Makassar, Kabartujuhsatu.news, Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) Sulawesi Selatan menegaskan pentingnya kolaborasi lintas sektor dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik atau good governance di lingkungan Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan (Pemprov Sulsel).
Komitmen tersebut mengemuka dalam kegiatan Ramadhan Leadership Camp (RLC) yang digelar Pemprov Sulsel di Asrama Haji Makassar, Sudiang, Selasa (24/2/2026).
Kegiatan ini diikuti aparatur sipil negara (ASN) lingkup Pemprov Sulsel sebagai bagian dari penguatan kapasitas kepemimpinan, integritas, dan etika birokrasi selama bulan Ramadan.
Ketua DPRD Provinsi Sulawesi Selatan, drg. Andi Rachmatika Dewi Yustitia Iqbal, menegaskan bahwa penguatan tata kelola pemerintahan daerah tidak dapat berjalan optimal tanpa sinergi yang solid antara eksekutif, legislatif, dan unsur Forkopimda.
Menurutnya, DPRD memiliki peran strategis sebagai mitra sejajar pemerintah daerah, terutama dalam menjalankan fungsi legislasi, penganggaran, dan pengawasan.
“Tentu saja DPRD dan eksekutif merupakan mitra yang sejajar, sehingga banyak hal yang perlu kita selaraskan bersama demi kemajuan Sulawesi Selatan,” ujarnya dalam forum tersebut.
Ia menilai, sinergitas antarlembaga menjadi kunci dalam memastikan setiap program pembangunan berjalan sesuai prinsip transparansi, akuntabilitas, dan kepastian hukum.
Dalam kesempatan itu, Andi Rachmatika Dewi juga mengapresiasi sejumlah capaian Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan, termasuk penurunan angka kemiskinan yang disebut sebagai yang tertinggi dalam enam tahun terakhir.
Selain itu, ia menilai Ramadhan Leadership Camp sebagai inovasi strategis dalam meningkatkan kapasitas ASN, baik dari sisi spiritual maupun kompetensi teknokratis.
“Kami mengapresiasi program-program pemerintah provinsi yang memang perlu diapresiasi. Salah satunya penurunan angka kemiskinan, kemudian kegiatan Ramadhan Leadership Camp ini, yang merupakan sesuatu yang baru dalam peningkatan kapasitas ASN,” katanya.
Ramadhan Leadership Camp yang digelar Pemprov Sulsel tidak hanya berfokus pada penguatan spiritual selama bulan Ramadan.
Kegiatan ini juga memuat materi substantif yang relevan dengan tugas dan tanggung jawab ASN dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah.
“Awalnya saya pikir ini kegiatan spiritual modelnya seperti pesantren, tetapi ternyata diisi berbagai materi yang sangat bermanfaat bagi ASN,” ujarnya.
Program ini menghadirkan sejumlah narasumber nasional, termasuk unsur Forkopimda Sulsel yang membahas implementasi good governance dari berbagai perspektif kelembagaan.
Kepala Kejaksaan Tinggi Sulawesi Selatan memaparkan pentingnya peran aparat penegak hukum dalam mendukung tata kelola pemerintahan yang transparan dan akuntabel.
Materi yang disampaikan menekankan beberapa aspek krusial, antara lain:
Akuntabilitas pengelolaan barang milik daerah
Transparansi pengelolaan keuangan dan aset
Keterbukaan informasi publik
Efektivitas dan efisiensi pemanfaatan aset daerah
Profesionalitas aparatur
Partisipasi masyarakat dalam pengawasan publik.
Penegakan hukum yang konsisten dinilai menjadi fondasi utama dalam membangun kepercayaan publik terhadap pemerintah daerah.
Dari perspektif kepolisian, Wakil Kepala Kepolisian Daerah Sulawesi Selatan menyoroti sejumlah area rawan yang membutuhkan pengawasan ketat dalam mendukung good governance.
Beberapa sektor yang menjadi perhatian antara lain:
Transparansi pengadaan barang dan jasa
Akuntabilitas penggunaan APBD
Pengelolaan Dana Desa
Perizinan dan investasi
Proses pengadaan barang dan jasa.
Penegakan supremasi hukum tanpa tebang pilih menjadi prinsip utama dalam menjaga integritas pemerintahan daerah.
Sementara itu, Panglima Komando Daerah Militer XIV/Hasanuddin menekankan kontribusi TNI dalam mendukung program strategis pemerintah daerah.
Dukungan tersebut mencakup pembangunan infrastruktur dasar seperti jembatan gantung di wilayah terpencil, serta penguatan Desa sebagai pusat ketahanan pangan, kemandirian ekonomi, dan stabilitas sosial.
Kolaborasi antara unsur pertahanan, penegak hukum, legislatif, dan eksekutif dinilai menjadi fondasi penting dalam menciptakan stabilitas wilayah sekaligus mendukung pembangunan berkelanjutan di Sulawesi Selatan.
Melalui Ramadhan Leadership Camp, Pemprov Sulsel berharap dapat melahirkan ASN yang tidak hanya memiliki kapasitas teknokratis, tetapi juga berkarakter dan berintegritas tinggi.
Forkopimda Sulsel sepakat bahwa pembangunan lima tahun ke depan harus dijalankan dengan prinsip kolaborasi, transparansi, dan orientasi pelayanan publik.
“Kami berharap kerja sama lintas sektor ini, baik eksekutif, legislatif, maupun Forkopimda, dapat bersama-sama memajukan Sulawesi Selatan untuk lima tahun ke depan,” ujarnya.
Ramadhan Leadership Camp menjadi momentum strategis dalam memperkuat tata kelola pemerintahan daerah yang profesional, akuntabel, dan berorientasi pada kesejahteraan masyarakat Sulawesi Selatan.
(Humasprov)
