Jakarta, Kabartujuhsatu.news, Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) terus memperkuat perannya dalam mendukung ketahanan pangan nasional.
Salah satu langkah strategis yang dilakukan adalah menggelar rapat koordinasi (rakor) lintas kementerian dan lembaga guna memperkuat ekosistem pertanian jagung pakan ternak, yang selama ini menjadi komoditas vital bagi industri peternakan nasional.
Rapat koordinasi tersebut digelar di Markas Besar Polri dan melibatkan sejumlah pemangku kepentingan utama, antara lain Kementerian Pertanian (Kementan), Perum Bulog, Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), Asosiasi Pabrik Pakan Ternak, serta Himpunan Bank Milik Negara (Himbara). Rakor ini juga diikuti secara daring oleh seluruh gugus tugas ketahanan pangan Polda se-Indonesia.
Rakor dipimpin oleh Karobinkar SSDM Polri selaku Wakil Posko Gugus Tugas Ketahanan Pangan Polri, Brigjen Pol Langgeng Purnomo.
Dalam forum tersebut, Polri menegaskan komitmennya untuk mengawal proses produksi jagung dari hulu hingga hilir, sekaligus memastikan kesejahteraan petani jagung binaan Polri.
Brigjen Langgeng Purnomo menjelaskan bahwa rakor ini menjadi momentum penting untuk melakukan analisis dan evaluasi kinerja program ketahanan pangan tahun sebelumnya.
Salah satu capaian yang disoroti adalah keberhasilan Indonesia tidak melakukan impor jagung untuk kebutuhan pabrik pakan ternak sepanjang tahun 2025.
“Indonesia berhasil tanpa impor jagung pabrik pakan ternak pada tahun 2025. Oleh karena itu, rapat koordinasi ini kami laksanakan sebagai langkah konsolidasi dan kolaborasi guna menyusun strategi yang lebih baik dan berkelanjutan pada tahun 2026,” ujar Brigjen Langgeng dalam keterangannya, Jumat (6/2/2026).
Keberhasilan tersebut dinilai sebagai bukti bahwa kolaborasi lintas sektor mampu meningkatkan produksi dalam negeri sekaligus menjaga stabilitas pasokan jagung nasional.
Dalam upaya memperkuat ekosistem pertanian jagung, Polri tidak hanya berfokus pada pengamanan dan pengawasan, tetapi juga hadir sebagai jembatan antara petani dan lembaga pembiayaan. Salah satu kendala utama yang selama ini dihadapi kelompok tani (Poktan) jagung adalah keterbatasan modal.
Melalui kerja sama dengan Himbara, Polri memfasilitasi akses petani ke perbankan melalui skema Kredit Usaha Rakyat (KUR).
Skema ini diharapkan mampu membantu petani dalam memenuhi kebutuhan modal tanam, mulai dari pengolahan lahan, pembelian benih, hingga pemupukan.
Implementasi nyata program ini telah dilakukan di wilayah hukum Polda Jawa Barat, khususnya di Nagreg dan Ciamis. Di wilayah tersebut, petani binaan Polri telah memperoleh kredit modal usaha untuk kembali menanam jagung dan memperluas lahan pertanian.
Dukungan permodalan dari sektor perbankan juga ditegaskan oleh perwakilan Himbara. Senior Vice President BRI, Danang Andi Wijanarko, menyampaikan bahwa pada tahun 2026, BRI telah menyiapkan plafon pembiayaan sebesar Rp180 triliun untuk KUR Mikro di sektor pertanian.
“Plafon ini mencakup pembiayaan untuk berbagai komoditas pertanian, termasuk ekosistem pertanian jagung pakan ternak. Kami siap mendukung petani agar dapat berkembang dan berkontribusi terhadap ketahanan pangan nasional,” ujarnya.
Selain permodalan, aspek perlindungan harga juga menjadi perhatian utama Polri melalui Gugus Tugas Ketahanan Pangan. Polri berupaya memastikan agar hasil panen petani tidak dijual dengan harga rendah kepada tengkulak, yang kerap merugikan petani.
Sebagai solusi, Polri menjalin kerja sama strategis dengan Perum Bulog untuk menyerap hasil panen jagung petani dengan harga yang lebih layak. Pada tahun 2026, Bulog menargetkan pengadaan jagung sebanyak 1 juta ton untuk Cadangan Pangan Pemerintah.
Pengadaan tersebut mengacu pada Surat Dinas Internal Bulog Nomor SDI-217/DU000/PD.02.01/12012026 tertanggal 12 Januari 2026, dengan harga pembelian sebesar Rp6.400 per kilogram sesuai Harga Pembelian Pemerintah (HPP).
“Fokus kami adalah menjaga agar harga jagung di tingkat petani minimal sesuai dengan HPP. Di beberapa wilayah seperti Jawa Barat dan Kalimantan Selatan, kolaborasi ini sudah mendorong pembelian jagung dengan harga Rp6.400 per kilogram, sesuai standar Bulog,” jelas Brigjen Langgeng.
Program ketahanan pangan yang dijalankan Polri juga diarahkan untuk mengoptimalkan lahan tidur agar dapat dimanfaatkan sebagai lahan produktif pertanian jagung.
Dengan pendampingan manajerial dan pengawasan berkelanjutan, petani diharapkan mampu mengelola usaha taninya secara lebih profesional.
Pendekatan ini diyakini tidak hanya meningkatkan produksi jagung nasional, tetapi juga membantu petani membayar pinjaman modal tepat waktu serta meningkatkan taraf hidup mereka secara berkelanjutan.
Melalui rapat koordinasi program ketahanan pangan tahun 2026, Polri berharap ekosistem pertanian jagung pakan ternak dapat semakin kuat, mandiri, dan berpihak kepada petani.
Dengan kolaborasi lintas sektor yang solid, kesejahteraan petani jagung Indonesia diharapkan dapat terus meningkat sekaligus menopang ketahanan pangan nasional.
(Red)
