Stabilitas Ekonomi Jadi Kunci Terjaganya Kamtibmas di Sumatera Utara
  • Jelajahi

    Copyright © kabartujuhsatu.news
    Best Viral Premium Blogger Templates

    Layanan Publikasi Media Online : Iklan, Berita, Banner

    Layanan Publikasi Media Online : Iklan, Berita, Banner
    Klik Gambar Inaproc Kabartujuhsatu di Kolom Pencarian

    Daftar Blog Saya

    Stabilitas Ekonomi Jadi Kunci Terjaganya Kamtibmas di Sumatera Utara

    Kabartujuhsatu
    Sabtu, 07 Februari 2026, Februari 07, 2026 WIB Last Updated 2026-02-07T10:16:11Z
    masukkan script iklan disini


    Medan, Kabartujuhsatu.news, Stabilitas ekonomi memiliki pengaruh yang sangat kuat terhadap situasi keamanan dan ketertiban masyarakat (Kamtibmas). Ketika kondisi ekonomi daerah terjaga dengan baik, maka stabilitas sosial dan keamanan masyarakat pun akan ikut menguat. Hal tersebut disampaikan Akademisi Ekonomi dan Bisnis Universitas Sumatera Utara (USU), Arif Qaedy Hutagalung, SE, M.Si, dalam sebuah forum diskusi di Medan, Jumat (6/2).


    Menurut Arif Qaedy, pembangunan ekonomi di Sumatera Utara tidak bisa berjalan sendiri-sendiri, melainkan harus dibangun melalui kolaborasi dan sinergi lintas sektor. Pemerintah daerah, aparat keamanan, akademisi, serta para pelaku usaha harus berjalan beriringan agar roda ekonomi dapat bergerak secara optimal.


    “Kalau keamanan berantakan, ekonominya juga akan berantakan. Sebaliknya, ekonomi yang baik akan menghadirkan stabilitas sosial dan rasa aman di tengah masyarakat,” ujar Arif Qaedy di sela-sela Forum Diskusi bertema Dampak Pelemahan Rupiah Terhadap Inflasi Daerah, Sektor Usaha Riil/Kewirausahaan, dan Situasi Kamtibmas di Sumatera Utara.


    Forum diskusi tersebut diikuti sekitar 75 peserta yang berasal dari mahasiswa USU serta pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) Kota Medan yang tergabung dalam Dewan Pimpinan Daerah Himpunan Pengusaha Pribumi Indonesia (DPD HIPPI). Selain Arif Qaedy, forum ini juga menghadirkan Kepala Badan Pusat Statistik (BPS) Sumatera Utara, Asim Saputra, sebagai narasumber.


    Dalam pemaparannya, Arif Qaedy menekankan bahwa menjaga stabilitas ekonomi daerah tidak cukup hanya dengan pengendalian harga atau inflasi. Lebih dari itu, diperlukan penguatan struktur usaha lokal agar masyarakat tetap produktif dan memiliki daya tahan menghadapi tekanan ekonomi global maupun nasional.


    “Ekonomi daerah yang kuat merupakan prasyarat utama bagi stabilitas sosial dan keamanan jangka panjang. Ketika sektor usaha lokal, terutama usaha mikro dan kecil, melemah maka potensi kerawanan sosial akan meningkat,” jelasnya.


    Ia juga menguraikan bahwa keterkaitan antara ekonomi dan keamanan sangat erat. Stabilitas ekonomi lokal berbanding lurus dengan stabilitas Kamtibmas. Tekanan ekonomi yang berlangsung dalam waktu lama dapat memicu berbagai persoalan sosial, mulai dari konflik sosial berskala kecil, peningkatan kriminalitas bermotif ekonomi, hingga munculnya ketegangan sosial di kawasan perkotaan yang padat penduduk.


    Sementara itu, Kepala BPS Sumut, Asim Saputra, menegaskan bahwa keamanan dan ketertiban masyarakat merupakan faktor penting dalam menjaga kelancaran suplai dan produksi industri. Tanpa situasi yang kondusif, proses produksi dan distribusi barang akan terganggu, yang pada akhirnya berdampak pada inflasi dan pertumbuhan ekonomi.


    “Aspek keamanan sangat berpengaruh terhadap iklim usaha. Saat ini, salah satu tantangan dunia usaha di Sumatera Utara adalah tingginya biaya produksi, sehingga menjadi kurang menarik bagi investor dan pelaku usaha,” kata Asim.


    Ia menambahkan, inflasi dapat dikendalikan apabila kondisi ekonomi berlangsung kondusif. Untuk itu, diperlukan komitmen bersama dari seluruh pelaku ekonomi agar tidak mengambil keuntungan berlebihan di tengah situasi ekonomi yang sedang sulit.


    “Inflasi bisa kita jaga jika semua pihak berperan. Tidak ada pelaku usaha yang mengambil kesempatan ketika kondisi ekonomi sedang tidak baik,” tegasnya.


    Asim juga menyinggung kondisi pascabencana di wilayah Sumatera, khususnya di Kepulauan Nias, yang sempat mengalami gangguan distribusi barang sehingga inflasi mencapai angka 10 persen. Namun, pada Februari ini, kondisi tersebut mulai membaik.


    “Bulan ini kita justru mengalami deflasi cukup dalam, sekitar 0,75 persen. Ini menunjukkan bahwa upaya pemerintah dalam memasok komoditas yang dibutuhkan masyarakat, khususnya di Kepulauan Nias, sudah kembali berjalan normal,” pungkasnya.


    (Tim)

    Komentar

    Tampilkan

    Terkini