Illustrasi
Soppeng, Kabartujuhsatu.news, Aplikasi absensi digital SETARA yang diluncurkan Pemerintah Kabupaten Soppeng kini mulai menjadi pembicaraan hangat di tengah masyarakat. Minggu (24/5/2026).
Tidak hanya di kalangan ASN, sorotan publik juga mulai meluas pada efektivitas penggunaan aplikasi tersebut hingga pertanyaan mengenai manfaat nyata yang dihasilkan dari sistem yang dibangun.
Di tengah gencarnya dorongan digitalisasi pemerintahan, masyarakat sebenarnya menyambut baik hadirnya inovasi berbasis teknologi. Banyak pihak berharap sistem digital mampu meningkatkan disiplin pegawai, mempercepat administrasi, dan menghadirkan pelayanan publik yang lebih modern.
Namun dalam praktiknya, muncul berbagai pertanyaan yang kini mulai ramai diperbincangkan.
Apakah aplikasi SETARA benar-benar mempermudah pekerjaan? Apakah sistem tersebut efektif digunakan di lapangan? Atau justru hanya menjadi tambahan tahapan administratif yang membebani pengguna?
Pertanyaan-pertanyaan itu mulai menguat seiring munculnya berbagai keluhan dan diskusi publik terkait implementasi aplikasi tersebut.
“Kalau digitalisasi memang untuk mempermudah, seharusnya pengguna merasakan manfaat langsung. Yang menjadi pertanyaan sekarang, apakah aplikasi ini benar-benar membantu atau justru memperumit?” ungkap Ketua LSM LIDIK Gasali Makkaraka, Sabtu (23/5/2026).
Sorotan LSM tidak berhenti pada sisi teknis penggunaan aplikasi, Ia juga mulai menyinggung pentingnya keterbukaan mengenai biaya pengembangan dan pemeliharaan sistem SETARA.
Ia menilai evaluasi menyeluruh perlu dilakukan agar publik memperoleh gambaran jelas mengenai sejauh mana efektivitas program tersebut berjalan.
“Yang perlu diukur bukan hanya aplikasinya aktif atau tidak. Tetapi apakah disiplin ASN meningkat, pelayanan publik membaik, dan pekerjaan menjadi lebih efisien. Itu indikator utamanya,” ujarnya.
Dorongan evaluasi ini dinilai wajar, mengingat digitalisasi pemerintahan tidak hanya berbicara tentang menghadirkan sistem baru, tetapi juga memastikan sistem tersebut benar-benar memberi dampak positif bagi pengguna dan masyarakat luas.
Bahkan, ia mendorong dilakukannya audit manfaat atau value for money. Konsep ini menekankan pentingnya mengukur apakah anggaran yang digunakan sebanding dengan hasil yang diperoleh.
“Publik sekarang semakin kritis. Masyarakat ingin tahu manfaat konkret dari setiap program yang menggunakan anggaran daerah. Apalagi jika berbasis teknologi, tentu harapannya pelayanan makin cepat dan mudah,” katanya lagi.
Di media sosial, pembahasan mengenai aplikasi SETARA juga mulai bermunculan. Sebagian pengguna mempertanyakan efektivitas sistem, sementara lainnya meminta pemerintah memberikan penjelasan terbuka agar tidak muncul asumsi liar di tengah masyarakat.
Transparansi pun menjadi kata kunci yang paling banyak disorot.
Publik berharap pemerintah daerah dapat membuka ruang evaluasi secara objektif dan profesional. Sebab pada dasarnya, masyarakat tidak menolak inovasi digital. Justru banyak yang mendukung modernisasi birokrasi selama manfaatnya benar-benar dirasakan.
“Jangan sampai aplikasi hanya hadir sebagai simbol digitalisasi, tetapi pengguna di lapangan merasa kesulitan. Teknologi seharusnya membuat pekerjaan lebih ringan, bukan malah menambah beban administratif,” tandasnya.
Hingga kini, perhatian publik terhadap aplikasi SETARA masih terus berkembang. Di tengah meningkatnya ekspektasi masyarakat terhadap pelayanan berbasis teknologi, pemerintah daerah dinilai perlu memastikan bahwa setiap inovasi benar-benar berjalan efektif, efisien, dan akuntabel.
Sebab pada akhirnya, ukuran keberhasilan digitalisasi bukan terletak pada banyaknya aplikasi yang diluncurkan, melainkan pada manfaat nyata yang dirasakan masyarakat.
Dan kini, pertanyaan itu mulai menggema di tengah publik Soppeng, Apakah SETARA benar-benar menjadi solusi, atau justru memunculkan persoalan baru dalam sistem pelayanan pemerintahan?
(Red)
