Soppeng, Kabartujuhsatu.news,– Wacana peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) hampir selalu dikaitkan dengan kenaikan pajak maupun retribusi. Namun, pandangan berbeda disampaikan jurnalis Ariyanto. Menurutnya, Kabupaten Soppeng memiliki potensi besar meningkatkan PAD tanpa harus membebani masyarakat dengan kebijakan yang memberatkan.
Ariyanto menegaskan, apabila suatu saat dirinya mendapat amanah memimpin Kabupaten Soppeng, fokus utamanya bukan menaikkan tarif pajak, melainkan membangun kekuatan ekonomi daerah agar penerimaan pemerintah meningkat secara alami.
"Ketika petani, pedagang, UMKM, dan pelaku usaha berkembang, maka PAD juga akan ikut meningkat. Karena itu, yang harus diperkuat adalah ekonomi masyarakat," ujarnya.Minggu (5/7/2026).
Menurut Ariyanto, sektor pertanian masih menjadi fondasi utama ekonomi Soppeng. Oleh sebab itu, pembangunan jaringan irigasi, peningkatan produktivitas lahan, hingga pengembangan industri pengolahan hasil pertanian harus menjadi prioritas pemerintah daerah.
Ia menilai komoditas unggulan seperti padi, jagung, hortikultura, dan peternakan memiliki peluang besar apabila tidak hanya dijual sebagai bahan mentah, tetapi diolah menjadi produk bernilai tambah yang mampu bersaing di pasar yang lebih luas.
Selain pertanian, Ariyanto juga melihat sektor pariwisata sebagai sumber pertumbuhan ekonomi baru. Menurutnya, kekayaan alam, budaya, dan sejarah yang dimiliki Kabupaten Soppeng dapat menjadi daya tarik wisata jika dikelola secara serius dan berkelanjutan.
Ia mengusulkan penataan destinasi wisata, penyelenggaraan agenda budaya secara berkala, serta pembangunan fasilitas penunjang melalui kolaborasi antara pemerintah dan investor dengan tetap mengedepankan kepentingan masyarakat.
Di sektor ekonomi kerakyatan, Ariyanto menilai UMKM harus memperoleh perhatian lebih besar. Bentuk dukungan tersebut dapat berupa pelatihan, kemudahan memperoleh modal usaha, pendampingan pemasaran digital, hingga penyediaan pusat oleh-oleh khas Soppeng untuk memperluas pasar produk lokal.
Tak hanya itu, Ariyanto juga menyoroti pentingnya pengelolaan aset daerah yang selama ini dinilai belum memberikan manfaat maksimal. Ia mengusulkan pendataan menyeluruh terhadap aset pemerintah agar seluruh aset produktif dapat dimanfaatkan secara transparan dan memberikan kontribusi terhadap pendapatan daerah.
Menurutnya, digitalisasi pelayanan pajak dan retribusi juga menjadi langkah penting untuk mengurangi kebocoran penerimaan, meningkatkan transparansi, sekaligus mempermudah masyarakat dalam memenuhi kewajibannya.
Ariyanto turut menekankan perlunya iklim investasi yang sehat melalui penyederhanaan perizinan dan kepastian hukum bagi investor, tanpa mengabaikan perlindungan terhadap lingkungan maupun kepentingan masyarakat setempat.
Ia juga mendorong penguatan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) agar mampu menjadi sumber pendapatan baru melalui pengelolaan sektor strategis seperti air bersih, pangan, pasar, dan energi secara profesional.
Di sisi lain, penataan administrasi perpajakan daerah juga dinilai penting. Pendataan wajib pajak harus lebih akurat, pengawasan dilakukan secara adil, serta praktik pungutan liar harus diberantas agar kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah semakin meningkat.
Menurut Ariyanto, pembangunan ekonomi kreatif berbasis digital juga harus menjadi perhatian. Generasi muda perlu didorong menjadi pelaku usaha melalui pelatihan, inovasi, dan pemanfaatan teknologi agar produk lokal Soppeng mampu bersaing di tingkat regional maupun nasional.
Ia menegaskan bahwa seluruh program tersebut hanya akan berhasil apabila dijalankan oleh pemerintahan yang bersih, transparan, dan efisien. Tata kelola yang baik diyakini akan meningkatkan kepercayaan publik sekaligus menarik minat investor untuk menanamkan modal di Kabupaten Soppeng.
Sebagai penutup, Ariyanto menyebut tiga sektor yang menurutnya paling berpotensi menjadi penggerak utama peningkatan PAD Soppeng dalam lima tahun ke depan, yakni hilirisasi hasil pertanian dan peternakan, pengembangan pariwisata berbasis alam dan budaya, serta pengelolaan aset daerah dan BUMD secara profesional.
"Bagi saya, ukuran keberhasilan pemerintah bukan sekadar besarnya PAD, tetapi bagaimana PAD itu tumbuh seiring meningkatnya kesejahteraan masyarakat. Itulah pembangunan yang berkelanjutan," pungkasnya.
(Red)
