Morowali, Kabartujuhsatu.news, Rencana kegiatan konsultasi publik Analisis Dampak Lingkungan (AMDAL) PT Baoshuo Taman Industry Investment Group (BTIIG) di kawasan industri PT Indonesia Huabao Industrial Park (IHIP) Topogaro, Morowali, menuai polemik.
Kegiatan yang dijadwalkan berlangsung di Makassar, Sulawesi Selatan, Jumat, 24 April 2026, itu kini disorot tajam oleh tokoh pemuda Morowali, Wazir Muhaimin.
Sorotan tersebut muncul setelah adanya dugaan inkonsistensi informasi yang disampaikan kepada masyarakat desa lingkar kawasan industri.
Wazir menilai ada perbedaan mencolok antara surat undangan resmi dengan penjelasan yang beredar melalui pesan WhatsApp dari pihak perusahaan.
“Kami melihat ada ketidakterbukaan sejak awal. Ini bukan persoalan teknis biasa, tetapi menyangkut hak masyarakat untuk terlibat dalam proses konsultasi publik AMDAL,” tegas Wazir kepada wartawan, Kamis (23/4/2026).
Menurutnya, dalam surat undangan resmi disebutkan bahwa kegiatan pada 24 April merupakan konsultasi publik AMDAL. Namun, melalui komunikasi WhatsApp, kegiatan tersebut justru disebut sebagai acara ramah tamah. Perbedaan ini dinilai sebagai upaya mengaburkan informasi kepada masyarakat lingkar industri.
Wazir bahkan menuding External Relations Manager PT BTIIG, Alim Hendra, sebagai pihak yang diduga bertanggung jawab atas simpang siur informasi tersebut.
“Kami dengan tegas menyatakan bahwa Alim Hendra patut diduga sebagai oknum yang tidak jujur dan tidak transparan dalam menyampaikan informasi kepada masyarakat lingkar kawasan industri,” ujarnya.
Ia menilai tindakan tersebut bukan sekadar kesalahan komunikasi, tetapi berpotensi menjadi bentuk manipulasi informasi yang merugikan masyarakat. Terlebih, desa-desa lingkar kawasan industri disebut tidak diundang secara menyeluruh dalam kegiatan yang disebut sebagai konsultasi publik tersebut.
“Kami menilai ini sebagai bentuk manipulasi informasi yang sengaja dilakukan untuk meredam reaksi masyarakat, khususnya desa-desa lingkar kawasan industri yang tidak diundang dalam kegiatan tersebut,” lanjutnya.
Wazir menegaskan bahwa konsultasi publik AMDAL bukan kegiatan tertutup atau seremonial. Proses tersebut merupakan kewajiban perusahaan untuk melibatkan masyarakat terdampak secara langsung dan transparan.
Menurutnya, jika sejak awal sudah terjadi ketidakterbukaan informasi, maka legitimasi kegiatan tersebut patut dipertanyakan. Ia bahkan menyebut kegiatan itu berpotensi cacat secara moral apabila tetap dilaksanakan tanpa pelibatan masyarakat lingkar industri.
“Jika sejak awal sudah ada upaya mengaburkan informasi, maka kegiatan tersebut patut diduga cacat secara moral dan tidak layak disebut sebagai konsultasi publik,” katanya.
Dalam pernyataannya, Wazir juga meminta agar proses konsultasi publik AMDAL dihentikan sementara. Ia mendesak agar kegiatan tersebut dilaksanakan ulang secara terbuka dan melibatkan seluruh masyarakat lingkar kawasan industri.
Ia juga menyoroti lokasi pelaksanaan kegiatan yang digelar di Makassar, bukan di Morowali sebagai wilayah yang terdampak langsung. Hal ini dinilai semakin memperkecil partisipasi masyarakat lokal.
“Kami meminta agar proses konsultasi publik AMDAL dihentikan dan diadakan kembali secara terbuka di wilayah lingkar kawasan industri atau minimal di Morowali,” tegasnya.
Wazir menyebut, selama ini sudah beberapa kali kegiatan yang seharusnya melibatkan masyarakat lingkar industri justru dilaksanakan di luar Morowali. Kondisi tersebut membuat masyarakat merasa tidak dilibatkan dalam proses penting yang berdampak langsung terhadap lingkungan dan kehidupan mereka.
“Seluruh masyarakat lingkar industri wajib dilibatkan tanpa pengecualian. Jangan manipulasi masyarakat. Libatkan kami, atau hentikan kegiatan tersebut,” tandasnya.
Polemik ini pun mulai menjadi perhatian publik. Sejumlah masyarakat berharap agar proses konsultasi publik AMDAL benar-benar dijalankan secara transparan dan sesuai prinsip partisipasi masyarakat, mengingat dampak industri berskala besar tidak hanya menyangkut investasi, tetapi juga lingkungan dan kehidupan warga sekitar.
(Umar/Tim)
