Jakarta, Kabartujuhsatu.news,– Relasi antara kepala daerah dan wakil kepala daerah kembali menjadi perhatian dalam diskursus tata kelola pemerintahan di Indonesia. Meski dipilih secara berpasangan melalui pemilihan kepala daerah, tidak sedikit duet kepemimpinan yang menghadapi tantangan dalam menjalankan roda pemerintahan setelah resmi menjabat.
Isu tersebut menjadi pembahasan utama dalam podcast Akbar Faizal Uncensored yang menghadirkan Sekretaris Jenderal Asosiasi Wakil Kepala Daerah (ASWAKADA), Ir. Selle Ks Dalle, sebagai salah satu narasumber pada Rabu (15/7/2026).
Dalam forum diskusi tersebut, Selle Ks Dalle hadir bersama Wakil Gubernur Kalimantan Timur Seno Aji dan Bupati Trenggalek Mochamad Nur Arifin. Ketiganya berbagi pandangan mengenai kedudukan kepala daerah dan wakil kepala daerah, baik dari aspek konstitusional, tata kelola pemerintahan, maupun pengalaman praktis dalam menjalankan pemerintahan di daerah.
Kehadiran Sekjen ASWAKADA dalam podcast tersebut merupakan bentuk partisipasi atas undangan langsung dari Akbar Faizal untuk membahas tema "Kedudukan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah", yang selama ini menjadi salah satu topik penting dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah.
"Alhamdulillah, berkesempatan memenuhi undangan dari kakanda saya, Akbar Faizal, untuk menjadi narasumber dalam Podcast Akbar Faizal Uncensored," ujar Selle Ks Dalle.
Dalam perbincangan yang berlangsung selama podcast, para narasumber mengulas berbagai dinamika hubungan kepala daerah dan wakil kepala daerah yang kerap menjadi sorotan publik. Mulai dari pembagian kewenangan, pola komunikasi, koordinasi pemerintahan, hingga faktor-faktor yang menyebabkan munculnya perbedaan pandangan di antara pasangan kepala daerah.
Menurut Selle Ks Dalle, hubungan yang harmonis antara kepala daerah dan wakil kepala daerah merupakan salah satu fondasi penting bagi terciptanya pemerintahan yang efektif, responsif, dan mampu memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat.
"Kami membahas bagaimana pentingnya sinergi dan kolaborasi demi mewujudkan tata kelola pemerintahan yang efektif serta benar-benar berpihak kepada masyarakat," ungkapnya.
Ia menilai bahwa keberhasilan pemerintahan daerah tidak hanya ditentukan oleh kapasitas individu kepala daerah, tetapi juga oleh kemampuan membangun kerja sama yang solid antara kepala daerah dan wakil kepala daerah sebagai satu kesatuan kepemimpinan.
Diskusi yang dipandu Akbar Faizal berlangsung secara kritis dengan mengangkat fenomena yang selama ini sering terjadi di berbagai daerah, yakni pasangan kepala daerah yang tampil kompak selama masa kampanye, namun mengalami ketidakharmonisan setelah memasuki masa pemerintahan.
Fenomena tersebut kemudian dibedah dari berbagai perspektif, mulai dari aspek regulasi, politik, komunikasi organisasi, hingga kepemimpinan. Para narasumber juga menyoroti pentingnya membangun budaya saling percaya, keterbukaan, serta pembagian tugas yang jelas agar potensi konflik dapat diminimalkan.
Sebagai organisasi yang mewadahi para wakil kepala daerah di Indonesia, ASWAKADA juga memandang bahwa penguatan peran wakil kepala daerah perlu terus didorong melalui komunikasi yang sehat, sinergi kelembagaan, serta pemahaman yang sama mengenai tujuan pemerintahan, yakni memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat.
Dalam kesempatan tersebut, para narasumber sepakat bahwa kepala daerah dan wakil kepala daerah memiliki tanggung jawab yang sama dalam mewujudkan visi pembangunan daerah. Oleh karena itu, kolaborasi yang dibangun sejak awal masa kepemimpinan menjadi faktor penting untuk menjaga stabilitas pemerintahan sekaligus mempercepat pelaksanaan program-program pembangunan.
Podcast ini diharapkan dapat menjadi ruang edukasi publik mengenai pentingnya membangun hubungan kerja yang profesional antara kepala daerah dan wakil kepala daerah, sehingga dinamika politik tidak mengganggu pelayanan kepada masyarakat.
Perbincangan penuh gagasan dan solusi tersebut dijadwalkan segera tayang melalui kanal YouTube Akbar Faizal Uncensored. Masyarakat, akademisi, serta pemerhati kebijakan publik diharapkan dapat menyimak diskusi tersebut sebagai referensi dalam memahami model kepemimpinan daerah yang harmonis, efektif, dan berorientasi pada kepentingan rakyat.
(Red)
