Jakarta, Kabartujuhsatu.news, Pernyataan mantan Panglima TNI Jenderal TNI (Purn.) Gatot Nurmantyo mengenai pentingnya meritokrasi dan netralitas TNI mendapat dukungan dari Komite Anti Korupsi Indonesia (KAKI) Jawa Timur.
Ketua KAKI Jatim, Moh. Hosen, menilai sistem kepemimpinan di tubuh TNI harus dibangun berdasarkan prestasi, kemampuan, integritas, pengalaman, serta profesionalisme, bukan karena kedekatan politik maupun kepentingan tertentu.
“Kami mendukung apa yang disampaikan Jenderal Gatot. TNI harus tetap profesional dan netral. Jabatan harus diberikan kepada prajurit berdasarkan kemampuan, prestasi dan pengabdian,” ujar Hosen, Kamis (20/8/2026).
Pernyataan Gatot tersebut disampaikan dalam webinar “Kamu Bertanya, Jenderal Gatot Menjawab” yang diselenggarakan Indonesia Strategic and Defence Studies (ISDS), Rabu (19/8/2026).
Menurut Gatot, rusaknya sistem merit dapat menimbulkan frustrasi di kalangan prajurit yang telah bekerja keras dan mempertaruhkan nyawa dalam menjalankan tugas.
“Untuk apa saya ke Papua sampai berdarah-darah, untuk apa saya berjuang, tapi ternyata yang naik orang yang tentara salon,” ujar Gatot.
Ia juga mengingatkan prajurit agar tidak mengejar jabatan melalui kedekatan dengan kekuatan politik.
“Orang-orang seperti itu adalah pelacur politik. Tentara itu tidak boleh begitu. Dia hanya bekerja, bekerja, bekerja yang terbaik untuk negeri ini. Biarkan pangkat pun adalah penghargaan,” tegasnya.
Hosen menilai meritokrasi tidak hanya menyangkut persoalan jenjang karier prajurit, tetapi juga berkaitan langsung dengan profesionalisme dan kepercayaan publik terhadap institusi TNI.
“TNI merupakan institusi strategis dalam menjaga kedaulatan negara. Karena itu, kepemimpinan TNI harus diisi prajurit yang memiliki kemampuan, pengalaman, integritas dan rekam jejak pengabdian yang jelas,” kata Hosen.
Ia mengingatkan agar kepentingan politik praktis tidak memengaruhi proses pembinaan karier maupun penempatan jabatan di tubuh TNI.
“Jangan sampai kedekatan politik mengalahkan prestasi. Kalau meritokrasi dijaga, profesionalisme dan netralitas TNI juga akan semakin kuat,” tegasnya.
Soroti Ancaman Perang Informasi dan AI
Selain persoalan meritokrasi, KAKI Jatim juga mendukung perhatian Gatot Nurmantyo terhadap ancaman perang informasi di era digital dan perkembangan kecerdasan buatan atau artificial intelligence (AI).
Hosen menilai disinformasi, manipulasi narasi, hingga konten sintetis berpotensi mengikis kepercayaan masyarakat serta memicu polarisasi.
“Perang informasi harus dihadapi dengan ketahanan informasi. Masyarakat harus cerdas memilah informasi agar tidak mudah terprovokasi dan diadu domba,” ujarnya.
KAKI Jatim berharap TNI tetap menjadi institusi yang profesional, solid dan netral serta tidak terseret ke dalam kepentingan politik praktis.
“Kekuatan TNI bukan hanya pada alutsista, tetapi juga pada kualitas prajurit, kepemimpinan yang berintegritas dan kepercayaan rakyat,” pungkas Hosen. (Redho)
