Soppeng, Kabartujuhsatu.news,– Sekitar 35 mahasiswa dan mahasiswi yang tergabung dalam Aliansi Mahasiswa menggelar aksi unjuk rasa di kawasan Tugu Cakkelle, tepatnya di simpang tiga Jalan Pemuda, Jalan Kemakmuran, dan Jalan Attang Benteng, Kabupaten Soppeng, pada Selasa siang. Selasa (7/7/2026).
Berdasarkan jadwal yang disampaikan kepada pihak kepolisian, aksi direncanakan dimulai pukul 13.00 WITA. Namun, massa aksi baru terlihat bergerak dari titik kumpul sekitar pukul 15.00 WITA sebelum berjalan menuju Jalan Kemakmuran. Aksi penyampaian aspirasi baru dimulai sekitar pukul 15.30 WITA di lokasi yang telah ditentukan sesuai dengan surat pemberitahuan kepada kepolisian.
Pengamanan aksi dilakukan secara ketat dengan melibatkan ratusan personel gabungan. Sejumlah pejabat kepolisian turut hadir memantau jalannya kegiatan, di antaranya Wakapolres Soppeng, Kabag Ops, Kasi Propam, hingga Kapolsek Lalabata. Aparat terlihat bersiaga di sejumlah titik guna memastikan aksi berlangsung aman dan tertib.
Sebelum penyampaian orasi dimulai, sempat terjadi ketegangan antara peserta aksi dan aparat keamanan saat mahasiswa melakukan pembakaran ban bekas sebagai bagian dari aksi simbolik. Api yang membesar dikhawatirkan membahayakan karena berada tepat di bawah bentangan kabel yang melintas di lokasi. Aparat kemudian meminta agar api segera dipadamkan demi menghindari potensi kecelakaan. Di sisi lain, mahasiswa mengklaim sempat mengalami penghalangan dalam menyampaikan aksi mereka.
Dalam unjuk rasa tersebut, Aliansi Mahasiswa menyampaikan sedikitnya lima tuntutan kepada Pemerintah Kabupaten Soppeng. Tuntutan tersebut meliputi evaluasi terhadap program beasiswa pemerintah daerah, kejelasan status aset milik daerah khususnya Asrama Mahasiswa Soppeng, evaluasi menyeluruh terhadap pelaksanaan program MBG dan KDMP, tuntutan agar TNI dan Polri dikembalikan pada fungsi utamanya sesuai amanat konstitusi, serta penjelasan mengenai klaim peningkatan pertumbuhan ekonomi Kabupaten Soppeng.
Selain menyampaikan tuntutan tersebut, mahasiswa juga menyoroti sejumlah janji politik yang pernah disampaikan saat pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah. Mereka mempertanyakan implementasi slogan "Kerja Tanpa Tunggu" yang dinilai belum sepenuhnya dirasakan masyarakat.
Salah satu isu yang mendapat perhatian dalam aksi tersebut adalah kondisi Jembatan Cenrana. Mahasiswa menilai jembatan tersebut membutuhkan penanganan segera karena dianggap berpotensi membahayakan keselamatan pengguna jalan apabila tidak segera diperbaiki. Mereka berharap pemerintah daerah memberikan perhatian serius terhadap persoalan tersebut sebelum terjadi hal-hal yang tidak diinginkan.
Dalam orasinya, mahasiswa juga menyinggung kondisi pembangunan infrastruktur di beberapa wilayah yang menurut mereka masih dilakukan secara swadaya oleh masyarakat. Hal itu dinilai menunjukkan masih adanya kebutuhan pembangunan yang belum sepenuhnya terakomodasi melalui anggaran pemerintah.
Secara bergantian, para orator menyampaikan berbagai kritik terhadap kebijakan pemerintah daerah. Mereka menilai slogan "Soppeng Setara" belum sepenuhnya tercermin dalam pelaksanaan kebijakan di lapangan. Salah satu contoh yang disampaikan adalah penataan pedagang kaki lima (PKL) di kawasan Pelataran Masjid Agung Darussalam yang dipindahkan ke area Taman Gapis. Menurut mahasiswa, kebijakan tersebut menimbulkan ketimpangan karena masih terdapat pelaku usaha yang menggunakan kendaraan untuk berjualan di kawasan pelataran masjid. Mereka menduga kondisi tersebut lebih banyak menguntungkan pihak-pihak tertentu yang memiliki kedekatan dengan penguasa.
Mahasiswa juga mempertanyakan klaim pertumbuhan ekonomi Kabupaten Soppeng yang disebut mencapai 3,39 persen. Menurut mereka, angka tersebut belum sepenuhnya mencerminkan kondisi ekonomi masyarakat secara menyeluruh. Mereka berpendapat bahwa manfaat pertumbuhan ekonomi lebih banyak dirasakan oleh kelompok masyarakat tertentu, sementara masyarakat di lapisan bawah belum merasakan dampak yang signifikan terhadap peningkatan kesejahteraan.
Selain itu, mahasiswa beranggapan bahwa peningkatan aktivitas ekonomi yang terjadi saat ini tidak terlepas dari pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang merupakan kebijakan pemerintah pusat, sehingga mereka meminta pemerintah daerah memberikan penjelasan yang lebih rinci mengenai indikator peningkatan ekonomi yang disampaikan kepada publik.
Aksi berlangsung dengan pengawalan aparat kepolisian hingga seluruh rangkaian kegiatan. Selama penyampaian aspirasi berlangsung, mahasiswa secara bergantian menyampaikan orasi dan tuntutan mereka di hadapan aparat keamanan serta masyarakat yang berada di sekitar lokasi aksi.
Hingga berita ini dipublikasikan, aksi mahasiswa masih terus berlangsung.
(Red)
