinas digunakan sebagai sarana komunikasi resmi pemerintahan. SRIKANDI dimanfaatkan untuk pengelolaan surat-menyurat dan arsip dinamis secara elektronik. Sedangkan TTE digunakan untuk mendukung pengesahan dokumen secara digital.
Kepala Bidang Statistik dan Persandian Diskominfo Kabupaten Soppeng, Ali Imran Mallawi, S.Sos., M.Si., mengatakan keberhasilan transformasi digital sangat bergantung pada kemampuan aparatur menggunakan sistem tersebut secara konsisten.
Menurutnya, teknologi harus mampu mendorong perubahan pola kerja agar administrasi pemerintahan menjadi lebih cepat, efisien, terintegrasi, aman, dan akuntabel.
Materi teknis dalam sosialisasi disampaikan oleh Eka Saputra, S.Kom., MM., Pranata Komputer Ahli Muda, dan Noviyanto, S.Kom., Pranata Komputer Ahli Pertama.
Penerapan SRIKANDI diharapkan membuat pengelolaan persuratan dan arsip semakin tertib serta mudah ditelusuri. Sementara TTE dapat memangkas sejumlah tahapan administrasi manual dalam proses pengesahan dokumen.
Di sisi lain, penggunaan Email Dinas diarahkan untuk memperkuat komunikasi resmi antarunit kerja sekaligus mengurangi ketergantungan terhadap saluran komunikasi yang tidak dirancang khusus untuk kepentingan kedinasan.
Aparatur Dituntut Beradaptasi
Pemkab Soppeng menargetkan digitalisasi tidak berhenti pada kegiatan sosialisasi. Aparatur di setiap unit kerja diharapkan benar-benar menerapkan sistem tersebut dalam pekerjaan sehari-hari.
Artinya, kemampuan beradaptasi dengan teknologi mulai menjadi bagian dari tuntutan kerja birokrasi.
Perubahan tersebut juga sejalan dengan agenda penguatan pemerintahan berbasis elektronik yang tercantum dalam perencanaan pembangunan Kabupaten Soppeng, termasuk dukungan pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) pada perangkat daerah.
Diskominfo bersama Dinas Perpustakaan dan Kearsipan terus memberikan pendampingan dan fasilitasi agar Email Dinas, TTE, dan SRIKANDI tidak hanya dipahami, tetapi benar-benar digunakan secara konsisten.
Pada akhirnya, digitalisasi birokrasi bukan semata soal aplikasi. Tantangan sebenarnya adalah mengubah kebiasaan kerja aparatur.
Dari lambat menjadi cepat, dari manual menjadi digital, dan dari bekerja sendiri-sendiri menuju sistem administrasi yang lebih terintegrasi.
Pemkab Soppeng pun mendorong agar perubahan tersebut menjadi bagian dari budaya kerja baru pemerintahan demi menghadirkan pelayanan publik yang lebih cepat, tertib, efektif, dan akuntabel.
(Red)