Soppeng, Kabartujuhsatu.news, Kabupaten Soppeng berhasil menjaring 52 inovasi daerah untuk mengikuti Innovative Government Award (IGA) 2026. Namun, di balik capaian tersebut, pemerintah daerah kini menghadapi tantangan yang lebih penting: memastikan inovasi yang dilaporkan benar-benar berjalan dan memberi dampak nyata bagi masyarakat.
Penjaringan inovasi IGA 2026 resmi ditutup pada 31 Agustus 2026 pukul 23.59 WIB. Dari 52 inovasi yang masuk, Dinas Kesehatan menjadi penyumbang terbesar dengan 30 inovasi, disusul Dinas Pendidikan 12 inovasi dan Dinas P3AP2KB sebanyak lima inovasi.
Sementara Dinas PUPR menyumbangkan dua inovasi. Dinas PTSPNakertrans, Bappelitbangda dan Pemerintah Desa Tellu LimpoE masing-masing menyampaikan satu inovasi.
Komposisi tersebut menunjukkan bahwa budaya inovasi mulai tumbuh di sejumlah sektor pemerintahan. Bahkan, keterlibatan pemerintah desa memperlihatkan bahwa inovasi tidak lagi hanya menjadi urusan organisasi perangkat daerah.
Tetapi jumlah 52 inovasi belum otomatis menjadi ukuran keberhasilan.
Kepala Bappelitbangda Kabupaten Soppeng, Andi Agus Nongki, menegaskan bahwa kualitas pelaksanaan, keberlanjutan, manfaat dan dampak harus menjadi perhatian setelah proses penjaringan selesai.
“Kita harapkan bukan banyaknya inovasi yang dilaporkan. Yang lebih penting bagaimana inovasi itu benar-benar berjalan, berkelanjutan dan memberikan manfaat serta dampak yang nyata bagi masyarakat,” ujarnya. Rabu (2/9/2026).
Menurut Andi Agus, setiap inovasi yang diajukan merupakan bentuk kontribusi perangkat daerah, unit kerja maupun pemerintah desa dalam mencari solusi atas persoalan pelayanan dan penyelenggaraan pemerintahan.
Ia pun memberikan apresiasi kepada seluruh inovator yang telah berpartisipasi dalam IGA 2026.
Namun, pekerjaan pemerintah daerah belum selesai. Justru setelah puluhan inovasi masuk, tahap berikutnya menjadi lebih menentukan: membuktikan bahwa inovasi tersebut bukan sekadar dokumen pelaporan.
Dalam proses penjaringan, Bappelitbangda memanfaatkan SIMDARA (Sistem Informasi Database Riset dan Inovasi Daerah) untuk menghimpun, mengelola, memeriksa hingga memvalidasi data inovasi beserta dokumen pendukung sebelum diajukan ke aplikasi IGA.
Kepala Bidang Litbang Bappelitbangda Soppeng, Andi Dewi Siswati, mengatakan pemeriksaan awal diperlukan agar inovasi yang dilaporkan memiliki data dukung yang memadai.
“Data inovasi yang masuk tidak hanya dihimpun, tetapi juga diperiksa kelengkapan dan kesesuaiannya dengan indikator pengukuran. Kita melihat bukti implementasi, keberlanjutan, manfaat dan dampak yang bisa dipertanggungjawabkan,” katanya.
Menurutnya, SIMDARA juga membantu pemerintah daerah membangun basis data inovasi yang lebih terintegrasi dan terdokumentasi. Data tersebut nantinya dapat digunakan untuk pembinaan, monitoring hingga evaluasi inovasi di tingkat daerah.
Bappelitbangda juga mendorong penguatan inovasi yang berkaitan langsung dengan urusan wajib pelayanan dasar.
Dalam pengukuran Indeks Inovasi Daerah (IID), terdapat enam urusan wajib pelayanan dasar yang menjadi bagian dari aspek mandatori, yakni pendidikan, kesehatan, sosial, pekerjaan umum dan penataan ruang, perumahan rakyat dan kawasan permukiman, serta ketenteraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat.
Keterwakilan minimal lima dari enam urusan tersebut perlu menjadi perhatian dalam pelaporan inovasi daerah.
“Ke depan, kami mendorong OPD pelaksana SPM lebih aktif mengidentifikasi inovasi yang sudah maupun sedang dilaksanakan. Inovasi tersebut perlu didokumentasikan, dilengkapi data dukung, kemudian diukur manfaat dan dampaknya,” jelas Andi Dewi.
Pesan tersebut menjadi penting karena tidak sedikit program pemerintah yang sebenarnya memiliki unsur inovasi, tetapi belum terdokumentasi atau belum masuk dalam database inovasi daerah.
Setelah penjaringan ditutup, proses IGA 2026 masih berlanjut. Pengukuran data inovasi dijadwalkan berlangsung pada September hingga Oktober 2026.
Daerah yang masuk sebagai nominator kemudian akan mengikuti presentasi kepala daerah pada November, sebelum dilanjutkan dengan validasi lapangan pada akhir November.
Penganugerahan IGA 2026 sendiri dijadwalkan berlangsung di Provinsi Sumatera Barat pada awal Desember 2026.
Bagi Soppeng, 52 inovasi tersebut menjadi modal awal untuk memperkuat budaya inovasi di lingkungan pemerintahan.
Tetapi tantangan sebenarnya bukan lagi soal berapa banyak inovasi yang berhasil dikumpulkan.
Pertanyaan yang jauh lebih penting adalah: berapa banyak dari 52 inovasi itu yang benar-benar digunakan, bertahan, terukur manfaatnya dan dirasakan masyarakat?
Di titik itulah kualitas inovasi Soppeng akan benar-benar diuji.
(Red)
