Makassar, Kabartujuhsatu.news,– Komitmen Pemerintah Kabupaten Soppeng dalam meningkatkan tata kelola Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) dan Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) kembali ditegaskan melalui keikutsertaan Bupati Soppeng H. Suwardi Haseng pada Rapat Koordinasi (Rakor) BUMD, BLUD, dan Barang Milik Daerah yang diselenggarakan Direktorat Jenderal Bina Keuangan Daerah Kementerian Dalam Negeri di Gammara Hotel Makassar, Jumat (7/8/2026).
Rakor tersebut dibuka oleh Direktur Jenderal Bina Keuangan Daerah Kemendagri, Agus Fatoni, serta dihadiri Direktur Pembinaan BUMD, BLUD, dan Barang Milik Daerah Kemendagri, Yudia Ramli, bersama kepala daerah dan pengelola BUMD dari berbagai kabupaten/kota.
Bupati Suwardi mengikuti kegiatan tersebut didampingi Dewan Pengawas Perumda Air Minum Tirta Ompo, Drs. H. Zenul Abidin, M.Si., Kepala Bagian Perekonomian dan Sumber Daya Alam Setda Kabupaten Soppeng, Jumiar, S.T., M.M., serta Plt Direktur Perumda Air Minum Tirta Ompo Kabupaten Soppeng.
Mengusung tema "Penguatan BUMD, BLUD, dan Barang Milik Daerah yang Profesional, Produktif, dan Berdaya Saing melalui Pembinaan, Pengawasan, dan Pengelolaan berdasarkan Prinsip Tata Kelola yang Baik," rakor menjadi wadah bagi pemerintah pusat untuk menyampaikan arah kebijakan sekaligus memperkuat koordinasi dengan pemerintah daerah.
Pembahasan difokuskan pada peningkatan kinerja BUMD, khususnya sektor penyediaan air minum, pengelolaan limbah, dan sanitasi. Selain itu, forum juga menekankan pentingnya penerapan prinsip tata kelola yang baik melalui pembinaan dan pengawasan yang berkelanjutan agar pelayanan kepada masyarakat semakin berkualitas.
Seusai kegiatan, Bupati Suwardi Haseng menyampaikan bahwa hasil rakor akan menjadi referensi bagi Pemerintah Kabupaten Soppeng dalam memperkuat pengelolaan BUMD, BLUD, dan aset daerah secara lebih profesional.
"Rakor ini menjadi wadah yang baik untuk memperkuat sinergi dan menyamakan persepsi antara pemerintah pusat dan daerah. Berbagai arahan yang disampaikan tentu menjadi masukan bagi kami untuk terus mendorong pengelolaan BUMD, BLUD, dan barang milik daerah yang semakin profesional, akuntabel, serta mampu memberikan manfaat yang lebih besar bagi masyarakat," kata Suwardi.
Ia menambahkan, penguatan tata kelola sektor air minum, limbah, dan sanitasi merupakan bagian penting dalam upaya meningkatkan kualitas pelayanan publik. Karena itu, Pemerintah Kabupaten Soppeng akan terus mendorong pengelolaan BUMD yang sehat, transparan, dan berorientasi pada pelayanan masyarakat serta pembangunan daerah.
(Red)
