Jakarta, Kabartujuhsatu.news, Dugaan penyimpangan dalam proses lelang proyek pembangunan pengendalian banjir Sungai Mandar Tahun Anggaran 2026 memicu polemik serius.
Forum Aktivis Nasional Anti Korupsi (FANATIK) secara resmi melayangkan somasi keras sekaligus peringatan terakhir kepada Balai Wilayah Sungai (BWS) V Sulawesi Barat.
Langkah ini langsung menyita perhatian publik karena proyek tersebut dinilai strategis dan menyangkut kepentingan masyarakat luas.
Dalam surat somasi bernomor 026/B/FANATIK/2026, organisasi tersebut membeberkan sejumlah indikasi yang dinilai mengarah pada pelanggaran serius dalam proses pengadaan.
Dugaan itu mencakup proses evaluasi yang dianggap tidak transparan, penetapan pemenang lelang yang dinilai janggal, hingga indikasi persekongkolan tender yang berpotensi melanggar prinsip persaingan sehat.
Tak hanya itu, FANATIK juga menyoroti adanya dugaan komunikasi tidak wajar antara pihak internal balai dengan peserta lelang sebelum penetapan pemenang.
Kondisi tersebut dinilai berpotensi mencederai prinsip transparansi, akuntabilitas, efisiensi, serta integritas pengadaan barang dan jasa pemerintah.
Dalam somasinya, FANATIK menuntut agar proses lelang segera dihentikan atau dibatalkan sementara waktu.
Mereka juga mendesak dilakukannya evaluasi ulang secara menyeluruh dan terbuka, serta meminta seluruh dokumen lelang dibuka kepada publik sebagai bentuk pertanggungjawaban.
Pihak terkait diberikan waktu tiga hari kalender untuk memberikan klarifikasi resmi.
Jika dalam batas waktu tersebut tidak ada tanggapan, FANATIK memastikan akan membawa persoalan ini ke ranah hukum.
Aktivis muda FANATIK, Muhammad Abduh Azizul Gaffar, menegaskan bahwa somasi bukanlah langkah akhir.
Ia menyebut pihaknya telah menyiapkan dokumen untuk pelaporan resmi ke Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) jika klarifikasi tidak diberikan secara transparan.
Menurutnya, indikasi praktik “under table” dalam proses lelang tidak bisa dianggap sepele.
Ia menilai hal tersebut berpotensi merusak integritas pengelolaan anggaran negara sekaligus mengancam kualitas proyek infrastruktur yang sangat dibutuhkan masyarakat.
“Kalau tidak ada klarifikasi terbuka, kami akan laporkan secara resmi ke KPK. Dugaan praktik di bawah meja ini tidak boleh dibiarkan,” tegasnya kepada media ini, Selasa (21/4/2026).
Ia juga mengungkapkan bahwa pihaknya tengah menyiapkan aksi unjuk rasa besar di depan gedung KPK dalam waktu dekat.
Aksi tersebut disebut sebagai bentuk tekanan moral sekaligus kontrol publik terhadap dugaan praktik korupsi di sektor infrastruktur.
“Aksi ini bukan sekadar simbolik. Ini peringatan keras bahwa publik tidak tinggal diam. Apalagi setelah adanya penggeledahan di lingkungan Kementerian PUPR baru-baru ini, pengawasan harus diperketat,” lanjutnya.
Abduh menilai dugaan penyimpangan proyek Sungai Mandar tidak bisa dilihat sebagai kasus terpisah. Ia menyebut persoalan tersebut berpotensi menjadi bagian dari masalah sistemik dalam pengadaan proyek infrastruktur yang harus dibongkar secara menyeluruh.
Sorotan terhadap dugaan tersebut juga datang dari tokoh pemuda asal Mapilli, Abdul Jalal Bohari alias Intonk. Ia menyatakan keprihatinannya jika dugaan praktik tidak sehat benar terjadi dalam proyek yang berkaitan langsung dengan pengendalian banjir tersebut.
Menurutnya, proyek Sungai Mandar memiliki dampak besar bagi masyarakat. Karena itu, jika terdapat praktik yang merugikan negara, maka dampaknya juga akan dirasakan langsung oleh rakyat.
“Proyek ini menyangkut kepentingan masyarakat luas, khususnya pengendalian banjir. Kalau ada praktik under table, itu jelas merugikan rakyat,” ujarnya.
Ia juga menyatakan dukungan penuh terhadap langkah FANATIK yang akan membawa persoalan tersebut ke jalur hukum dan aksi publik. Menurutnya, momentum ini harus dimanfaatkan untuk mendorong transparansi dalam proyek pemerintah.
“Kami mendukung pelaporan ke KPK dan aksi yang akan dilakukan. Ini harus jadi momentum bersih-bersih. Jangan sampai praktik seperti ini terus berulang,” tegasnya.
Hingga berita ini diturunkan, pihak BWS V Sulawesi Barat belum memberikan keterangan resmi terkait somasi tersebut.
Publik kini menanti klarifikasi terbuka, mengingat proyek pengendalian banjir Sungai Mandar dinilai krusial bagi keselamatan dan kepentingan masyarakat.
Jika tidak ada tanggapan dalam waktu yang ditentukan, polemik ini diperkirakan akan semakin memanas, apalagi dengan rencana aksi besar di Jakarta dan ancaman pelaporan ke KPK yang telah disiapkan.
(RM)
