Soppeng, Kabartujuhsatu.news, Perbincangan mengenai kritik terhadap kebijakan pemerintah daerah yang ramai di media sosial terus menjadi perhatian publik. Di tengah berkembangnya berbagai opini masyarakat di ruang digital, muncul pandangan bahwa anggota legislatif seharusnya tidak hanya aktif menyuarakan kritik melalui media sosial, tetapi juga memanfaatkan jalur resmi yang tersedia di lembaga perwakilan rakyat.
Menanggapi hal tersebut, Anggota DPRD Kabupaten Soppeng dari Fraksi PDI Perjuangan, Ardi Doma, angkat bicara. Ia menegaskan bahwa fungsi pengawasan dan penyampaian aspirasi masyarakat telah dijalankannya sesuai kewenangan yang dimiliki sebagai wakil rakyat.
“Tanggung jawab saya selaku wakil rakyat telah saya laksanakan, baik melalui pemerintah daerah maupun melalui Ketua Komisi,” ujar Ardi saat dimintai tanggapannya oleh awak media. Minggu (30/5/2026).
Pernyataan tersebut disampaikan Ardi ketika berada di salah satu area pekuburan Islam di Kecamatan Marioriwawo.
Dalam kesempatan itu, ia menegaskan bahwa berbagai pandangan yang disampaikan di ruang publik bukanlah bentuk pencitraan ataupun sekadar mencari perhatian publik, melainkan bagian dari pertanggungjawaban moral kepada masyarakat yang telah memberikan amanah kepadanya.
Sebagai anggota Komisi III DPRD Kabupaten Soppeng dari Daerah Pemilihan Marioriwawo, Ardi menilai bahwa keterbukaan informasi dan komunikasi dengan masyarakat merupakan hal yang penting.
Menurutnya, masyarakat berhak mengetahui sikap dan pandangan wakil rakyat terhadap berbagai persoalan yang berkembang di daerah.
“Komentar atau pandangan yang saya sampaikan di media sosial maupun media online adalah bentuk pertanggungjawaban kepada konstituen. Bukan hanya kepada masyarakat yang memilih saya, tetapi juga sebagai bentuk pertanggungjawaban kepada Allah SWT,” tegasnya.
Pernyataan tersebut muncul di tengah meningkatnya diskusi publik terkait peran anggota legislatif dalam mengawal jalannya pemerintahan daerah.
Sebagian masyarakat menilai kritik yang disampaikan di media sosial perlu diikuti dengan langkah konkret melalui forum resmi DPRD agar dapat menghasilkan keputusan atau rekomendasi yang berdampak langsung bagi masyarakat.
Menanggapi hal itu, Ardi mengaku bahwa berbagai mekanisme kelembagaan telah ditempuh. Namun, menurutnya, proses pengambilan keputusan di DPRD tidak dapat ditentukan oleh satu orang saja.
“Semua ada mekanismenya. Kami sudah menyampaikan melalui jalur yang tersedia. Tetapi harus dipahami bahwa bukan anggota Komisi yang bisa menentukan segala sesuatu,” ujarnya.
Ardi juga menegaskan bahwa dirinya tidak pernah menutup diri terhadap kritik maupun masukan dari masyarakat.
Ia bahkan menganggap keterbukaan kepada media dan publik sebagai bagian dari tanggung jawab yang harus dijalankan oleh setiap pejabat publik.
“Ini bentuk tanggung jawab saya kepada masyarakat, termasuk kepada rekan-rekan wartawan yang menjalankan fungsi kontrol sosial,” katanya.
Di luar aktivitasnya sebagai legislator, Ardi Doma dikenal cukup dekat dengan masyarakat di wilayah Marioriwawo. Ia kerap terlihat terlibat langsung dalam berbagai kegiatan sosial dan gotong royong bersama warga.
Salah satu kegiatan yang rutin dilakukannya adalah membersihkan area pekuburan umum bersama masyarakat setiap hari Jumat maupun akhir pekan. Tidak hanya itu, saat musim tanam tiba, Ardi juga sering turun langsung ke sawah dan berinteraksi dengan para petani dengan menanam padi.
Kedekatan tersebut membuat dirinya dikenal sebagai salah satu anggota DPRD yang aktif membangun komunikasi dengan warga tanpa sekat formalitas.
Dalam sebuah kesempatan saat mengikuti kegiatan pembersihan pekuburan, Ardi pernah menyampaikan pesan yang menyentuh terkait pentingnya menjaga dan menghormati tempat peristirahatan terakhir umat Islam.
“Kami memang belum pernah melihat kuburan Rasulullah SAW, tetapi kami bisa merawat kuburan umatnya yang ada di Soppeng, khususnya di Kecamatan Marioriwawo,” ujarnya kala itu.
Pernyataan tersebut mendapat apresiasi dari sejumlah warga yang terlibat dalam kegiatan sosial tersebut. Bagi mereka, kehadiran wakil rakyat di tengah masyarakat bukan hanya saat kegiatan formal pemerintahan, tetapi juga dalam aktivitas sosial kemasyarakatan yang menyentuh langsung kebutuhan warga.
Di tengah dinamika kritik dan perdebatan yang berkembang di media sosial, Ardi berharap masyarakat tetap mengedepankan komunikasi yang sehat dan konstruktif. Menurutnya, perbedaan pandangan merupakan hal yang wajar dalam demokrasi, selama tetap bertujuan untuk mendorong kemajuan daerah dan kesejahteraan masyarakat.
“Yang terpenting adalah bagaimana kita bersama-sama membangun Soppeng menjadi lebih baik. Kritik boleh disampaikan, tetapi harus tetap mengedepankan solusi dan kepentingan masyarakat,” pungkasnya.
(Red)
