Jakarta, Kabartujuhsatu.news, Pemerintah Indonesia melalui Kementerian Agama tengah menyiapkan pembentukan Lembaga Pengelola Dana Umat (LPDU) sebagai langkah strategis untuk mengoptimalkan potensi dana keagamaan yang selama ini dinilai belum dikelola secara maksimal. Sabtu (4/4/2026).
Menteri Agama, Nasaruddin Umar, mengungkapkan bahwa total potensi dana umat di Indonesia, yang bersumber dari zakat, infak, sedekah, wakaf, hingga dana haji dan umrah, diperkirakan mencapai Rp 1.000 hingga Rp 1.200 triliun setiap tahunnya.
“Ini angka yang sangat besar, bahkan hampir mendekati penerimaan pajak negara,” ujar Nasaruddin saat menutup kegiatan GERA Syariah di Jakarta, pada Kamis (2/4).
Menurutnya, selama ini pengelolaan dana umat masih tersebar di berbagai lembaga, sehingga belum mampu memberikan dampak ekonomi yang signifikan bagi masyarakat luas, khususnya dalam upaya pengentasan kemiskinan.
Nasaruddin menjelaskan bahwa berbagai sumber dana umat memiliki potensi yang luar biasa jika dikelola secara terintegrasi. Sumber tersebut meliputi zakat, infak, sedekah, wakaf, fidyah, hingga kifarah.
Sebagai ilustrasi, ia menyebutkan bahwa apabila sekitar 30 juta masyarakat yang tidak menjalankan ibadah puasa membayar fidyah sebesar Rp 50.000 per hari selama 30 hari, maka potensi dana yang terkumpul bisa mencapai Rp 45 triliun.
Selain itu, potensi zakat nasional diperkirakan mencapai Rp 320 triliun per tahun. Namun, realisasi penghimpunan oleh Badan Amil Zakat Nasional (Baznas) saat ini baru sekitar Rp 41 triliun. Artinya, masih terdapat sekitar Rp 279 triliun dana zakat yang belum terkelola secara optimal.
“Ini menunjukkan bahwa potensi besar tersebut masih tersebar dan belum terintegrasi dengan baik,” jelasnya.
Pembentukan LPDU dirancang sebagai lembaga yang inklusif dan tidak hanya berfokus pada satu agama. Pemerintah berencana melibatkan seluruh elemen umat beragama di Indonesia, termasuk perwakilan Katolik, Protestan, Hindu, Buddha, dan Konghucu.
Dengan pendekatan lintas agama ini, LPDU diharapkan mampu menjadi wadah pengelolaan dana keagamaan yang profesional, transparan, dan akuntabel.
Langkah ini juga bertujuan untuk memperkuat peran dana umat sebagai instrumen pembangunan sosial, khususnya dalam mengurangi angka kemiskinan tanpa harus bergantung pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).
Nasaruddin menegaskan bahwa kunci keberhasilan LPDU terletak pada tata kelola yang baik. Transparansi dan profesionalisme menjadi aspek utama agar masyarakat percaya dan bersedia menyalurkan dana melalui lembaga tersebut.
“Kalau ini bisa kita kelola secara profesional dan transparan, dampaknya akan sangat besar bagi kesejahteraan masyarakat,” ujarnya.
Ia juga menambahkan bahwa pemerintah menargetkan pembentukan LPDU dapat diselesaikan dalam tahun ini, sehingga implementasinya bisa segera berjalan.
Dengan potensi dana yang sangat besar, LPDU diharapkan dapat menjadi salah satu solusi konkret dalam mengatasi kemiskinan di Indonesia.
Dana umat yang selama ini tersebar dapat diarahkan ke program-program produktif seperti pemberdayaan ekonomi, pendidikan, hingga bantuan sosial yang tepat sasaran.
Jika dikelola secara efektif, dana tersebut tidak hanya bersifat konsumtif, tetapi juga mampu menciptakan dampak jangka panjang bagi kemandirian ekonomi masyarakat.
(Red)
