Jakarta, Kabartujuhsatu.news, Program unggulan pemerintah bertajuk Makan Bergizi Gratis (MBG) yang digagas Presiden Prabowo Subianto kini tengah berada di bawah sorotan tajam publik. Bukan karena prestasi, melainkan karena dugaan pemborosan anggaran dan tata kelola yang dinilai amburadul di tubuh Badan Gizi Nasional (BGN). Rabu (6/5/2026).
Kritik keras datang dari Perhimpunan Mahasiswa Hukum Indonesia (PERMAHI). Organisasi ini secara terbuka mengungkap sejumlah kejanggalan yang disebut-sebut berpotensi merugikan keuangan negara hingga triliunan rupiah!
Salah satu temuan paling mencengangkan adalah pengadaan tablet dengan nilai fantastis mencapai Rp508,4 miliar. Tablet yang dibeli disebut sebagai Samsung Galaxy Tab Active5 dengan harga per unit sekitar Rp17,9 juta.
Masalahnya? Harga tersebut dinilai jauh di atas harga pasar global yang hanya berkisar Rp8 jutaan!
Tak berhenti di situ, publik juga dibuat geleng kepala dengan rencana pengadaan lebih dari 21 ribu unit motor listrik. Yang bikin geger, harga per unitnya disebut mencapai Rp42 juta, dengan total anggaran menembus Rp915,6 miliar.
“Ini bukan sekadar mahal, tapi sangat janggal,” ujar Muhammad Ridwan dari PERMAHI.
Isu ini ternyata tidak berhenti di level kritik mahasiswa. Informasi yang beredar menyebut bahwa proyek-proyek tersebut kini mulai mendapat perhatian dari Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).
Diduga, sejak tahap awal perencanaan, sudah terdapat indikasi cacat prosedur dalam proses pengadaan barang dan jasa.
Jika terbukti, ini bisa menjadi skandal besar yang mengguncang kepercayaan publik terhadap program nasional!
Sorotan berikutnya mengarah pada proyek raksasa Sistem Informasi Pemenuhan Gizi Nasional (SIPGN) senilai Rp1,2 triliun.
Yang membuat publik bertanya-tanya, proyek ini diberikan langsung kepada Perum Peruri tanpa proses tender terbuka.
Padahal, menurut PERMAHI, tidak ada kondisi darurat yang bisa membenarkan penunjukan langsung tersebut. Jika benar, ini berpotensi melanggar aturan pengadaan pemerintah.
Di tengah kontroversi anggaran, pelaksanaan program MBG di lapangan juga tak luput dari kritik.
Sejumlah laporan menyebut, Distribusi makanan tidak merata, Koordinasi antar lembaga lemah, Kualitas dan makanan tidak konsisten.
Ironisnya, program yang seharusnya meningkatkan gizi anak bangsa justru dinilai belum siap dijalankan secara nasional.
Dalam pernyataan tegasnya, PERMAHI menilai kepemimpinan Kepala BGN, Dadan Hindayana, belum mampu menerjemahkan visi besar Presiden menjadi kebijakan yang efektif dan efisien.
Mereka mendesak, Audit menyeluruh terhadap proyek-proyek besar, Evaluasi total tata kelola BGN, Transparansi penggunaan anggaran.
“Program ini punya niat baik, tapi tanpa pengawasan ketat, bisa berubah jadi ladang pemborosan,” tegas PERMAHI.
Dengan berbagai temuan dan kritik yang bermunculan, pertanyaan besar kini muncul di tengah masyarakat, Apakah program unggulan ini benar-benar siap?, Atau justru sedang menuju krisis kepercayaan publik?
Satu hal yang pasti, sorotan terhadap BGN dan program MBG diprediksi akan semakin panas dalam waktu dekat.
(MRM)
