Jakarta, Kabartujuhsatu.news, Menteri Hak Asasi Manusia (HAM), Natalius Pigai, memberikan dukungan terhadap kebijakan Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi, yang mengirim siswa berperilaku nakal ke barak militer sebagai bagian dari proses pendidikan.
Menurut Menteri Pigai, langkah ini merupakan cara yang efektif untuk membentuk karakter mental, kedisiplinan, dan tanggung jawab generasi muda tanpa melanggar hak asasi manusia.
“Ketika Pemerintah Provinsi Jawa Barat melakukan kebijakan seperti mengirim siswa nakal ke barak militer, itu pendidikan yang bagus,” ujar Natalius Pigai saat mengisi Kuliah Umum di Universitas Mahendradatta, Denpasar, Bali, Sabtu (10/5).
Ia menekankan bahwa pendidikan adalah hak sekaligus kewajiban yang harus dijalankan oleh pemerintah untuk menghasilkan sumber daya manusia berkualitas dengan mental, moral, dan disiplin yang baik.
Menteri Pigai juga menanggapi kritik dari Komnas HAM dan para ahli psikologi yang menolak kebijakan tersebut.
Ia menilai penolakan harus didasarkan pada alasan yang jelas. “Yang tidak boleh adalah pendidikan disertai dengan cara mengganggu fisik, itu tidak boleh,” tegasnya.
Ia menambahkan bahwa program ini hanya memindahkan tempat belajar tanpa menjadikan TNI sebagai pendidik utama, melainkan sebagai sarana untuk membentuk karakter siswa.
Lebih lanjut Natalius Pigai melihat kebijakan ini sebagai bagian dari upaya mempersiapkan generasi muda Indonesia menjelang tahun 2045, saat Indonesia akan memasuki era globalisasi yang lebih kompetitif.
“Bagaimana mempersiapkan sumber daya manusia yang memiliki pengetahuan, keterampilan, etika, moral, dan mental yang baik untuk menyambut tahun 2045, karena 2035 kita sudah go global,” tutupnya.
Kementerian Hak Asasi Manusia Republik Indonesia bertugas melindungi, menegakkan, dan memajukan hak asasi manusia di seluruh wilayah Indonesia.
Kementerian HAM RI berkomitmen untuk memastikan setiap kebijakan pemerintah menghormati dan menjunjung tinggi nilai-nilai HAM serta mendukung pembangunan sumber daya manusia yang berkualitas.
(Red)
