Makassar, Kabartujuhsatu.news, Nada tegas terdengar dari Wali Kota Makassar, Munafri Arifuddin, saat memimpin Rapat Monitoring dan Evaluasi (Monev) APBD Triwulan I 2026 di Balai Kota, Kamis (16/4/2026).
Bukan tanpa alasan. Orang nomor satu di Makassar yang akrab disapa Appi ini secara blak-blakan menyoroti kinerja sejumlah Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang dinilai masih jauh dari harapan.
Masalah utamanya? Program jalan, tapi dampaknya belum terasa.
Dalam arahannya, Munafri menegaskan bahwa selama ini ada “penyakit lama” yang belum juga hilang, perencanaan yang tidak terhubung dengan pelaksanaan di lapangan.
“Jangan sampai perencanaan tidak terkoneksi dengan pelaksanaan,” tegasnya.
Ia bahkan menyebut, inilah salah satu penyebab utama program pemerintah gagal memberikan dampak nyata ke masyarakat.
Munafri juga mengingatkan bahwa keberhasilan pemerintah bukan soal serapan anggaran tinggi, tapi soal hasil yang benar-benar dirasakan warga.
Menurutnya, masih ada OPD yang terjebak pada pola lama, yang Fokus pada kegiatan dan Mengejar penyerapan anggaran, Tapi lupa soal outcome.
“Bukan hanya apa yang kita kerjakan, tapi apa dampak yang dihasilkan,” ujarnya tajam.
Appi juga “menyentil” pola kerja sektoral antar OPD yang dinilai masih berjalan sendiri-sendiri.
Padahal, menurutnya Kinerja pemerintah itu dinilai dari dampak keseluruhan, bukan per OPD.
“OPD A, B, C itu tidak berdiri sendiri. Yang kita harapkan adalah akumulasi dampak,” katanya.
Ia pun meminta seluruh jajaran segera meninggalkan ego sektoral dan mulai membangun kolaborasi nyata.
Menariknya, Munafri menilai Triwulan I bukan sekadar fase awal, tapi penentu arah satu tahun anggaran.
Bahkan ia mengingatkan, "Yang paling penting bukan capaiannya, tapi ketepatan arah. Jangan sampai kita cepat, tapi salah arah!”, imbuhnya.
Kalimat ini langsung jadi sorotan dalam rapat tersebut.
Appi juga mengkritik kebiasaan lama yang sering terjadi yaitu
Program dikebut di akhir tahun anggaran,
Dampaknya?.Realisasi rendah di awal, Risiko Silpa (sisa anggaran) dan Program jadi tidak maksimal.
“Kita punya waktu satu tahun. Jangan kejar-kejaran di akhir,” tegasnya.
Sementara itu, Kepala Bappeda Makassar, Muh. Dahyal, memaparkan capaian terbaru:
Belanja Daerah : Rp465 miliar dari Rp4,2 triliun, Baru 11,07%, Capaian fisik: 11,36%.
Pendapatan Daerah : Rp1,041 triliun dari Rp4,7 triliun, Sudah 22,14%
Kabar baiknya, angka ini lebih tinggi dibanding tahun 2025.
Munafri juga mengingatkan bahwa RPJMD 2025–2029 bukan hanya formalitas.
Visi besar : Makassar Unggul, Inklusif, Aman, dan Berkelanjutan.
Namun ia menegaskan, Semua itu hanya bisa tercapai kalau diterjemahkan ke program nyata.
“Kalau prosesnya kuat, hasilnya akan istimewa,” jelasnya.
Hal lain yang tak kalah penting,
Munafri menyoroti rapat evaluasi yang sering kali hanya jadi formalitas tanpa hasil konkret.
“Harus ada keputusan yang memberi tekanan agar ada perbaikan,” tegasnya lagi.
Di akhir arahannya, Munafri kembali mengingatkan satu hal penting yakni Setiap program harus punya ukuran keberhasilan yang jelas.
Tanpa itu? Pemerintah tidak akan tahu apakah sudah berjalan di jalur yang benar atau tidak.
“Kalau tidak ada ukuran yang jelas, bagaimana kita tahu ini sudah tepat?” tutupnya.
(Red)










