Soppeng, Kabartujuhsatu.news,– Presidium MD KAHMI Kabupaten Soppeng, Saifuddin Karim, S.Sos, mengapresiasi langkah Bupati Soppeng H. Suwardi Haseng yang melakukan mutasi perdana terhadap 222 pejabat di lingkungan Pemerintah Kabupaten Soppeng.
Menurut Saifuddin, yang akrab disapa Pondank, mutasi tersebut mengandung sejumlah pesan penting yang patut diapresiasi. Salah satunya adalah penegasan Bupati bahwa rotasi jabatan dilakukan sebagai bagian dari penyegaran organisasi bagi aparatur sipil negara (ASN).
"Rotasi jabatan adalah hal yang wajar dalam birokrasi. Saya melihat Bupati ingin menegaskan bahwa mutasi adalah bentuk memberikan penyegaran, menambah pengalaman, sekaligus meningkatkan kualitas pelayanan publik. Cara pandang seperti ini perlu diapresiasi," ujar Saifuddin, Kamis (9/7/2026).
Ia menilai, pejabat yang terlalu lama menduduki satu jabatan berpotensi kehilangan ruang untuk mengembangkan kapasitas dan inovasi. Sebaliknya, rotasi yang dilakukan secara objektif dapat memperkaya pengalaman aparatur sekaligus memperkuat organisasi.
Selain itu, Pondank juga menyoroti komposisi pejabat yang dilantik. Dari total 222 pejabat, mayoritas merupakan pejabat administrator dan pengawas, termasuk kepala sekolah serta kepala UPTD puskesmas yang selama ini menjadi ujung tombak pelayanan kepada masyarakat.
"Yang disentuh kali ini justru pejabat yang bersentuhan langsung dengan masyarakat. Kalau camat, sekretaris kecamatan, lurah, kepala sekolah, kepala puskesmas, hingga pejabat administrator dan pengawas bekerja lebih baik, dampaknya akan langsung dirasakan masyarakat. Saya kira ini menunjukkan bahwa orientasi mutasi kali ini lebih diarahkan pada peningkatan pelayanan publik," katanya.
Pondank juga mencermati keputusan Bupati yang tidak menonaktifkan atau menonjobkan satu pun pejabat dalam mutasi tersebut. Menurutnya, langkah itu mencerminkan komitmen menjaga stabilitas birokrasi pada awal masa pemerintahan.
"Biasanya mutasi perdana kepala daerah selalu dikaitkan dengan 'bersih-bersih' birokrasi. Namun yang terjadi di Soppeng justru berbeda. Tidak ada pejabat yang dinonjobkan, bahkan ada pejabat yang sebelumnya nonjob kembali diberikan kepercayaan. Ini menunjukkan bahwa Bupati lebih memilih menjaga stabilitas organisasi daripada menciptakan kegaduhan di internal birokrasi," ujarnya.
Meski demikian, ia berharap kebijakan mutasi pada masa mendatang tetap berpegang teguh pada prinsip merit, sehingga setiap promosi maupun rotasi benar-benar didasarkan pada kompetensi, integritas, rekam jejak, serta kebutuhan organisasi.
"Kami berharap semangat yang disampaikan Bupati dalam pelantikan ini benar-benar diwujudkan dalam setiap kebijakan kepegawaian. ASN harus diberi ruang untuk berkembang berdasarkan kemampuan dan kinerjanya. Dengan begitu, birokrasi akan semakin profesional, pelayanan publik meningkat, dan kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah juga semakin kuat," tutupnya.
(Red)
