Jakarta, Kabartujuhsatu.news, Rencana pengembangan Kawasan Industri Wiraraja Madura melalui kerja sama strategis antara Indonesia dan pihak China mendapat sorotan dari Ketua Komite Anti Korupsi Indonesia (KAKI) Jawa Timur, Moh Hosen.
Moh Hosen mengingatkan pemerintah agar investasi tersebut tidak semata-mata diukur dari besarnya nilai investasi dan potensi pembukaan lapangan kerja. Menurutnya, kepentingan masyarakat Madura, khususnya warga Kabupaten Bangkalan, harus menjadi bagian utama dalam setiap kebijakan pengembangan kawasan industri.
Ia menegaskan bahwa Indonesia telah merdeka dan memiliki kedaulatan atas wilayah serta sumber daya alamnya. Karena itu, investasi asing harus tetap ditempatkan dalam kerangka kepentingan nasional dan peningkatan kesejahteraan masyarakat.
“Indonesia sudah merdeka sejak 17 Agustus 1945. Jangan sampai atas nama investasi justru lahir bentuk penjajahan gaya baru. Dalam artian, tanah dan kekayaan alam Madura hanya dinikmati investor asing, sementara masyarakat lokal menjadi penonton di daerahnya sendiri,” tegas Moh Hosen, Sabtu (15/8/2026).
KAKI Jatim meminta pemerintah membuka informasi secara transparan terkait luas lahan yang akan digunakan, status kepemilikan dan peruntukan lahan, skema kerja sama, fasilitas yang diberikan kepada investor, serta manfaat konkret yang akan diterima masyarakat setempat.
Selain itu, pemerintah diminta memastikan pembangunan kawasan industri tidak memunculkan persoalan baru, seperti konflik agraria, kerusakan lingkungan, eksploitasi tenaga kerja, maupun kesenjangan ekonomi.
“Kalau memang investasi ini membawa kesejahteraan, silakan. Tetapi jangan sampai rakyat Madura hanya mendapatkan dampak lingkungan dan menjadi buruh di tanahnya sendiri. Pemerintah harus menjamin bahwa rakyat menjadi subjek pembangunan, bukan sekadar objek investasi,” ujarnya.
Moh Hosen juga meminta Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto bersama pemerintah pusat dan Pemerintah Kabupaten Bangkalan memberikan penjelasan secara terbuka kepada masyarakat mengenai konsep dan arah pengembangan Kawasan Industri Wiraraja Madura.
Menurutnya, investasi harus memberikan manfaat yang nyata bagi masyarakat dan daerah, tanpa mengurangi kedaulatan negara.
“Investor boleh datang, industri boleh berkembang, tetapi kedaulatan negara dan kepentingan rakyat tidak boleh tergadaikan,” katanya.
Ia menambahkan, pemerintah tidak boleh hanya mengejar pertumbuhan investasi tanpa memastikan adanya perlindungan terhadap masyarakat lokal.
“Jangan sampai kita terlalu sibuk mengejar investasi asing sampai lupa bahwa Madura juga punya rakyat yang harus dilindungi. Kemajuan ekonomi penting, tetapi kedaulatan dan kesejahteraan rakyat jauh lebih penting,” pungkasnya.
(Redho)
