Soppeng, Kabartujuhsatu.news Kondisi sejumlah ruas jalan raya yang menjadi kewenangan Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan kembali menuai sorotan tajam. Kerusakan infrastruktur yang telah berlangsung cukup lama dinilai belum mendapat penanganan serius, sehingga memicu kritik dari berbagai kalangan masyarakat.
Pegiat antikorupsi asal Kabupaten Soppeng, Djusman AR, melontarkan kritik keras terhadap buruknya kondisi jalan provinsi yang menurutnya telah lama dibiarkan rusak tanpa solusi yang jelas dari pemerintah maupun para wakil rakyat.
Sorotan tersebut disampaikan Djusman usai melakukan perjalanan darat dari Makassar menuju Kabupaten Soppeng melalui jalur Lapri dan Lamuru.
Dalam perjalanan itu, ia mengaku menyaksikan langsung kondisi sejumlah ruas jalan yang sangat memprihatinkan, khususnya saat memasuki wilayah kampung halamannya.
Menurutnya, kerusakan jalan yang terjadi bukan hanya mengurangi kenyamanan pengguna jalan, tetapi juga berpotensi membahayakan keselamatan masyarakat yang setiap hari melintas di jalur tersebut.
“Sepanjang perjalanan dari Makassar hingga memasuki wilayah Soppeng, saya melihat banyak ruas jalan provinsi yang rusak. Ini bukan persoalan baru, tetapi sampai hari ini belum ada penanganan yang maksimal,” ujarnya saat ditemui di salah satu warung kopi di Kota Watansoppeng, yang dikenal dengan julukan Bumi Latemmamala, Kota Kalong, Sabtu (28/3/2026).
Djusman secara khusus menyoroti kondisi ruas jalan di wilayah Kalempang–Takalala yang disebutnya mengalami kerusakan cukup parah. Aspal yang mengelupas, lubang di sejumlah titik, hingga permukaan jalan yang tidak rata menjadi gambaran nyata lemahnya perhatian pemerintah terhadap kebutuhan dasar masyarakat.
Ia menegaskan bahwa jalan provinsi merupakan urat nadi aktivitas ekonomi dan mobilitas warga. Kerusakan yang terus dibiarkan, kata dia, berpotensi menghambat distribusi hasil pertanian, aktivitas perdagangan, serta mobilitas sosial masyarakat antar wilayah.
“Jalan ini bukan sekadar akses biasa. Ini jalur vital yang digunakan masyarakat untuk bekerja, berdagang, dan menjalankan aktivitas sehari-hari. Kalau terus rusak, siapa yang harus bertanggung jawab?” tegasnya.
Tak hanya menyoroti pemerintah provinsi, Djusman juga mengkritik keras para anggota DPRD Sulawesi Selatan dari daerah pemilihan Soppeng–Wajo. Ia menilai para wakil rakyat tersebut belum menunjukkan ketegasan dan keberpihakan nyata terhadap aspirasi masyarakat, khususnya dalam persoalan infrastruktur yang sangat mendesak.
Menurutnya, ukuran kinerja seorang legislator dapat dilihat dari sejauh mana mereka merespons persoalan yang dihadapi warga, terutama masalah yang secara langsung menyentuh kepentingan publik.
“Sangat mudah mengukur kinerja anggota DPRD, yaitu sejauh mana mereka merespons keluhan masyarakat. Kalau jalan rusak seperti ini terus dibiarkan, maka publik berhak mempertanyakan peran dan ketegasan mereka,” kata Djusman dengan nada kritis.
Ia bahkan menyebut para wakil rakyat dari dapil tersebut dinilai kurang memiliki taring dalam memperjuangkan kebutuhan masyarakat di tingkat provinsi. Kritik ini, menurutnya, harus menjadi alarm bagi para legislator agar tidak hanya hadir saat masa kampanye, tetapi juga aktif memperjuangkan kepentingan konstituen setelah terpilih.
“Masyarakat membutuhkan bukti kerja nyata, bukan sekadar janji politik. Perbaikan jalan yang rusak harus menjadi prioritas, mengingat dampaknya sangat luas terhadap roda perekonomian daerah,” tambahnya.
Sorotan ini diperkirakan akan kembali memantik perhatian publik terhadap kualitas pembangunan infrastruktur di Sulawesi Selatan, khususnya di wilayah Soppeng dan sekitarnya. Di tengah tuntutan percepatan pembangunan daerah, kondisi jalan rusak yang tak kunjung diperbaiki dinilai mencerminkan lemahnya pengawasan serta minimnya dorongan politik dari para pemangku kebijakan.
Selain itu, Djusman AR juga menegaskan bahwa pemerintah daerah memiliki peran penting dalam melakukan koordinasi intensif dengan Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan guna mempercepat realisasi perbaikan ruas jalan yang rusak.
Dengan kondisi tersebut, masyarakat berharap adanya langkah cepat dan konkret dari pemerintah provinsi maupun para legislator agar persoalan infrastruktur yang selama ini dikeluhkan tidak terus berlarut-larut.
(Red)
