Mandailing Natal, Kabartujuhsatu.news, Polemik di lingkungan MTs GUPPI Malintang kembali menjadi sorotan publik. Setelah sebelumnya ramai diperbincangkan terkait dugaan lemahnya disiplin kepemimpinan, tata kelola sekolah, hingga penggunaan Dana BOS, kini persoalan baru muncul terkait belum masuknya Program Makan Bergizi Gratis (MBG) ke madrasah tersebut.
Program nasional yang menjadi salah satu prioritas pemerintahan Presiden Prabowo Subianto itu hingga kini disebut belum dirasakan oleh para siswa MTs GUPPI Malintang. Padahal, sekolah lain di wilayah sekitar dikabarkan telah mulai menerima manfaat program tersebut.
Kondisi ini memicu kekecewaan dari berbagai pihak, mulai dari siswa, wali murid, hingga masyarakat sekitar. Mereka menilai pihak madrasah kurang maksimal dalam melakukan koordinasi dengan Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) selaku pihak penyelenggara dapur MBG di wilayah Malintang.
Saat ditemui media pada Rabu (21/05), seorang siswa bernama Ucok Batubara (16) mengaku kecewa karena program yang selama ini dinanti belum juga hadir di sekolahnya.
“Kami kecewa karena program MBG yang sangat dibutuhkan siswa belum juga masuk ke sekolah ini. Banyak siswa yang berharap bisa terbantu melalui program tersebut,” ungkapnya.
Menurut Ucok, informasi mengenai kemungkinan masuknya program MBG sebenarnya sudah lama beredar di kalangan siswa. Namun hingga saat ini belum ada realisasi nyata dari pihak terkait.
“Kami kira sekolah kami juga akan menerima MBG seperti sekolah lain, tapi ternyata belum ada sampai sekarang,” tambahnya.
Keluhan serupa juga datang dari para wali murid. A. Matondang, salah seorang orang tua siswa, mengatakan bahwa program MBG sangat penting bagi siswa di MTs GUPPI Malintang karena sebagian besar berasal dari keluarga dengan kondisi ekonomi menengah ke bawah.
Menurutnya, kehadiran program MBG bukan hanya membantu pemenuhan gizi anak-anak, tetapi juga meringankan beban orang tua dalam menyediakan bekal dan kebutuhan makan anak selama sekolah.
“Program ini sangat dibutuhkan. Orang tua siswa kebanyakan ekonomi pas-pasan. Kalau MBG masuk, tentu sangat membantu,” katanya.
Di sisi lain, warga setempat bernama Boru Lubis menilai kondisi ekonomi masyarakat saat ini membuat keberadaan program MBG menjadi semakin penting.
Ia menyebut tidak sedikit siswa yang berangkat sekolah tanpa sarapan dan tanpa uang jajan karena keterbatasan ekonomi keluarga.
“Kadang ada anak yang pergi sekolah belum makan. Program MBG ini jelas sangat membantu, minimal anak-anak bisa makan saat di sekolah,” ujarnya.
Boru Lubis juga secara terbuka mengkritik kepemimpinan Kepala MTs GUPPI Malintang, Amir Mahmud Batubara. Ia menilai kepala madrasah kurang responsif terhadap kebutuhan siswa dan persoalan yang dihadapi masyarakat sekolah.
“Sekolah lain sudah menerima MBG, tapi di sini belum juga. Warga jadi mempertanyakan kemampuan kepala madrasah dalam mengurus sekolah,” tegasnya.
Saat dikonfirmasi wartawan melalui pesan WhatsApp, Amir Mahmud Batubara membenarkan bahwa hingga saat ini sekolah yang dipimpinnya belum menerima Program Makan Bergizi Gratis.
“MTs GUPPI Malintang sampai hari ini belum pernah menerima MBG,” tulisnya.
Namun ketika ditanya lebih lanjut mengenai penyebab belum masuknya program tersebut, Amir mengaku tidak mengetahui secara pasti alasannya.
“Penyebabnya saya kurang tahu persis, Pak,” jawabnya singkat.
Ia menjelaskan bahwa pihak sekolah sebenarnya telah mengirimkan data siswa kepada Kepala SPPG Pasar Baru Malintang bernama Wahyu pada 13 Januari 2026. Data yang dikirimkan berjumlah 132 siswa dan disampaikan melalui pesan WhatsApp sebagai tindak lanjut permintaan data dari pihak SPPG.
“Permintaan datanya melalui WhatsApp, bukan melalui surat,” jelasnya.
Selain itu, Amir juga menyebut persoalan tersebut telah dibahas bersama pihak yayasan baru madrasah, termasuk Ketua Yayasan Muhammad Adanan Matondang dan pengurus Hasan Azhari.
Namun suasana wawancara berubah ketika wartawan mulai mempertanyakan legalitas yayasan baru tersebut. Beberapa pertanyaan yang diajukan terkait proses pembentukan yayasan, waktu pelaksanaan musyawarah, pihak-pihak yang terlibat, hingga dasar hukum pembentukannya tidak dijawab secara jelas oleh Amir.
Sikap kepala madrasah yang dinilai enggan memberikan penjelasan rinci itu justru memunculkan tanda tanya baru di tengah masyarakat. Sebagian warga bahkan mulai mempertanyakan transparansi pengelolaan lembaga pendidikan tersebut.
Masyarakat berharap pihak terkait, baik Kementerian Agama maupun instansi yang menangani Program MBG, segera turun tangan untuk memastikan seluruh siswa memperoleh hak yang sama dalam mendapatkan akses makanan bergizi di sekolah.
Sebab bagi sebagian besar siswa di MTs GUPPI Malintang, program tersebut bukan sekadar bantuan makan gratis, melainkan bentuk nyata perhatian negara terhadap pendidikan dan kesejahteraan anak-anak dari keluarga kurang mampu.
(Magrifatulloh)
