Surabaya, Kabartujuhsatu.news, Harapan Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa agar Wakil Gubernur Emil Elestianto Dardak melanjutkan kepemimpinan di Jawa Timur mendapat sorotan tajam dari Komite Anti Korupsi Indonesia (KAKI) Jawa Timur.
Ketua KAKI Jatim Moh Hosen justru mempertanyakan kesiapan Emil untuk menjadi orang nomor satu di Jawa Timur. Menurut dia, perjalanan hampir dua periode mendampingi Khofifah belum otomatis menjadi tiket bahwa Emil telah layak memimpin Jawa Timur.
"Emil Elestianto Dardak belum layak menjadi nahkoda Pemprov Jatim. Masih banyak kekurangan dan pekerjaan rumah yang harus dibenahi," ujar Hosen, Rabu (2/9/2026).
Pernyataan itu disampaikan Hosen menyusul sambutan Khofifah dalam pembukaan Musda VII DPD Partai Demokrat Jawa Timur di Novotel Samator Surabaya, Sabtu (29/8/2026).
Saat itu, Khofifah secara terbuka menyampaikan doa agar Emil kelak dapat memimpin Jawa Timur.
"Hari ini kita bersama-sama menguatkan, dan mengantarkan Pak Emil Elestianto Dardak pada saatnya dari Musda ke-7, tujuh ini pitulungan, Allah menurunkan pertolongan untuk bisa menjadi komandan nomor satu di Provinsi Jawa Timur ini," kata Khofifah.
Khofifah menyebut dirinya bersama Emil telah tujuh tahun menjalankan roda pemerintahan Jawa Timur. Keduanya, kata Khofifah, telah melalui berbagai dinamika dalam upaya membangun Jawa Timur yang makmur, adil dan sejahtera.
Namun, Hosen meminta publik tidak hanya melihat sisi keberhasilan pemerintahan dari pencapaian yang ditampilkan ke masyarakat.
Menurutnya, seorang calon pemimpin Jawa Timur harus terlebih dahulu diuji dari kemampuan menyelesaikan persoalan mendasar, transparansi pengelolaan anggaran serta keberpihakan terhadap masyarakat.
Hosen mengaku mengapresiasi berbagai program pemerintah. Namun, ia mengingatkan bahwa jabatan gubernur bukan sekadar persoalan popularitas atau citra.
"Jawa Timur membutuhkan pemimpin yang tegas dan berintegritas. Bukan sekadar pencitraan agar terlihat bekerja di mata masyarakat," tegasnya.
Salah satu yang menjadi perhatian KAKI Jatim adalah anggaran perjalanan dinas Pemprov Jatim.
Hosen menyebut alokasi perjalanan dinas dalam APBD 2026 mencapai sekitar Rp327,77 miliar. Dari angka tersebut, sekitar Rp322,64 miliar dialokasikan untuk perjalanan dinas dalam negeri dan Rp5,13 miliar untuk perjalanan dinas luar negeri.
Menurut dia, anggaran sebesar itu semestinya dapat dipertanggungjawabkan secara transparan, terutama mengenai manfaat langsung yang dihasilkan bagi masyarakat.
"Setiap rupiah uang rakyat harus jelas manfaat dan hasilnya," ujarnya.
Sorotan lain yang disampaikan KAKI Jatim berkaitan dengan perkara dugaan korupsi dana hibah kelompok masyarakat (pokmas) yang bersumber dari APBD Jawa Timur.
Hosen mengatakan persoalan tersebut menjadi salah satu catatan serius yang menurutnya tidak boleh diabaikan ketika publik menilai rekam jejak pemerintahan Khofifah-Emil.
Ia menegaskan, proses hukum tetap harus dihormati dan setiap pihak yang disebut dalam perkara harus ditempatkan berdasarkan fakta hukum serta putusan lembaga peradilan yang berwenang.
Selain kasus hibah, Hosen juga menyoroti persoalan pengelolaan anggaran, pembahasan APBD, tindak lanjut rekomendasi pemeriksaan, serta efektivitas birokrasi.
Di sektor pembangunan, KAKI Jatim menilai Jawa Timur masih menghadapi pekerjaan rumah besar.
Ketimpangan pembangunan antarwilayah disebut menjadi persoalan yang perlu mendapatkan perhatian lebih serius. Kemajuan kawasan perkotaan, menurut Hosen, harus berjalan beriringan dengan peningkatan kesejahteraan masyarakat di daerah yang masih tertinggal.
Persoalan kemiskinan, pendidikan dan penanganan stunting juga dinilai membutuhkan kebijakan yang lebih konkret hingga tingkat desa.
"Jangan sampai keberhasilan hanya terlihat dari angka statistik, sementara masyarakat di lapangan masih merasakan berbagai kesulitan," katanya.
Kinerja sejumlah BUMD Jawa Timur juga masuk dalam catatan KAKI Jatim. Hosen menilai perusahaan milik daerah harus mampu memberikan kontribusi nyata terhadap pendapatan daerah dan tidak justru menjadi beban keuangan pemerintah.
Dengan berbagai catatan tersebut, Hosen menyebut Emil masih harus membuktikan kapasitasnya jika benar-benar ingin maju sebagai calon Gubernur Jawa Timur.
Menurutnya, pengalaman sebagai wakil gubernur selama hampir dua periode memang menjadi modal politik. Namun, pengalaman tersebut harus dibarengi dengan kemampuan menyelesaikan persoalan yang masih tersisa.
"Menjadi calon gubernur bukan hanya soal mendapatkan dukungan elite politik. Yang paling penting adalah apakah masyarakat melihat ada kemampuan, integritas dan keberanian untuk menyelesaikan persoalan Jawa Timur," ujarnya.
Hosen menegaskan KAKI Jatim tidak sedang menentukan siapa yang harus menjadi Gubernur Jawa Timur. Kritik tersebut, kata dia, merupakan bagian dari kontrol publik terhadap jalannya pemerintahan.
"Pada akhirnya masyarakat Jawa Timur yang akan menilai. Rekam jejak, keberhasilan dan pekerjaan rumah semuanya akan menjadi pertimbangan. Jadi jangan hanya menjual keberhasilan, tetapi persoalan yang belum selesai juga harus dibuka kepada publik," pungkasnya.
(Redho Fitriyadi)
