Makassar, Kabartujuhsatu.news, Peta persaingan menuju kursi Ketua DPD I Partai Golkar Sulawesi Selatan semakin terang. Politisi senior Sulsel, Ilham Arief Sirajuddin (IAS), dikabarkan segera menerima surat diskresi dari Ketua Umum DPP Golkar, Bahlil Lahadalia, yang akan menjadi dasar bagi dirinya untuk maju sebagai calon Ketua DPD I Golkar Sulsel dalam Musyawarah Daerah (Musda) mendatang.
Informasi tersebut mencuat setelah adanya komunikasi dan pertemuan intensif yang berlangsung di tingkat pusat. Sejumlah sumber internal partai menyebutkan bahwa penyerahan surat diskresi dijadwalkan dilakukan di Kantor DPP Golkar di Jakarta, Rabu (24/6/2026).
Langkah tersebut dinilai menjadi titik penting dalam dinamika politik internal Golkar Sulsel yang dalam beberapa pekan terakhir menjadi perhatian kader di berbagai tingkatan.
Pemberian diskresi kepada IAS disebut sebagai bentuk penggunaan hak prerogatif Ketua Umum Golkar untuk mengakomodasi kepentingan strategis partai. Dengan adanya surat tersebut, mantan Wali Kota Makassar dua periode itu dapat memenuhi syarat pencalonan dan secara resmi mendaftarkan diri sebagai peserta kontestasi dalam Musda DPD I Golkar Sulsel.
Sumber internal partai mengungkapkan bahwa keputusan tersebut tidak lahir secara tiba-tiba. Sebelum penetapan diskresi, telah berlangsung pembahasan yang cukup intens antara Ketua Umum Golkar Bahlil Lahadalia, Plt Ketua DPD I Golkar Sulsel Muhidin M Said, serta IAS.
Pertemuan yang berlangsung pada Selasa malam (23/6/2026) itu disebut menjadi momentum penting dalam menentukan arah kontestasi kepemimpinan Golkar Sulsel.
Dengan terbitnya diskresi, peluang IAS untuk bertarung dalam Musda semakin terbuka lebar. Selanjutnya, jajaran pengurus DPP maupun DPD akan memfokuskan perhatian pada persiapan teknis pelaksanaan Musda yang direncanakan berlangsung pada awal Juli 2026.
Di kalangan kader Golkar Sulsel, kabar mengenai kemungkinan keluarnya diskresi sebenarnya sudah beredar sejak pertengahan Juni. Sejumlah pengurus menyebut proses tersebut telah dipersiapkan jauh hari sebagai salah satu opsi untuk memastikan kompetisi tetap berlangsung dan memberi ruang bagi figur-figur yang dinilai memiliki kontribusi besar terhadap partai.
Sebelumnya, Muhidin M Said memilih tidak memberikan penjelasan terbuka mengenai siapa figur yang memperoleh restu DPP untuk maju melalui jalur diskresi. Saat dikonfirmasi beberapa waktu lalu, ia hanya memberikan jawaban singkat dan meminta awak media menanyakan langsung kepada IAS.
Sementara itu, Plt Wakil Sekretaris DPD I Golkar Sulsel, Arief Rosyid Hasan, menegaskan bahwa hingga saat ini peta persaingan tidak berubah. Menurutnya, bursa calon Ketua DPD I Golkar Sulsel mengerucut pada dua nama yang selama ini santer diperbincangkan, yakni IAS dan Andi Ina Kartika Sari.
Arief menjelaskan bahwa mekanisme diskresi merupakan bagian dari instrumen organisasi yang sah dan telah diatur dalam mekanisme internal partai. Langkah tersebut dapat digunakan ketika terdapat pertimbangan strategis yang dinilai penting bagi kepentingan organisasi, termasuk dalam proses regenerasi maupun konsolidasi kepemimpinan di daerah.
Ia juga mengakui bahwa dukungan formal dari pemilik suara di tingkat DPD II kabupaten/kota yang diperoleh IAS belum mencapai batas minimal yang dipersyaratkan untuk maju secara normal. Karena itu, diskresi menjadi jalan keluar yang memungkinkan mantan orang nomor satu di Kota Makassar tersebut tetap dapat berkompetisi dalam Musda.
Dengan kondisi tersebut, kontestasi Ketua DPD I Golkar Sulsel diperkirakan akan berlangsung ketat. Di satu sisi terdapat Andi Ina Kartika Sari yang memiliki basis dukungan struktural kuat, sementara di sisi lain IAS hadir dengan pengalaman panjang dalam dunia politik dan pemerintahan serta dukungan yang tetap signifikan di kalangan kader.
Musda Golkar Sulsel awal Juli mendatang pun diprediksi menjadi arena pertarungan dua figur besar yang akan menentukan arah kepemimpinan partai berlambang pohon beringin di Sulawesi Selatan untuk beberapa tahun ke depan. Seluruh perhatian kader kini tertuju pada proses finalisasi pencalonan dan dinamika dukungan menjelang pelaksanaan forum tertinggi partai di tingkat provinsi tersebut.
(Red)
